Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"Penulisan bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah risiko, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek perjanjian Jual beli komputer IBM. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh karena timbulnya suatu kejadian di luar kesalahan salahsatu pihak. Risiko diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku ketiga dan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam risiko yaitu, risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Ada hubungan antara keadaan memaksa dan risiko yaitu tidak setiap keadaan memaksa akan selalu membebaskan debitur dari tanggung Jawab atas beban kerugian. Para pihak dapat menentukan dalam perjanjian bahwa apabila terjadi keadaan memaksa debitur tetap dibebani untuk memikul risiko yang timbul. Pada pihak mana yang memikul beban kerugian terbesar jika ada risiko, adalah dapat diketahui dari isi standard kontrak yang dibuat oleh kreditur dan harus disetujui oleh debitur. Penulis menyarankan agar pada pembentukan Hukum Perikatan yang akan datang masalah pembebanan risiko diatur secara khusus."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian kerjasama upaya rehabilitasi kawasan hutan Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah antara PT. Garuda Indonesia (persero), BUMN dibidang transportasi udara antara WWF Indonesia, berbadan hukum Yayasan. Dalam ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi hutan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama rehabilitasi hutan serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapi para pihak dalam perjanjian kerjasama seperti ini dengan mencantumkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu pihak, untuk efektifitas pelaksanaan perjanjian. Kegiatan rehabilitasi hutan adalah satu kegiatan yang berjangka panjang sehingga jangka waktu perjanjian perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam.

---

This thesis discusses an agreement between PT. Garuda Indonesia (Persero),- State owned Enterprises in the air transportation- with WWF Indonesia-the Foundationthe agreement concerning forest rehabilitation in Sebangau, National Park Central Kalimantan. In term of the forestry legislation clearly states that forest management including forest rehabilitation authority of the Government, the Ministry of Forestry. Legal research conducted is based on normative analysis of forestry legislation, especially the material/content of the rehabilitation agreement and the rules of contract law in Indonesian Civil Code (Book III). The results suggest that the agreement needs to be fixed in the agreement such as this does not include the Ministry of Forestry (MoF) as one party, for the effective implementation of the agreement."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang."

"Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS serta bagaimana penyelesaian masalahnya. Dalam penelitian ini metode penelitian bertipe penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi di dalam pelaksanaannya RS telah menunjukkan itikad tidak baik.

---

Most of consumers in Indonesia still do not afford to cash the products, since those people are classified as low-income communities. Hence, PT X as a first party in this case, is a consumer finance company which supports a cash of products that the consumers are going to buy by installment. RS as a second party, asked a facility by means of providing cash from PT X to buy one unit of vehicle from PDY as a dealer. How was the implimentation of consumer finance agreement among parties and also how to settle the dispute were the main problem in this research.

In this research, various methods were applied to gather qualitative data. The methods were normative legal and descriptive research. Primary and secondary data were used as a source of reference. The result shows that consumer finance agreement has met the principle of freedom of contract and has followed section 1320 of civil code. However, in the implementation of agreement, RS did not act in a good faith."

"Tesis ini menganalisis terhadapat penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam perjanjian jual beli secara online serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dengan Singapura dan proses penyelesaian sengketa dalam hal pihak penjual melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli online. Penelitian ini didasarkan atas perkembangan dunia bisnis yang pada awalnya berbasis di dunia nyata lalu beralih ke dunia digital yang melahirkan berbagai macam permasalahan hukum salah satunya adalah maraknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Perjanjian jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur berbasis elektronik. E-commerce bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya Pada saat pelaksanaan prestasi, penjual kadang kala tidak dapat atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban pembeli, dikarenakan penjual melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan adanya keadaan memaksa, dimana penjual tidak melakukan kesalahan namun dikarenakan adanya hal yang terjadi diluar kemampuan penjual seperti salah satu contohnya adalah bencana alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian melihat bahwa perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pada setiap perjanjian jual beli online tersebut terdapat kesepakatan antara para pihak, kekuatan yang mengikat kesepakatan tersebut dan adanya itikad baik atas perjanjian jual beli online tersebut serta apabila terjadi wanprestasi maka penjual yang telah melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pembeli.

---

This thesis analyses the application of freedom of contract for the parties in an online sales and purchase agreement as well as a comparison of the regulations between Indonesia and Singapore and the dispute resolution process in the event that the seller did not fulfil their obligations on an online sales and purchase agreement. The significance of this research lies on the development of the business world which was previously real in character and then shifted to digital transaction thus gave birth to various legal problems, one of the which was the rampant default by the sellers. Online sales and purchase agreement or commonly known as E-Commerce is a trade carried out through electronic-based devices and procedures. E-Commerce is not just a mechanism for goods or services via the internet, but also for the occurrence of a business transformation that changes the company’s perspective in carrying out activities. When carrying out activities, sellers are sometimes unable or unwilling to carry out their obligations. There are two possibilities for non-fulfillment of obligations, because the seller made a mistake that they did or did not do and there were compelling circumstancesm where the seller did not do this but because of something that happened outside the seller’s capability, in example is a natural disaster. The method used in this research is a normative legal method in the framework of statute approach and comparative study approach. The results of the study sees that the online sale and purchase agreement is a form of embodiment as freedom of contract in accordance to Article 1338 of the Indonesia Civil Code, where in each online sales and purchase agreement there is an agreement between the parties, the binding power of the agreement and the good faith of the online sales and purchase agreement, and in the event of a default, the seller who defaulted is requires to pay compensation to the buyer."