Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas beberapa hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan tindakan upaya paksa penyitaan di dalam KUHAP. Kedua, pembahasan mengenai tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Ketiga, pembahasan mengenai apakah pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke lembaga Praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY memang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke forum Praperadilan karena pasal 77 KUHAP tidak bersifat limitatif melainkan dapat diperluas karena penyitaan sendiri termasuk ke dalam tindakan upaya paksa yang melanggar hak asasi manusia. Dalam pertimbangan Hakim dalam kasus yang digunakan, Hakim menggunakan dasar hukum pasal 82 KUHAP dan mengabulkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan yang diajukan Pemohon.

---

This thesis is mainly focusing on three problems. First, the discussion concerning the regulation of seizure in Indonesia`s Criminal Procedure Law. Second, the discussion concerning the seizure done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Third, the discussion as to wether the examination of the validity of seizure may be filed to Pretrial institution. This thesis is using normative - juridical method which some of the sources are based on the related literatures. The conclusion of this thesis states that the seizure process done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY is not according to the procedure regulated in Indonesia?s Criminal Procedure Law. Examination of the validity of seizure may be filed to the Pretrial institution because Article 77 of Indonesia`s Criminal Procedure Law is not limitative but may be extended by reason of seizure is a part of forceable act that violates human rights. The Judge of the case used Article 82 of Indonesia`s Criminal Procedure Law and accepted the appeal of examination of seizure."

"Perkawinan termasuk poligami adalah salah satu kepentingan umat manusia. Poligami adalah ikatan perkawinan yang seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang istri dan menetapkan persyaratan adil terhadap para istri. Hakikat poligami dalam Islam adalah suatu sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia dan untuk melindungi manusia dari pengumbaran nafsu syahwat serta untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, mengingat poligami yang terjadi sebelum Islam adalah poligami yang tidak terbatas dan tanpa adanya syarat untuk berlaku adil. Terdorong oleh beragamnya penafsiran mengenai hakikat dan pelaksanaan poligami serta masuknya poligami dalam ketentuan hukum positif di Indonesia maka tulisan ini bermaksud untuk mencari hakikat poligami menurut hukum Islam dan juga untuk meneliti efektivitas KHI di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara poligami. Untuk itu dilakukan analisis kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bogor dalam kurun waktu 1992-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menerapkan metode kualitatif dalam pengolahan dan analisis data sekunder."

"This research aimed at describing the relationship between provisions on explosive substance and the criminal court's sentence dealing with explosive substance in Yogyakarta State Court by using No. 12/1951 Emergency Law on Firearm within the period of 2001-2003. After analyising the criminal court's sentence No. 10/Pid.B/2002/PN.YK, the only criminal court's sentence related to explosive substance period, the researcher concluded that the judge did not implement No. 12/1951 Emergency Law on Firearm well based on the fact that the judge did not elaborate things that aggravated the accused i.e. the act accused trying to fire the explosive substance was very dangerous to the society. The judge should identify the crime committed by the accused as "trying to use the explosive substance" not only as "without right owning and carrying explosive substance". By such an identification there was no need for the judge to decrease the penal sanction prosecuted by public prosecutor."