Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31960 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Any Rahmayani
"Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itu
merupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan
“jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di Hindia Belanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembang
sejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi, dan (4) pengembangan jalan alternatif."
Kalimantan Barat : Balai Pelestarian Nilai Budaya , 2022
900 HAN 6:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mursil Muchtiar
"Pemilihan metoda pendekatan kontrak adalah metoda paling prinsip untuk mengalihkan resiko biaya antara pemilik dan kontraktor. Tidak ada satupun metoda kontrak yang paling cocok untuk untuk semua situasi kontrak. Seleksi harus dilakukan langkah demi langkah dengan mempertimbangkan resiko kontrak, insentif untuk kinerja kontraktor, dan faktor lain yang mempengaruhi sistem pembiayaan kontraktor.
Sehingga tujuan dari pemilihan sebuah metoda pendekatan kontrak adalah yang memberikan alasan yang jelas terhadap resiko kontraktor, dengan insentif terbesar untuk efisiensi yang dilakukan dan kinerja kontrak yang paling ekonomis.
Pemeliharaan suatu bangunan atau fasilitas bisa diartikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan bangunan tersebut ke dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Bangunan akan mengalami perubahan akibat umur. Proses akibat umur ini akan dapat direduksi dengan dilakukan pemeliharaan yang rutin. Untuk dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan menghadapi persaingan bisnis bandar udara, PT. Angkasa Pura II sebagai pihak pengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada.
Penelitian telah melakukan analisa dengan bantuan program SPSS 10.0 terhadap 24 data kuisioner dari 39 kuesioner yang disebarkan kepada kontraktor pelaksana di Bandara Soekarno-Hatta,. Hasil analisa adalah bahwa variabel-variabel yang memberikan konstribusi dominan terhadap penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin dengan metoda pendekatan kontrak tahunan terhadap kinerja biaya kontraktor adalah kemampuan personil dan kemampuan teknis kontraktor hasil prakualikasi. Hubungan variabel penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin dengan metoda pendekatan kontrak tahunan ini dengan kinerja biaya kontraktor berupa hubungan regresi linier.
Analisa data menggambarkan bahwa 83 % responden lebih setuju metoda pendekatan kontrak yang digunakan pada penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin ini adalah multiyears. Dari responden yang sama 77 % lebih setuju dengan metoda pendekatan kontrak menggunakan performance based contract. Sehingga pada penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin ini metoda pendekatan performance based contract yang multiyears, terbukti dapat diterapkan di lingkungan Bandar Udara Soekarno-Hatta."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T4306
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Budianto
"ABSTRAK
Sistem e-tendering atau tender secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang ditender, menyediakan monitoring publik yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pada pelaksanaan e-tender jasa konstruksi banyak sering terjadi gagal tender. Penelitian ini bertujuan untuk mencari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagal tender pada e-tender jasa konstruksi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tender pada e-tender jasa konstruksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 sampel terdiri dari pemilik proyek yaitu KPA, PPK, PPTK dan Pokja Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) serta dari pihak penyedia jasa yaitu kontraktor yang pernah mengikuti e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan teknik nonprobability sampling. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan analisa dengan analisa statistik deskriptif untuk mendapatkan variabel yang sering menyebabkan gagal tender pada e-tender jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tedapat 22 faktor yang menyebabkan terjadi gagal tender pada e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan faktor yang paling sering terjadi yaitu tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dengan faktor Penyebab dokumen penawaran tidak lengkap. Hasil penelitian ini juga di dapatkan strategi peningkatan keberhasilan e-tender jasa konstruksi yang berasal dari ke 22 faktor tersebut.

ABSTRACT
Electronic tender or e-tendering system in the procurement of goods and services in Indonesia from the prespective of the government is considered to be tool/instrument to relize good governance and public services, because it will increase cost efficiency, effectiveness, faster cycle times, increase package transparency tendered work, provides better public monitoring, propmotes fair competition and increase government accountability. However, several tender failures occur frequently whie implementing the e-tendering system in Jakarta's public construction project. This research aims to determine what factors caused the failed tenders in e-tendering system for public construction projects and strategies that can be use to increase the success of tenders in e-tendering system for public construction project in Jakarta. The samples used in this study were 67 samples consisting of project owners (KPA, PPK, and PPTK), Tender Committee (Pokja UKPBJ), and contractors who have participated in tender using e-tendering system for public construction projects in Jakarta. The sampling of this research was done using a questionnaire with a nonprobability sampling technique. From the data that has been obtained, an analysis using descriptive statistical data processing methods is done to get the variables that often cause tender failures in the e-tender of construction projects. The results of this study found that there were 22 factors that caused tender failures in the construction services e-tender in the DKI Jakarta Provincial Government with the most frequent factor, namely that there were no bids that passed the bid evaluation with the factors causing the incomplete bidding document. The results of this study also found a strategy to increase the success of e-tender for construction services derived from the 22 factors."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Sri Surjanti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoanita Hasan Joni
"Tesis ini membahas tentang kontrak kontruksi jembatan ampera yang mencantumkanklausula baku dan menganalisis pembatasan asas kebebasan berkontrak.penerapan asa itikat baik dan keabsahan kontrak kontruksi tersebut,metode penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian adalah dalam perjanjian berlaku mutlak. klausula baku dalam kontrak konstruksi jembatan ampera belum memenuhi asas itikat objektif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan keadilan. Kontrak konstruksi tersebut juga belum memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu causa yang halal.

This thesis discusses about Ampera Bridge Construction Contract that includes the standard clause and analyzes the restriction for the freedom of contract principle, the application of the good faith principle and the validity of the construction contract. This research methodology is the literature research that analyzes the normative aspect of legal norms in legislation related to this research.
The result is, the freedom of contract principle applies in contract, but it does not apply absolutely. Standard clause in bridge construction contracts doesn't meet the good faith principle because it opposed to objective norms of propriety, and justice. The construction contract also isn't comply with one of the legal agreement which is a lawful cause.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28613
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Kemal Pratama
"
ABSTRACT<>br>
In line with physical development that being speeded up by the government, Indonesia currently welcoming a huge number of foreign construction company that wants to make contract and do business on the country. At the beginning of 2017, Indonesian government regulated a new construction law named Act No. 2 2017, replacing Act No. 18 1999. Therefore in this article, the authors want to discuss about how the forementioned law Act. No.2 2017 ruling about construction contract that involving foreign contractor and then do a case study of Emrail Sdn Bhd Malaysian company on LRT Jakarta Trackworks construction contract. After the research, the author concludes that Act born constituting new norms that ruling about foreign contractor which can rsquo t be found on old construction law. However, in the practice, those new norms hasnt been fully obeyed, one of them is Emrail Sdn Bhd which breaking some rules about representative office and license Izin Perwakilan . That problem gives legal consequences to the enterprise administratively and to the LRT Jakarta Trackworks construction contract it made. This work is a legal research and the datas are collected from literatures, interviews, and the contract itself"
Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pramesti Andiani
"Limbah konstruksi adalah puing-puing bangunan, tanah, beton, baja, kayu dan bahan-bahan campuran lainnya yang timbul dari berbagai kegiatan konstruksi. Penelitian ini dilakukan terhadap dua proyek yaitu Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta dan Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village. Limbah yang di identifikasi komposisinya adalah tiga jenis limbah yang mendominasi pembangunan tahap struktur yaitu besi, kayu dan beton. Pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta jumlah limbah besi sebanyak 1,25% limbah kayu sebanyak 11,67%, limbah beton sisa cor sebanyak 7,43% dan limbah bobokan beton sebanyak 7,72%. Sedangkan pada Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village limbah besi sebanyak 4,76%, kayu sebanyak 4,89%, kayu phenol film sebanyak 1,73%, limbah beton sisa cor sebanyak 2,91% dan limbah beton bobokan sebanyak 0,8%. Faktor utama penyebab terjadinya limbah konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta adalah karena sisa pemotongan material menjadi panjang tertentu, limbah proses pengaplikasian dan limbah kemasan. Faktor utama penyebab terjadinya limbah konstruksi pada Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village adalah karena kesalahan pada pekerja atau buruh, limbah proses pengaplikasian dan limbah kemasan.Limbah suatu proyek konstruksi tidak dapat dibandingkan dengan limbah proyek konstruksi lainnya karena perbedaan metode yang digunakan, fungsi bangunan, dan lain-lain. Solusi untuk mengurangi jumlah timbulan limbah konstruksi adalah dengan transparasi antar pihak yang terlibat dalam proyek.

Construction waste are debris, dirt, concrete, steel, wood and others as a result of construction activities. This research was conducted on two projects, DPRD and Balaikota DKI Jakarta construction project and Tower Tiffany Kemang Village Construction Project. The waste which identified were three kind of waste which dominated the construction of the building structure, the waste are steel, wood and concrete. At the DPRD and Balaikota DKI Jakarta project the amount of steel waste is 1,25 %, wood waste is 11,67%, concrete remainder is 4,3% and concrete residue after casting is 7,72%. Whereas at the construction of Tower Tiffany Kemang Village the amount of steel waste is 4,76%, wood waste is 4,89%, phenol film wood is 1,73%, concrete remainder 2,91% and concrete residue after casting is 0,8%. The main cause of construction waste at DPRD and Balaikota DKI Jakarta construction project is because of residue of cutting material, application process and pacakaging. Whereas the main cause of construction waste at Tower Tiffany Kemang Village project are because of error from the workers, application process and packaging. Waste of a construction project cannot be compared to other construction project because of the usage of different method, building function, etc. The solution to reduce the amount of construction waste is transparancy between all the stakeholder which involve in the project."
2011
S99
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Bambang Suroso
"ABSTRAK
Alasan dan Tujuan Skripsi Dengan semakin meningkatnya Pembangunan pada dewasa ini, dimana pembangunan itu sendiri dapat diterjemahkan dengan pelaksanaan Proyek-Proyek, yang melibatkan jumlah dana yang besar, maka keadaan yang demikian ini menempatkan pihak suasta pada kedudukan yang penting sebagai partisipan pembangunan. Hal ini disebabkan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tak mungkin dapat bertindak sendiri. Hubungan Suasta dengan Pe merintah ini diatur dalam suatu perjanjian baik hal itu menyangkut perjanjian jual beli, perjanjian seua menyeua, perjanjian pemborongan pekerjsan danlain sebagainya, Khusus mengenai per janjian pemborongan pekerjaan, telah ditetapkan suatu standar tertentu, oleh karena perjanjian pemborongan pekerjaan menyangkut aspek perdata dan aspek publik yaitu yang menyangkut keselamatan umura. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang bersumber dari -ketentuan BU, dan ketentuan tehnis dan administratif yang termuat dalam AU 1941, serta terutama Keputusan Presiden nomor 14 A tahun 1980 jo nomor 10 tahun 1981 beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan dalam Kepres tersebut antara lain berbunyi: harga harus bersifat pasti(fixed . price);cost plus fee adalah dilarangj Price Escalation n (kenaikan harga) ditetapkan secara limitatif; Hak- dan Keuajiban para pihak dalam perjanjian harus di - atur secara jelasj Dengan adanya beberapa ketentuan tadi skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah ketentuan-ketentuan tadi benar benar dapat dilaksanakanj disamping standar nasional yang memuat hal-hal telah disebutkan tadi, d^teliti pula apakah ada standar-standar kontrak lainnya yang digunakan di Indonesia (khususnya proyek Peningkatan Jalan Bandung-Cirebon), serta diteliti pula standar -standar lainnya tadi dilam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah : bagi suatu pemborongan pekerjaan. ' Hasil Penelitian/hal-hal yang dltemukan, Penelitian yang dilakukan baik secara langsung (field-re search) tnaupun secara kepustakaan ( Library research), menemukan hal-hal sebagai berikut : 1. Terdapat 2 (dua) macam standar kontrak pada Proyek Pening katan Jalan Bandung Cirebon, yaitu : standar nasional, dengan sumber dari ket§ntuan-ketentuan hukum nasional. yang lain adalah standar internasiona1, dengan form dari Bank Dunia. 2. Hak dan Keuajiban pada kontrak standar nasional kurang terperinci dan lebih menekankan pada kewajiban Pemborong. Pada standar internasional, Hak dan Keuajiban para pihak terperinci. Kedudukan para pihak. seimbang. 3. Ketentuan mengenai harga pasti, tidak diperkenankan adanya cost plus fee, tidak diaturnya Price escalation, hanyalah ada pada perjanjian standar nasional; pada perjanjian stan dar Internasional, ketentuan dalam Kepres tadi diabaikan, dalam arti asas fixed price ditinggalkan, penetapan harga yang semula hanya untuk menetapkan pemenang lelangi selanjutnya harga berdasarkan cost plus fee, sehingga dapat berubah sewaktu- waktu dan Price escalation dicantumkan dalam kontrak serta cara perhitungannya. Kesimpulan dan Saran. 1. Terdapat dua macam standar kontrak yang mempunyai prinsip - prinsip, terutama bila dikaitkan dengan masalah penetapan harga/nilai kontrak. Yang satu (merupakan standar nasional) ditetapkan secara fixed price,sedang yang lain ( standar internasional) meninggalkan asas fixed price. 2. Ketentuan Keppres nomor 14 A tahun 1980 jo nomor 18 tahun' 1981, hanya berlaku bagi kontrak-kontrak standar nasional, Sehingga terjadi dualisme dalam penetapan harga dan diskriminatif dengan lebih menguntungkan pada standar kontrak internasional 3. Oleh sebab itu, keadaan dualisme dan diskriminatif tadi harus segera diakhiri, yaitu dengan menciptakan suatu standar kontrak baru yang bertaraf internasional dalam arti lembaga hukumnya dikenal dimana-mana dan bersifat universil, yang berarti mempunyai kesamaan dimana-mana pula. Persamaan perlakuan antara Pemborong Nasional yang umumnya lemah dengan Pemborong Syasta Asing dan Nasional yang kuat, akan membuat Pemborong Nasional semakin bergairah, sehingga sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk membimbing Pemborong Wasional yang lemah menjadi kuat akan semakin licin jalannya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhsan Fernandi Z.
"Perjanjian Pemborongan Pekerjaan merupakan perjanjian antara seorang dengan orang lain dimana pihak yang memberikan pekerjaan menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak pemborong dengan membayar harga borongan kepada yang merupakan hak dari pihak pemborong. Didalam KUH Perdata, perjanjian pemborongan dimasukkan kedalam jenis perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Peraturan-peraturan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur mengenai prosedur pelelangan (Keppres No. 16 tahun 1994) dan peraturan-peraturan mengenai isi dari perjanjian pemborongannya (AV 41 dan KUH Perdata). Didalam pelaksanaan perjanjian pembohongan pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat adalah pihak pemberi tugas/pemilik, pihak pemborong, kontraktor, dan pihak konsultan. Hubungan antara pemberi tugas dengan pemborong adalah bersifat kontrak sedangkan antara pemborong dengan konsultan adalah bersifat koordinasi. Masalah-masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan adalah yang disebabkan oleh wanprestasi, pekerjaan tambah kurang dan klaim atau tuntutan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada dasarnya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek Kintamani Kondominium dilakukan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah antara para pihak atas dasar tidak saling merugikan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20907
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>