Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK1. PERMASALAHAN. Dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, komunikasi sangat memegang peranan penting. Karena dirasa memegang peranan yang penting, maka masalah telekomunikasi dirasa perlu untuk dikelola dan diselenggarakan oleh Negara. Oleh karena itu ditunjuk Perumtel sebagai Badan Usaha Tunggal yang menye lenggarakan dan mengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Salah satu diantara kegiatan Perumtel adalah pelayanan jasa di bidang pemasangan sambungan telepon, dengan melalui kontrak perjanjian pemasangan sambungan telepon dengan calon pelanggan telepon. 2. METHODE PENELITIAN. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian langsung dari sumbernya sebagai data primer, disamping data sekunder yang penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka. 3. HAL-HAL YANG DITEMUKAN. Perjanjian Kontrak Berlangganan Sambungan Telepon, adalah perjanjian jual-beli jasa telepon antara Perumtel dan pelanggan telepon. Inti Berlangganan Sambungan Telepon adalah kata sepakat antara Perumtel dan pelanggan telepon, mengenai hak dan kewajiban para pihak. Yang dijual oleh Perumtel adalah bukan perangkat penunjang seperti saluran, pesawat telepon, nomor telepon dan sebagainya, tetapi jasa yang dihasilkan oleh tekhnologi te lekomunikasi, berupa suara-suara guna penyampaian warta jarak jauh yang murah, akurat, cepat dan aman. Sengketa yang timbul dari Kontrak Berlangganan Telepon, dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan kebanyakan sengketa itu timbul, dikarenakan kurang teliti atau bahkan kurang memariami isi dari kontrak perjanjian pemasangan - sambungan telepon. 4. KESIKPULAN. Jual-beli antara Perumtel dan Pelanggannya tetap tunduk pada Hukum Jual-Beli menurut B.W. Hukum Perjaniian yang diatur dalam Buku III B.W. menganut sistim terbuka, para pihak dapat membuat perjanjian yang menyimpang dari apa yang diatur dalam Buku III tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Ketertiban Umum. 5. SARAN MINOR. Hendaknya Permrintah membuat dan mengundangkan Hukum Perdata Nasional, khususnya Hukum Perjanjian yang berlaku ba gi masyarakat Indonesia, sebagai unifikasi hukum Perdata."

"Dunia hiburan makin hari makin meningkat. Demikian pula dengan jumlah bioskop, terutama di kota-kota besar peningkatan itu cukup terasa. Orang makin mamerlukan variasi hiburan, termasuk didalamnya keperluah variasi film. Dan bagi sejumlah orang ini merupakan peluang pasar. Karena itu jumlah film makin hari makin meningkat. Pada saat peningkatan itulah perusahaan film harus melakukan kontrak dengan pemain atau bintang film yang sesuai dengan naskah atau skenario. Dalam kontrak itu mau tidak mau perusahaan film melakukan hubungan hukum. Dan aspek yang terkuat dalam konteks itu adalah hukum perdata barat, khususnya hukum perjanjian. Namun jika diselidik lebih dalam, jelas bahwa aspek hukum perjanjian pada kegiatan itu adalah kontrak. Skripsi ini membahas naskah kontrak pembuatan film, antara perusahaan film dan pemain film pada PT. Kanta Indah Film, PT. Uirgo Putra Film, PT. Elang Perkasa Film, dan PT. Cipta Permai Indah Film. Jelas pula bahwa tidak ada keseragaman dari masing-masing perusahaan film dalam membuat kontrak Yang nampaknya sama hanya terletak pada ketentuan honorarium, lamanya kontrak, juga dalam hal overtime dan tata cara pembayaran honor. Namun sangatlah berbeda kalau kita bicara wanprestasi. Di dalam kontrak tidak jelas bagaimana kalau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Hal-hal lain juga (diamati dalam skripsi ini terutama yang barkaitan dengan makna kontrak menurut hukum perjanjian perdata barat."

"Pembangunan perumahan rakyat adalah salah satu sasaran yang hendak di tuju oleh pemerintah didalam melaksanakan pembangunan nasional untuk itu pemerintah mendirikan Perum Perumnas dengan berdasarkan PP No. 29 tahun 1974. Perum Perumnas mengelola pembangunan perumahan yang ditujukan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang, dimana untuk membantu anggota masyarakat tersebut Perum Perumnas menjual perumahan nasional dengan suatu perjanjian sewa beli. Didalam melaksanakan perjanjian sewa beli perumahan nasional ini pihak. Perum Perumnas telah menentukan sendiri apa isi dari perjanjiannya, atau yang biasa disebut dengan perjanjian standart sehinngga jelas terlihat bahwa didalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak calon pembeli dengan pihak Perum Perumnas disini tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tidak ada kebebasan berkontrak. Akan tetapi bentuk perjanjian yang seperti ini. (perjanjian standart) tumbuh karena keadaan menghendakinya sehingga harus di terima sebgai suatu kenyataan."