Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sewa beli merupakan suatu bentuk jual beli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur oleh pembeli sewa dan hak milik atas barang baru beralih kepada pembeli sewaa setelah angsuran terakhir dilunasi. Di Indonesia sistem sewa beli ini sudah semakin berkembang, dalam arti sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem sewa beli dalam menjalankan usahanya. Dalam Buku III KUB Perdata, perjanjian sewa beli tidak diatur, karena perjanjian ini merupakan perjanjian yang timbul dalam prakt:ek sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata tersebut. Dalam prakteknya sering timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli ini. Masalah ini biasanya timbul dari pihak pembeli sewa, meskipun tidak tertutup kemungkinan masalah juga dapat timbul dari pihak penjual sewa. Melihat hal-hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perjanjian sewa beli, khususnya sewa beli barang-barang elektronika dan alat-alat rumah tangga di PT X, dalam skripsi ini."

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut.Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba?Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"Kredit perbankan merupakan salah satu cara yangditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya,termasuk oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayarandalam memperoleh kredit biasanya memberikan jaminan berupahipotek atas kapal yang dimilikinya, juga terhadap kapalyang baru akan dibeli melalui fasilitas kredit tersebut.Pemberian kredit tentunya tidak terlepas dari aspek hukumperjanjian, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian, yangmana penelitian ini nantinya akan dilakukan secara yuridisnormatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitianini menganalisis perjanjian kredit investasi untukpembelian kapal yang dibuat antara PT Samudera dengan BankX, yang mana di dalam perjanjian kredit tersebut akandiberikan jaminan hipotek atas kapal berbendera Malaysiayang akan dibeli oleh PT Samudera selaku pihak debitur. Halini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan hukum, apakahboleh menjadikan kapal tersebut sebagai jaminan.Berdasarkan ketentuan Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata,debitur dapat memperjanjikan hipotek pada kreditur. Setelahkapal tersebut diperjanjikan sebagai agunan dalamPerjanjian Kredit, bank atau kuasanya dapat melakukan gantibendera, pendaftaran kapal, dan pembebanan hipotek kapalatas kuasa dari debitur. Untuk keamanan bank sebagaikreditur, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan klausulyang mengatur bahwa segala surat yang berkaitan dengankapal dan bukti kepemilikan kapal disimpan oleh bank."

"ABSTRAKMasalah Pokok.Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari dalam negeri, baik itu berupa barang-barang hasil produksi, hasil-hasil alam maupun jasa.Oleh karena itu adalah tidak dapat dihindari terjadinya hubungan antara PT. GIA dengan para Produsen tadi, dimana hubungan tadimenimbulkan adanya hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan tadi adalah berupa Perjanjian jual beli, kontrak atau sewa. Yang kami bahas didalam Skripsi kami ini hanyalah terbatas pada perjanjian jual beli saja.Didalam hubungan yang terjadi antara keduanya tadi banyak terdapat hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, baik itu yang terjadi padaperjanjian secara umumnya maupun pada perjanjian jual belinya sendir.Metode Penelitian.Kami menggunakan dua metode penelitian didalam penyusunanSkripsi ini, yaitu meliputd baik penelitian kepustakaan manpun penelitian lapangan. Penelitian ini kami lakukan jauh sebelum kami memulai melaksanakan pennlisan Skripsi ini dengan harapan akan mempermudah penyusunannya. Tetapi tetap saja ada kekurangan yang kami alami, yaitu untuk menjumpai pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan materi pokoknya.Hal-hal yang ditemukan.Dari apa yang telah kami lakukan guna dapat tersusunnya skripsi ini, kami temui beberapa hal yang sebeluranya kurang menjadi perhatian dari kami.Hal-hal yang kami anggap sebagai masalah baru antara lain ;1. Adanya proteksi yang sangat kuat dari pihak pemerintah kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya terhadap pengusaha modal lemah. Proteksi ini kami anggap cukup baik, demi kelangsungan hiduppara pengusaha. Hanya perlu pula diperhatikan kemampuan rata-ratadari pengusaha tadi terhadap kelangsungan usahanya kemudian.2. Akibat/efek sampingan yang negatif dapat pula terjadi didalam ruanglingkup yang luas, yang kami maksud adalah bahwa tidak hanya pera turan yang dibuat oleh Perusahaan saja, tetapi juga Peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah.3. Didalam suatu perjanjian jual beli, dapat terjadi dimana salah satupihak mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain dengan tanpa adanya perubahan dari ketentnan yang telah ada tadi.Kesimpulan.- Didalam pelaksanaan tugasnya sebagai penjual jasa, PT. GIA masih berusaha untuk dapat ikut serta berpartisipasi didalam menyukseskan program pemerintah didalam meningkatkan produksi dalam negeri.- Perjanjian jual beli antara PT. GIA dengan para rekanannya, adalahdibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Material Departemen PT. GIA, atau juga disebut dengan sistim Tender; disampingdilaksanakan pula pembelian secara tunai/kontan.- Dengan adanya persetujuan dari pihak rekanan untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkantr oleh PT. GIA, maka perjanjian.itu dianggap sah, walaupun akibatnya PT. GIA harus membayar dengan harga yang lebih tinggi.Saran-saran.- Didalam pembuatan suatu peraturan, hendaknya diperhatikan dahulu apa saja yang mungkin akan terjadi dengan dikeluarkannya peraturantadi.- Proteksi yang diberikan pemerintah pada para pengusaha, agar sedikitdemi sedikit dikurangi, agar mereka dapat berdiri sendiri untuk langkah-langkah yang selanjutnya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pemberian Hak Tanggungan yangdilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan konsekuensi hukumnya terhadapakta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untukmemberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pemberian kredit danPembebanan Hak Tanggungan serta konsekuensinya atas tindakan hukum yangdilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukanoleh pihak yang tidak berwenang atas obyek jaminan tersebut tidak memenuhisyarat subyektif sahnya suatu perjanjian sehingga dapat dimohonkanpembatalannya. Pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turutmembatalkan Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tetap ada danpelunasannya harus dipenuhi oleh Debitur.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted byunauthorized party and its legal consequences towards the deeds drawn up inrelation to such legal action, in accordance with Law Number 4 of the Year 1996regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. Thisresearch uses juridical normative method with qualitative approach which is usedto provide qualitative illustration regarding the implementation of loan grantingand the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over thelegal action conducted by unauthorized party . Based on. the result of research, itcan be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conductedby unauthorized party over the object of such security does not fulfill thesubjective requirement for the validity of an agreement; therefore, it can berequested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of MortgageRight does not automatically annul the Deed of Loan Agreement, therefore, thesecured loan will remain to be valid and its full repayment must be satisfied by theDebtor."

"ABSTRAKPerjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran (cicilan) sebenarnya timbul karena kebutuhan praktek, dimana pihak pembeli dihadapkan kepada ketidaksanggupannya untuk membayar harga barang yang dibeli secara tunai penuh. Namun perjanjian ini dimungkinkan oleh KUH Perdata dengan adanya 'Asas Kebebasan Berkontrak'.Kehadiran perjanjian jual beli secara angsuran (cicilan) ini memang sangat menolong masyarakat konsumen yang ekonominya lemah, dimana dengan cara ini masyarakat konsumen tersebut dapat membeli barang-barang secara mengangsur sehingga ini berarti bahwa perjanjian demikian merupakan sarana yang tepat didalam mengikut sertakan masyarakat konsumen yang ekonominya lemah untuk menimati hasil pembangunan yang bertujuan mewujud kan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil.Di dalam perjanjian ini ada hal-hal yang cukup memberatkan konsumen ekonomi lemah seperti sanksi-sanksi yang cukup berat terhadap pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli (konsumen) yang tidak dapat membayar uang angsuran tepat pada waktunya, dimana uang muka dan uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli menjadi hapus bahkan harga pembelian yang semata-mata ditentukan oleh penjual cukup tinggi, yang justru bukannya menolong masyarakat konsumen ekonomi lemah bahkan akan merugikan. Jelaslah di sini bahwa perjanjian Jual beli secara angsuran disatu pihak menguntungkan pihak konsumen yaitu kesempatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan pembayaran secara angsuran, tetapi dilain pihak ada hal-hal yang tidak disadari konsumen ekonomi lemah, kerugian-kerugian yang akan ditanggung baginya."