Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengangkutan Udara pada dewasa ini sangatlah penting baik itu angkutan Penumpang maupun Barang karena sangat menunjang kehidupan suatu Bangsa dan jika dilihat lebih lanjut bahwa dalam Pengangkutan Udara itu terlibat beberapa pihak yang saling mengikatkan diri yaitu :1. Pengangkut.2. Penumpang dan Pengirim barang.3. Cargo Agent sebagai EMKU.Pengangkutan Udara inipun mengalami masa pasang surut dan semuanya itu dilakukan dengan kerja keras dan Pengorbanan.Diakui atau tidak Pengangkutan melalui udara memang lebih cepat dan efektif tetapi di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa melalui Udara dapat terjadi kecelakaan yang cukup berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sehingga dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan melalui PT Jasa Raharja dimana Penumpang harus membayar iuran wajib dana kecelakaan penumpang dalam perjalanan sesuai dengan UU No 33 tahun 1964 dan khusus untuk Crew Pesawat masalah Pertanggungan diatur secara tersendiri.Selain adanya Pertanggungan, pihak Pengangkut juga mempunyai tanggung jawab baik terhadap Penumpang maupun Barang dan hal ini diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Sthl 1939-100 maupun peraturan Internasional.Jadi tampak jelas dalam Perjanjian Pengangkutan Udara bahwa masing-masing pihak harus benar-benar menyadari Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi agar Perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan saling menguntungkan."

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang."

"Bisnis pengangkutan barang secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Bisnis tersebut membantu masyarakat dan perusahaan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ke tempat tertentu dengan cepat. Salah satu transportasi pengakutan barang adalah dengan pesawat udara. Hal itu menimbulkan suatu hubungan antara perusahaan pengangkutan barang dengan pengirim yang tertuang dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang. Dalam perjanjian biasanya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Terkadang dalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan seperti wanprestasi dan overmacht. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meninjau perjanjian baku pengangkutan barang melalui udara milik PT. X (sebuah perusahaan pengangkutan barang). Peraturan-peraturan pengangkutan barang melalui udara berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengangkutan ini akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, ordonansi pengangkutan udara staatblad 1939 Nomor 100 dan konvensi-konvensi internasional dan norma kebiasaan pada dunia pengangkutan barang melalui udara. Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis mengunakan metode analisa data (analisa kwalitatif) dengan sumber rujukan kepustakaan (data skunder) dan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terkait dalam objek penulisan ilmiah ini.Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak (PT X dan pengirim) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi, dan siapakan yang harus menanggung resiko dalam hal terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Pada kenyataan, ada hubungan hukum tidak langsung selain PT X dan Pengirim, seperti penerima barang, pihak asuransi dan Bandar udara. Berdasarkan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, apabila terjadi overmacht maka perusahaan pengangkutan barang akan menanggung resiko dengan tanggung jawab terbatas.

---

A business of carriage of Goods indirectly support the economic growth in Indonesia. It facilitates people or company to deliver the number of goods to certain places quickly. One of the transportations of carriage of goods is by air. There is relationship between the carrier of goods and the sender/consignor which is implemented in a contract of carriage of goods. Contracts of carriage typically define the rights, duties and liabilities of parties to the contract. Sometimes, there are some obstacles in the implementation, such as default on agreement and force majeurs. For the reason, in the research the writer wants to review the standard contract of carriage of goods by Air in ?PT X? (a company in the business of transporting goods). The rule of carriage of goods by air is based on the principle of free contract. The contract of carriage will be reviewed toward Law Number 15/1992, Ordinance of Air Transportation staatblad 1939 Number 100 and International Conventions. The problems of this research are to find out the legal relationship between ?PT X? and the sender in the contract of carriage and to know the parties? responsibilities if there is default on the contract. The research is also to find out the party who will take a risk if there is force majeurs. In fact, there are some indirect parties who have legal relationship besides ?PT X? and the sender, such as the recipients, the insurance company, the airport, etc. According to the contract the party who failures to do the duties, will be responsible for it. However if there is force majeurs, the carrier will take risk with limited liability."

"Pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia berjalan dengan sangat pesat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1999. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya perusahaan penerbangan baru, yang menurut data dari Departemen Perhubungan sampai dengan tahun 2002 sudah ada terdaftar 30 perusahaan penerbangan baru. Persaingan antar perusahaan penerbangan yang semakin kompetitif, membuat perusahaan semakin gencar dalam memformulasikan strateginya, strategi tiket murah atau low cost carrier merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan penerbangan di Indonesia. Berdirinya perusahaan yang menawarkan konsep biaya rendah mengakibatkan terjadinya pergeseran jumlah penumpang angkutan udara, yakni pengguna jasa perusahaan penerbangan konvensional seperti Garuda Indonesia Airlines ke perusahaan perusahaan baru yang memberikan harga lebih rendah untuk rute yang sama seperti Lion air, Adam Air dan sebagainya. Secara tidak langsung akan mengakibatkan penurunan jumlah penumpang yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri, hal ini dapat terjadi karena pada industri penerbangan faktor jumlah penumpang, faktor harga tiket dan faktor musim sangat mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri, disamping faktor faktor yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti harga bahan bakar dan nilai tukar.Berdasarkan data data yang diperoleh, karya akhir ini bertujuan untuk melihat apakah faktor musim mempengaruhi harga tiket dan jumlah isian penumpang pada industri penerbangan. Dalam penelitian ini kita menggunakan pengujian cross sectional dengan menggunakan data setiap bulan dari PT GIA periode tahun 2002-2003. Pengujian dilakukan atas variabel musim dan dihubungkan dengan variabel jumlah penumpang dan harga sebagai variabel terikatnya, yang dipisahkan berdasarkan rute rute yang dijadikan sample yakni rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Denpasar, Jakarta-Ujungpandang, dan Jakarta-Medan. Pengolahan data selain dengan menggunkan analisa grafik juga menggunakan SPSS versi 12 yang menghasilkan persamaan regresi dari variabel penelitian.Hasil penelitian yang dilakukan atas variabel yang tersedia untuk masing masing sektor menunjukan bahwa pengaruh musim tidak signifikan terhadap jumlah penumpang kecuali untuk rute rute tertentu seperti Jakarta-Denpasar, hal ini dapat terjadi karena faktor tujuan wisata. Sedangkan variabel musim mempunyai pengaruh terhadap harga tiket dan secara statistik hubungan tersebut siknifikan walaupun dalam kategori sedang.Berdasarkan hasil penelitian secara umum faktor musim lebih kuat mempengaruhi harga dibandingkan mempengaruhi jumlah penumpang. Karena keterbatasan data yang tersedia, penelitian juga dilakukan untuk melihat pengaruh simultan antara variabel musim dan harga tiket terhadap variabel jumlah penumpang, dari hasil pengujian diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil uji sedarhana terhadap jalur jalur yang dijadikan pengujian, dimana jumlah penumpang tidak semuanya dipengaruhi oleh variabel musim dan harga tiket pada rute rute tertentu, sehingga diperoleh hasil bahwa disamping musim dan harga tiket faktor rute juga berpengaruh terhadap jumlah penumpang tersebut. Hasil dari penelitian ini masih dapat berubah, ini disebabkan karena keterbatasan data yang dijadikan sebagai variabel parameternya. Untuk penelitian selanjutnya bila memungkinkan untuk menambahkan variabel bebas yang berbeda agar diperoleh hasil yang berbeda dan lebih baik dari penelitian ini."