Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempatakta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsiakta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sertasekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam aktatersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenarandari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu aktatersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lainyang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat danterpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktiantertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnyatuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial,baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, makaakan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

---

ABSTRACTAuthentic deed is deed that made in the form specified by law or before a publicofficer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdataand Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means ofverification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties andthe heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf thedeed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of thematters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regardedas correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authenticdeed as authentic evidence and most have fullest an important role in everyrelationship in the legal community life. In a variety of business relationships, theactivities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for awritten verification of authentic deed is increasing in line with the growingdemands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both atthe national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearlydefine the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of adispute can be avoided."

"ABSTRAKNama : Vika Treshna FatriaProgram Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT INTERNAL FRAUD MELALUI AKTA PENGAKUAN HUTANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan utang serta penerapannya dibandingkan dengan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian perusahaan akibat kasus internal fraud. Upaya pengembalian kerugian perusahan dalam kasus internal fraud kerap kali menemui kendala apabila dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, hal ini tak lain karena panjangnya proses pengembalian kerugian melalui upaya litigasi, mahalnya biaya dalam proses litigasi serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim. Beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugiannya memilih untuk mengesampingkan proses litigasi dan lebih mengupayakan membuat kesepakatan dengan karyawan yang melakukan tindakan fraud. Kesepakatan tersebut terkait dengan pengembalian kerugian perusahaan dengan memberikan jangka waktu tertentu dalam pembayarannya, perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi dan menghukum karyawan selaku pelaku fraud, sepanjang karyawan tersebut dengan itikat baik dapat mengembalikan kerugian perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pengakuan utang. Bentuk Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini menelaah kekuatan hukum akta pengakuan utang dari sudut norma hukum tertulis atau asas-asas hukum positif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum terkait penyelesaian kepentingan perdata yang timbul dari suatu perbuatan pidana dalam internal fraud melalui akta pengakuan utang. Kata Kunci : Akta Pengakuan Utang, Internal Fraud, Pengembalian Kerugian Perusahaan

---

ABSTRACTABSTRACTName Vika Treshna FatriaStudy Program Master of NotaryTitle THE COMPANY 39 S LOSS RECOVERY EFFORT DUE TO INTERNAL FRAUD THROUGH THE DEED OF DEBT ACKNOWLEDGMENTThis study aims to determine the legal force of deed of debt acknowledgment as well as its implementation compared with other legal remedy in the company 39 s loss recovery due to cases of internal fraud. The company 39 s loss recovery effort are often encountered obstacles when it conducted through criminal or civil litigation, it is because the long process of indemnification through litigation effort, the high cost of litigation process and the uncertainty of the compensation value to be decided by the judge. Some companies that prioritize in loss recovery choose to override the litigation effort and and prefer to make a private settlement with the employees who commited internal fraud, as the loss recovery effort. The settlement related to The company 39 s loss recovery by giving a certain period of the payment, as long as the employees can pay its debts, the the company will not perform any other legal efforts to prosecute the employee. The settlement was stated in the deed of debt acknowledgment. The type of this research is normative juridical research, where this research examines the legal force of the deed of debt acknowledgment from a written legal norms or principles of positive law. In general, this study aims to explain the legal aspects related to the settlement of civil interests arising from criminal act in internal fraud through the deed of debt acknowledgment. Kata Kunci Deed of debt acknowledgment, Internal Fraud, Company 39 s Loss Recovery. "

"This research discussed an oath of shroud ( sumpah pocong) as a decision oath in proving a case and emerging problem in oath implementation. The research concluded that the application of oath of shroud was an alternative used end a case after witness and letter proofs could not reach a judicial decision. However, a new problem will exist when the oath of shroud was false. since the decision oath was a unilateral statements, it could not be treated as an evidence. It was therefore suggested to exclude oath from article 164 of code of civil procedure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menerapkan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X kepada perusahaan jasa hukum. Dimana pada awalnya suatu law firm pada umumnya tidak memiliki pencatatam khusus yang menangani mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara, serta tidak adanya perhitungan tarif yang dapat dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa hukum. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi biaya apa saja yang timbul dan mengalokasikannya ke tiap perkara yang ada dalam waktu satu tahun, dan mencari rate per hour dari personil yang bertugas yang berasal dari perbandingan biaya yang timbul dengan available hour yang ada. Dari hasil dari desain dan penerapan struktur biaya yang relevan serta melakukan pricing berdasarkan tarif per jam tiap personil dalam firma X ke dalam pencatatan biaya Firma X adalah menjadi lebih teratur dan tepatnya pengalokasian atas biaya ke dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh firma X, terlebih tepatnya pengacara dalam penanganan perkara.

---

This research aims to design and implement the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to legal services company. Where at first a law firm generally does not have a specific record handle on the costs incurred to handle the case, and the absence of tariff calculation can be in charge to clients who use legal services.

The method used is to identify what costs are incurred and allocate it to any existing cases within one year, and looking for a rate per hour of response personnel from the comparison costs incurred by the hour available there.

From the results of design and application of the relevant fee structure and conduct pricing based on hourly rates for each personnel in the firm X to the recording costs Firm X is becoming more regular and precise allocation of the expense into every activity undertaken by firm X, especially precisely lawyer in case handling."

"Angka penerimaan vaksinasi booster COVID-19 di Indonesia masih rendah, yaitu 15.33% dari total sasaran vaksinasi per April 2022. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat vaksinasi pada masyarakat adalah dengan mengimplementasikan sistem reminder dan recall. Pada penelitian terdahulu, reminder dan recall masih diterapkan pada media tradisional, seperti melalui surat, dan belum diterapkan melalui media modern seperti aplikasi smartphone, khususnya aplikasi pelacakan kontak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangan rancangan sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak PeduliLindungi menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan tiga iterasi serta menerapkan kaidah eight golden rules. Pada iterasi pertama, dihasilkan rancangan berupa prototipe low-fidelity (wireframe) dan pada iterasi selanjutnya dihasilkan rancangan berupa prototipe high-fidelity (clickable prototype). Prototipe yang dihasilkan memiliki tiga fitur utama, yaitu mekanisme reminder dan recall, pendaftaran online vaksinasi booster COVID-19, dan artikel edukasi. Evaluasi pada iterasi pertama menggunakan wawancara, iterasi kedua menggunakan wawancara dan System Usability Scale (SUS), serta iterasi ketiga menggunakan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Pada iterasi kedua, nilai SUS yang diperoleh adalah 71.6 atau “Good (Acceptable)”, sedangkan pada iterasi ketiga, nilai system usefulness, information quality, interface quality dan overall dari PSSUQ adalah 2.456, 2.473, 2.230, dan 2.397, yang menandakan bahwa rancangan telah dibuat dengan baik. Penelitian ini memberikan manfaat berupa kontribusi kepada dua area, yaitu sebagai rujukan implementasi sistem reminder dan recall pada aplikasi pelacakan kontak khususnya PeduliLindungi, serta perbaikan dan pengembangan aplikasi pelacakan kontak menggunakan metodologi DSR.

---

The acceptance rate for COVID-19 booster vaccination in Indonesia remains relatively low, representing 15.33% of the overall vaccination target as of April 2022. Implementing a reminder and recall system is one strategy that has proven effective in increasing vaccination rates in society. In prior research, reminders and recalls were still used in traditional media, such as letters, and had not been integrated into modern media, such as smartphone applications, especially contact tracing applications. Therefore, this study aims to develop a reminder and recall system design for the PeduliLindungi contact tracing application using the Design Science Research (DSR) methodology with three iterations and applying the eight golden rules. The first iteration produces a low-fidelity prototype (wireframe), and the next iteration produces a high-fidelity prototype (clickable prototype). The final prototype has three main features: a reminder and recall mechanism, online registration for COVID-19 booster vaccination, and educational articles. The evaluation in the first iteration employs interviews, the second iteration employs interviews and System Usability Scale (SUS), and the third iteration employs the Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). The SUS value obtained in the second iteration is 71.6 or "Good (Acceptable)", while in the third iteration, the system usefulness, information quality, interface quality, and overall PSSUQ values are 2.456, 2.473, 2.230, and 2.397, showing that the resulting design has a good quality. This study contributes to two research areas: the implementation of a reminder and recall system in PeduliLindungi contact tracing apps, and the enhancement of contact tracing applications using the DSR methodology."

"Letak geografis antara Indonesia dan Singapura yangsedemikian dekat pada praktiknya membuat terciptanya hubunganhukum, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Dewasaini, hubungan hukum tersebut acapkali terjadi di lapanganhukum bisnis. Hubungan keperdataan tersebut mengandung unsurpertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukumSingapura. Dalam hal terjadi sengketa perdata, maka parapihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa; melaluipengadilan atau di luar pengadilan. Atas dasar demikian akandibahas perbandingan prosedur berperkara di pengadilan,khususnya pada acara perdata antara Singapura dan Indonesia,yakni di bidang keterangan saksi. Dengan adanya kasus perdatadi pengadilan Singapura yang melibatkan orang atau badanhukum Indonesia, begitupula sebaliknya, maka dibutuhkan suatupenelitian komprehensif mengenai perbandingan prosedurberperkara di peradilan di kedua negara. Di dalam proseduracara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemenyang penting, karena dalam proses ini berbagai fakta yang adadihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untukdiuji kebenarannya. Pada penulisan ini akan dibahas mengenaisistem hukum acara perdata yang mengatur mengenai alat buktiketerangan saksi dalam perkara perdata di Indonesia danSingapura, serta hal-hal yang menjadi persamaan dan perbedaandiantara keduanya. Penulisan ini membahas 1(satu) studi kasusyang sangat menarik perhatian kalangan pelaku usaha baik didalam maupun di luar negeri, yaitu sengketa gadai sahamantara Beckkett Pte. Ltd. Dengan Deutsche Bank Ag. Sengketagadai saham ini melibatkan 2 (dua) pengadilan dariyusrisdiksi yang berbeda, yaitu Singapore High Court danPengadilan Negeri Jakarta Selatan."