Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Dapak dari AoA yaitu merosotnya produksi kedelai, pada tahun 1974 Indonesia mampu berswasembada kedelai bahkan sampai batas tertentu Indonesia mempunyai surplus perdagangan luar negeri . Namun sejak tahun 1975 Indonesia tidak mampu lagi mempertahankan swasembada kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengadaan cadangan Indonesia mulai mengimpor. Sampai sekarang Indonesia merupakan negara pengimpor (net importir) kedelai karena kebutuhan dalam negeri yang sangat besar belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini mendorong pemerintah mengimpor kedelai dari pasar dunia untuk memenuhi konsumsi domestik. Produksi dalam negeri selalu defisit membuat Indonesia dikenal sebagai importir kedelai. Semenjak Bulog tidak lagi menjadi importir tunggal, volume impor cenderung meningkat karena di pasar internasional harga kedelai lebih murah.

---

ABSTRACTAOA is one of the international agreements of the WTO is generated through a series of negotiations in the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This agreement is enforced in conjunction with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which consists of 13 sections with Article 21 which comes with 5 Rider (Annex) and the attachment to Annex 5th. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Dapak of AoA is declining soybean production, in 1974 Indonesia self-sufficient in soybeans and even to some extent Indonesia has a surplus of foreign trade. However, since 1975 Indonesia no longer able to maintain self-sufficiency in soybeans. To meet the needs of consumption and procurement Indonesia began importing backup. Until now Indonesia is a net importer (net importers) soy because domestic demand is very large can not be met by domestic production. This prompted the government to import soybeans from the world market to meet domestic consumption. Domestic production deficit always make Indonesia known as the importer of soybeans. Since Bulog is no longer the sole importer, import volumes are likely to increase in the international market due to lower soybean prices."

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

---

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai menganalisis implikasi Agreement on Agriculture AoA terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia khususnya dalam kebijakan impor kedelai Dalam bidang pertanian kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian Agreement on Agriculture AoA salah satu komoditas pangan strategis yang diatur dalam Agreement on Agriculture AoA adalah kedelai Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah kaidah atau norma dorma dimana penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber sumber data data sekunder seperti peraturan perundang udangan yurisprudensi bahan hukum primer literatur atau kepustakaan bahan hukum sekunder Hasil pembahasannya diketahui bahwa adanya tiga komitmen dalam AoA yakni perluasan akses pasar pengurangan subsidi domestik dan pengurangan subsidi ekspor dan pengaturan khusus dan berbeda bagi negara berkembang Agreement on Agriculture tampak seperti akan menghapus penyimpangan distorsi perdagangan produk pertanian dan negara negara berkembang diuntungkan dengan adanya akses pasar tetapi ketika perundingan pengurangan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa mengadakan perundingan terpisah yang menghasilkan Blue Box yaitu subsidi berupa pembayaran langsung ke petani tetapi berkaitan dengan rencana membatasi produksi Inilah salah satu ketimpangan yang terjadi dalam Agreement on Agriculture

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implications raised concerns about the Agreement on Agriculture AoA of the food security policy of Indonesia especially in soybean import policy In agriculture multilateral cooperation embodied by the WTO agricultural agreements Agreement on Agriculture AoA one of the strategic food commodities provided for in Agreement on Agriculture AoA is soy Type of the research with normative juridical approach the study of law in the sense of examining the rules or norms normative research dorma which is a documentary study using sources of secondary data such as crustaceans laws jurisprudence primary legal materials literature or literature secondary legal materials Discussion of the results is known that the three commitments in the AoA the market access domestic support reduction and the reduction of exportt subsidies and special and differential arrangements for developing countries Agreement on Agriculture looks like will remove irregularities distortion agricultural trade and developing countries benefit from the market access negotiations but when subsidies reduction the United States and the European Union entered into separate negotiations that produced the Blue Box subsidies in the form of direct payments to farmers but related to plans to limit production This is one of inequality in the Agreement on Agriculture Keywords AoA Indonesian Food Security Policy Policy Soybean Imports"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai konsep keamanan nasional (National Security) dalam kerangka liberalisasi perdagangan World Trade Organization yang diadopsi dalam Pasal XXI General Agreement On Tariffs And Trade dan Pasal XIV bis General Agreement On Trade Of Services, serta bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi proses liberalisasi perdagangan yang bersifat hambatan terhadap liberalisasi perdagangan itu sendiri, dan bagaimana konsep tersebut menyebabkan pencapaian tujuan World Trade Organization yaitu kesejahteraan tidak akan tercapai sehingga aturan-aturan GATT dan GATS menjadi sia-sia dalam praktiknya

---

ABSTRACTThis thesis discusess the analysis of National Security concept in related to the trade liberalization framework on World Trade Organization (WTO) adopted by it rules in Article XXI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article XIV bis General Agreement on Trade in Services, studying how the concept affected the trade liberalization as an obstacle for trade liberalization itself, and how the concept doesn't support for reaching prosperity for all WTO members which is it?s a main purpose of World Trade Organization"

"Karena sifatnya yang strategis, sejak awal sektor pertanian telah menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan WTO. Perhatian tersebut diberikan karena selama ini disadari sering terjadi dislorsi perdagangan atas produk-produk pertanian sebagai akibat pemberlakuan kuota impor dan pemberian subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Agreement on Agriculture (AoA) atau Perjanjian Bidang Pertanian pasca Putaran Uruguay memuat kesepakatan untuk mengurangi hambatan perdagangan pertanian melalui program reformasi jangka panjang secara bertahap (gradual reform), sehingga tercipta suatu sistem perdagangan hasil pertanian yang adil dan berorientasi kepada pasar (a fair and equitable market-oriented agricultural trading system). AoA juga memuat kewajiban semua anggota untuk membuka pasar dan mengurangi berbagai subsidi/bantuan kepada petani/produsen hasil pertanian yang mengganggu perdagangan internasional. Jepang sebagai salah satu negara industri maju dan pendiri WTO telah sejak awal merasa keberatan dengan ketentuan mengenai liberalisasi pertanian. Jepang merasa khawatir dengan dibebaskannya tarif atas produk-produk pertanian impor akan mematikan pertanian mereka. Enam tahun setelah Putaran Uruguay, Jepang masih belum melakukan pengurangan subsidi yang signifikan seperti yang telah disepakati, dan hingga saat ini tingkat tarif Jepang masih merupakan salah satu yang tertinggi diantara negara-negara Organization for Economic cooperation and Development (OECD). Salah satu produk pertanian yang paling diproteksi oleh pemerintah Jepang sejak Iama adalah beras. Kombinasi dari akses pasar yang terbatas, tarif yang tinggi, serta dukungan terhadap petani melalui subsidi dan kontrol produksi menyebabkan konsumen Jepang membayar harga beras jauh lebih mahal dibanding negara lain. Liberalisasi perdagangan diyakini oleh pendukungnya akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian dunia. Namun Jepang tidak sependapat dengan hal tersebut. Bagi mereka, pertanian mutlak harus dilindungi dan proteksi harus tetap ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Jepang sebagai salah satu negara industri maju dan negara pendiri WTO dalam mempertahankan proteksi sektor pertaniannya, khususnya beras, dalam menghadapi lekanan WTO berkaitan dengan pelaksanaan liberalisasi pertanian. Untuk itu digunakan beberapa konsep yang relevan, yaitu konsep mengenai liberalisasi perdagangan/pertanian dan konsep yang relevan, yaitu konsep mengenai liberalisasi perdagangan/pertanian dan konsep mengenai proteksi. Tesis ini juga menggunakan konsep politik domestik Jepang Untuk memberikan pemahaman mengenai posisi petani dalam pengambilan kebijakan disektor pertanian. Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksplanatif yaitu berupaya menjelaskan mengapa jepang tetap mempertahankan proteksi sektor pertanian, khususnya beras, dalam menghadapi tekanan liberalisasi pertanian WTO."