Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan suatu pranata baru tidak dapat dipisahkan dengan pranata-pranata yang sebelumnya telah melekat dalam suatu komunitas. Skripsi ini menyajikan pentingnya peran perkembangan pola politik-ekonomi dan agen dalam proses produksi dan reproduksi suatu pranata. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, skripsi ini mengulas bentuk pranata yang dibangun dari struktur politik-ekonomi tertentu serta peran agen dalam produksi dan reproduksi pranata pengelolaan ekowisata di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pembentukan pranata pengelolaan ekowisata yang bermula dari penerapan kebijakan manajemen kolaboratif guna menanggulangi permasalahan degradasi lingkungan berkelindan dengan struktur masyarakat yang telah terbentuk. Interaksi tersebut terwujud dalam bentuk akomodasi, kontestasi, serta perubahan struktur sosial. Agency berperan dalam operasionalisasi aturan-aturan menjadi aturan yang secara aktual digunakan. Pada akhirnya, agen yang memiliki kemampuan untuk memilih aturan-aturan mana yang akan secara aktual digunakan, dapat menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang tersingkir.

---

The crafting of a new institution could not be separated from the institutions that have previously embedded in a community. This undergraduate thesis presents the importance of the role of the political-economic patterns and agents in the process of production and reproduction of an institution. By using the ethnographic approach, this thesis analyzes the forms of institutions constructed from certain political-economic structures and the role of agents in the production and reproduction of ecotourism management institutions in Sembungan Village, Kejajar Subdistrict, Wonosobo District. Crafting of ecotourism management institutions that originated from the implementation of collaborative management policies to address environmental degradation problems intertwined with the formed community structure. The interaction is manifested in the form of accommodation, contestation, and changes in social structure. The Agency plays a role in the operation of the rules into actually used rules. Consequently, agents who have the ability to choose which rules will actually be used could determine who gets access and who is excluded."

"Perkembangan tehnologi komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi dalam masyarakat. Adanya periklanan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang bisnis para pengusaha. Dalam penayangan suatu iklan melalui media cetak maupun media televisi bahkan media luar ruang, untuk lebih menghidupkan isi cerita atau pesan atas suatu produk yang hendak disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya bantuan jasa seorang model yang disebut model iklan Atas hal persetujuan hubungan keija, model iklan mengikatkan diri dengan perusahaan agency dan lahirlah suatu kontrak. Karena peijanjian model tersebut adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan kerja yang dibina antara perusahaan agency dan model iklan oUkan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruhnya, maka kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak jasa. Sebagaimana lazimnya suatu kontrak kerja biasa, dalam kontrak jasa pun memuat adanya kalusula-klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh model yang bersangkutan dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kerja yang dimaksud. Tidak semua model yang melakukan ikatan kerja secara langsung dengan perusahan agency, melainkan banyak juga yang diwakili oleh pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama model. Penulis akan melihat sampai sejauh mana seorang model memahami perannya sebagai seorang yang mengemban image dari suatu produk, yang mana berarti dirinya telah terikat pada aturan-aturan dari kontrak iklan tersebut. Juga sampai sejauh mana pihak ketiga yakni biro model mengatur hubungan kerja modelnya dengan perusahaan agency yang bersangkutan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara perusahaan agency dan model iklan, bagaimana tanggung jawab biro model yang bertindak untuk dan atas nama model tersebut serta siapa sebenamya yang disebut wanprestasi, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konsep mengenai perjanjian keagenan yang ada di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Landasan penelitian ini adalah dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan di Indonesia untuk memberikan perlindungan lebih bagi pihak prinsipal dan agen. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian keagenan di Indonesia saat ini, konsep perjanjian keagenan di Inggris dan Prancis, dan apa saja hal-hal yang perlu diatur mengenai perjanjian keagenan di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan doktrinal. Belum diaturnya perjanjian keagenan di Indonesia secara khusus membuat para pihak dalam perjanjian keagenan yang diputus perjanjiannya secara sepihak mengalami kerugian. Penelitian ini menemukan bahwa terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak dan dengan adanya asas iktikad baik dalam hukum perdata di Indonesia, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai perjanjian keagenan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih bagi para pihak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu minimal pemberitahuan penghentian perjanjian keagenan, alasan-alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan perjanjian keagenan, good-will sebagai ganti rugi pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak.

---

This thesis discusses the comparison of the concept of agency agreements in Indonesia, England and France. The foundation of this research is the need for special arrangements regarding agency agreements in Indonesia to provide more protection for principals and agents. Thus, the formulation of the problem raised in this research is the current concept of agency agreements in Indonesia, the concept of agency agreements in England and France, and what matters need to be regulated regarding agency agreements in Indonesia in the future. This research is doctrinal. The lack of specific regulation of agency agreements in Indonesia has made the parties to agency agreements that are terminated unilaterally suffer losses. This research finds that despite the existence of the principle of freedom of contract and the existence of the principle of good faith in Indonesian civil law, it is necessary to regulate specifically the agency agreement to provide legal certainty and more protection for the parties which regulates the rights and obligations of the parties, the minimum period of notification of termination of the agency agreement, the reasons that can be used to terminate the agency agreement, good-will as compensation for unilateral termination of the agency agreement."

"Pendahuluan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang lain (self-interested behavior) merupaka salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat inilah yang memicu timbulnyua masalah keagenan (agency problem) manakala perusahaan perseorangan berkembang lebih besar sehingga kepemilikan dan pengelolaan dilakukan secara terpisah. Oleh karena masalah keagenean dapat timbul antara berbagai pihak di dalam persahaan (stakeholders) maka masalah tersebut dipilah dalam tiga bentuk: pertama masalah keagenan antar manajer dengan pemegang saham; kedua masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditur; dan ketiga masalah keagenen antara perashaan dengan konsumen. Guna memninimisasi masalah keagenan maka perusahaan harus menanggung biaya keagenenan (agency cost) seperti pembuatan kontrak atau biaya pengawawan (audit). Beberapa solusi lain yang dapat diterapkan adalah strip financing dan mezzanine financing go public, corporate governance, security analysis dan multilevel organization"

"ABSTRAKSejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tantang Pangakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Pardagangan dan adanya program industrialisasi dari Dapartemen Perindustrian , Keagenan Tunggal yang samula tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia mengalami perkambangan yang sangat pesat dewasa ini. Kaagenan Tunggal ini mempunyai Aspek Hukum Parikatan yang menyangkut Parjanjiannya. Untuk mengatahui tentang aspek-aspak hukum tersabut maka materi pambahasan skripsi yang penulis ambil adalah Aspak-Aspek Hukum Dalam Perjanjian Keagenan. Distributor Tunggal. Dalam skripsi ini panulis mancoba untuk membandingkan perjanjian kaagenan berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis, mempargunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dalam praktek antara istilah agen dan distributor tidak dibedakan, walaupun secara terminologi berbeda. Keagenan dapat tarjadi dangan barbagai cara, antara lain dangan pembarian kuasa. Namun keagenan bukan merupakan pembarian kuasa seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata bagian khusus. Hukum Adat maupun KUHPerdata tidak mangenal keaganan tunggal. Di Indonesia Keagenan Tunggal diatur dalam Surat Kaputusan Menteri Perdagangan dari Surat Kaputusan Menteri Perindustrian. Perjanjian Keaganan Tunggal merupakan perjanjian innominaat yang barsifat timbal balik dan konsensual. Masalah pilihan hukum dan forum saring timbul dalam perjanjian keaganan tunggal, karana perjanjian keaganan tunggal sering dilakukan hanya dangan surat panunjukan saja tanpa memuat hal-hal yang pokok dari perjanjian, dan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula pi lihan hukum dan pilihan forum serta bila timbul sengkata. Dalam praktak perjanjian keaganan tunggal ini sering merugikan pihak agen tunggal, karena keaganan tunggal seringkali diakukan dengan surat penunjukan saja, keagenan sering dipergunakan sabagai kedok bagi pengusaha asing untuk tetap dapat menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian maka kebijaksanaan pemarintah di atas belum sepenuhnya tarlaksana."