Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap perubahan status badan hukum Rumah Sakit Pemerintah Pasar Rebo dari suatu Unit Pelaksana Teknis menjadi sebuah Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta wawancara. Pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan dampak yang akan dialami oleh konsumen sebagai pasien dari rumah sakit Pasar Rebo akibat perubahan status badan hukumnya. dimana dalam kasus tersebut Pemerintah Daerah secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khusunya Undang-undang tentang Peraturan Daerah, serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis is try to analyze the impact of the alteration the Pasar Rebo Hospital body corporate from Governor Technical Implementation Unit to Limited Liability Company through the consumer protection law aspect. The method of this thesis is a normative legal study using law and regulations, also Case approach and using a directed interview with eligible person. The discussion for this thesis concerned to the impact of the alteration of the hospital body corporate in Pasar Rebo hospital for consumer as a patient at the hospital. In the related case where the Governor is irresponsible shift their obligation and duty indirectly appropriate to the regulation especially Indonesian law for Local Government and consumer protection law."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan bentuk kelembagaan RS Pasar Rebo dari Unit Swadana menjadi PT terhadap pelayanan rumah sakit. Perubahan akan dilihat melalui tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayanan serta tingkat kunjungan pasien.Metode yang digunakan adalah statistik nonparametris untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi. Alasan dari penggunaan statistik nonparametris karena distribusi data tidak normal (asymetris). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Match Pairs (WMP) dengan bantuan SPSS. Alasan dari penggunaan uji WMP karena uji ini dapat membuat penilaian tentang ?lebih besar dari" antara dua perbedaan dalam masing-masing sarnpel yang berkorelasi, juga dapat membuat penilaian antara dua skor yang berbeda yang timbul dari setiap dua sampel yang berkorelasi.Hasil yang didapatkan adalah secara keseluruhan berdasarkan variabel tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayan tidak ada perbedaan secara signifikan. Perbedaan terjadi pada beberapa indikator dari 3 variabel. Pada instalasi rawat inap terdapat 2 perbedaan yang meningkat, 2 perbedaan yang menurun dan 8 tidak ada perbedaan. Pada kunjungan di instalasi rawat jaian, pasien Askes meningkat di 10 klinik, rnenurun di 1 klinik dan tetap di 6 klinik. Pasien Karyawan meningkat tidak ada, menurun di 8 klinik dan tetap di 9 klinik. Pasien DKK meningkat di 4 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 13 klinik. Pasien Kartu Sehat meningkat di 15 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 2 klinik. Pasien Jaminan Perusahaan meningkat di 13 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 6 klinik. Pasien umum meningkat tidak ada, menurun di 14 klinik dan tetap di 6 klinik. Selain itu, secara bermakna ada perbedaan dalam tingkat kunjungan seluruh pasien di Klinik Mata serta Klinik Gigi dan Mulut."

"Persepsi Pimpinan RSKD terhadap rencana perubahan status dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan merupakan informasi relevan untuk digali sebagai masukan guna persiapan pelaksanaan kebijaksanaan yang baru. Informasi ini terasa panting karena kebijakan perusahaan jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 merupakan hal yang baru dalam rangka penyesuaian organisasi RSKD agar momiliki otonomi kewenangan, memperpendek birokrasi yang berdampak pada peningkatan mutu dan pendapatan tanpa meninggalkan fungsi sosial. Dalam masalah penelitian persiapan perubahan belum digali secara baik. Untuk ini perlu informasi sebagai data diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh persepsi pimpinan RSKD mengenai perusahaan jawatan sebelum pelaksanaan perubahan terjadi.Metode penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus perubahan status RSKD dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan dengan subyek penelitian pimpinan RSKD, khususnya persepsi pimpinan tentang perubahan status RSKD dari rumah sakit pemerintah menjadi perusahaan jawatan dengan topik utama :Informasi PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, persepsi pimpinan RSKD pada indikator perusahaan jawatan meliputi : visi, misi & tujuan, organisasi dan manajemen, sumber daya manusia, keuangan, sistem informasi, mutu dan strategi, komunikasi, dampak yang terjadi dan harapan-harapan pimpinan RSKD terhadap perubahan status menjadi perusahaan jawatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui rencana perubahan status. tetapi belum mendalam karena penyebarluasan rencana perubahan belum mendetail, perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses perubahan. Hasil studi kelayakan belum selesai dinilai oleh Depkes dan Depkeu. Perception the RSKD Directors toward the plan to change the status of the Government Hospital into Private Corporation is relevant information to be obtained as input for preparation of the implementation of the new policy. This information is important because the Corporation based on the Government Law No. 6 Year 2000 is something new in adjustment of the RSKD organization in order to have autonomous authority, to simplify the bureaucracy that in turn will increase the quality and income without reducing the social functions. In an effort to study the preparation of the change of status it has not been explored appropriately, therefore, data and information is needed to identify the extent to which the perception of the RSKD Directors regarding The Corporation before the implementation of the change is occurred.

The research method is qualitative in nature with case study of the change of status of RSKD from Government Hospital into Corporation, with the subject of the study the RSKD Directors, especially their perception regarding the change of status of RSKD form government hospital into Corporation with the main topic :

Information from Government Regulation No. 6, Year 2000 regarding Corporation, Perception of the RSKD Directors on the Corporation indicators such as vision, mission, organization, management, human resource, finance, information system, quality, strategy, communication, and what are the expectations of RSKD Directors towards the change of status into Corporation.

The results of study indicate that most of the RSKD Directors have known about the change of status, but it is not in-depth, because the distribution about change is not detail, that a supporting means is needed. The feasibility study for the change process has not been finished by the Department of Health and Department of Finance."

"ABSTRAKTesis ini merupakan laporan penelitian tentangimplementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS)setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selamakurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektifpada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikaninformasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumahsakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakitkepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yangtepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahandalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasionaldi bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahanketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara laindicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UUPNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitupenerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengansistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskansemua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negarasedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melaluisistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagiberjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehinggaDepartemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuanganagar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dariketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UUyang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet(Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RSini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan UsahaMilik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentukPerjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegasmencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan denganperkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukanpenyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalampengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk BadanHukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga dilingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini."