Skripsi ini membahas beberapa hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan tindakan upaya paksa penyitaan di dalam KUHAP. Kedua, pembahasan mengenai tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Ketiga, pembahasan mengenai apakah pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke lembaga Praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus nomor perkara nomor 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY memang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan ke forum Praperadilan karena pasal 77 KUHAP tidak bersifat limitatif melainkan dapat diperluas karena penyitaan sendiri termasuk ke dalam tindakan upaya paksa yang melanggar hak asasi manusia. Dalam pertimbangan Hakim dalam kasus yang digunakan, Hakim menggunakan dasar hukum pasal 82 KUHAP dan mengabulkan permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penyitaan yang diajukan Pemohon.

---

This thesis is mainly focusing on three problems. First, the discussion concerning the regulation of seizure in Indonesia`s Criminal Procedure Law. Second, the discussion concerning the seizure done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY. Third, the discussion as to wether the examination of the validity of seizure may be filed to Pretrial institution. This thesis is using normative - juridical method which some of the sources are based on the related literatures. The conclusion of this thesis states that the seizure process done by the investigator in case number 01 / PID.PRA / 2011 / PN.BKY is not according to the procedure regulated in Indonesia?s Criminal Procedure Law. Examination of the validity of seizure may be filed to the Pretrial institution because Article 77 of Indonesia`s Criminal Procedure Law is not limitative but may be extended by reason of seizure is a part of forceable act that violates human rights. The Judge of the case used Article 82 of Indonesia`s Criminal Procedure Law and accepted the appeal of examination of seizure.