Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia karena kegiatan manunia tidak dapat dihindarkan. Namu keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya penegakkan hukum lingkungan. Hingga saat ini, efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih diragukan. Walaupun berhasil memenangkan sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, masyarakat menikmati ganti rugi dan rehabilitasi lingkungan karena pelaku usaha seringkah mangkir dari pelaksanaan kesepakatan. Selain, minimnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan, pelaku usaha tidak melaksanakan kesepakatan karena ketidakmampuan secara finansial untuk memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya pencemaran. Ekspektasi kerugian lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga korban tidak bisa mendapatkan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang dialaminya dan biaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan dibebankan kepada masyarakat.Keadaan ini dapat diatasi dengan memberlakukan asuransi wajib oleh pemerintah. Apabila pelaku usaha dibebankan kewajiban untuk memiliki asuransi, serta dihadapkan pada kemungkinan untuk bertanggung jawab atas kerugiaan akibat aktivitasnya, maka perusahaan asuransi akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku pelaku usaha. Berangkat dari uraian diatas, wacana asuransi lingkungan sebagai asuransi wajib menjadi relevan untuk dikaji, terutama mengenai urgensi dan konsep idealnya mengingat permasalahan lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu ditangani dengan khusus dan serius"

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum di dalam UU No.32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Fakta di lapangan menunjukkan perkembangan industri yang pesat dalam mengeksploitasi sumber daya alam cenderung memaksimalkan keuntungan yang diraih sementara pemulihan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan belum terantisipasi dengan baik. Adalah penting untuk mempertimbangkan konsep pemindahan risiko tersebut, dapat dianalogikakan dengan asuransi kerugian, namun dalam hal ini yang diasuransikan adalah risiko tercemarnya atau rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan industri. Konsep asuransi lingkungan dapat menjadi alternatif upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Bagaimana kelayakan dan urgensi penerapan asuransi lingkungan ini, merupakan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Metode yang dipergunakan secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa asuransi lingkungan merupakan alternatif upaya yang layak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan mengingat permasalahan lingkungan sudah menjadi isu global yang harus mendapat perhatian yang khusus dari para pihak yang terkait. Berdasarkan kasus-kasus lingkungan yang terjadi, sudah urgen asuransi lingkungan tersebut diberlakukan wajib kepada industri terutama yang menghasilkan limbah B3, demi melindungi kelestarian lingkungan hidup sehingga masyarakat dan lingkungan sekitar industri tetap dapat melanjutkan kehidupannya sesuai hak asasinya.

---

National economic development, as mandated in Article 33 paragraph ( 4 ) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, organized by the principles of sustainable and environmentally friendly. Environmentally sustainable development as set out in the Act 32 of 2009 section 1 (3 ) of the Environmental Protection and Management is a conscious and planned effort that combines aspects of environmental, social, and economic development strategies to ensure the environmental integrity life and safety, capability, welfare, and quality of life of the present generation and future generations.

Facts on the ground show the rapid industrial development in the exploitation of natural resources tend to maximize the benefits achieved while the recovery of natural resources and preservation of the environment from pollution and environmental damage has not been properly anticipated. It is important to consider the concept of the transfer of risk, analogous to insurance losses, but in this case the insured is risk of contamination or damage to the environment caused by the industry. The concept of environmental insurance can be an alternative to efforts to achieve economic development is environmentally friendly. How does insurance eligibility and urgency of implementing this environment, an issue examined in this study . The method used is descriptive normatif.

The results of the study explained that the insurance environment is a viable alternative efforts to realize economic development of environmentally friendly considering environmental issues have become a global issue that should receive special attention of the parties concerned. Based on environmental cases that occur, it is proper that imposed mandatory environmental insurance industry, especially the B3 waste, in order to protect the health of the environment so that people and the environment surrounding the industry could continue an existence worthy of human rights."

"Berawal dari kerentanan akan penyimpanan data secara digital oleh perusahaan e-commerce terhadap risiko serangan siber yang selalu mengikutinya sehingga diperlukan suatu program asuransi untuk melindungi finansial dari perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan membahas persoalan penerapan asuransi siber sebagai program asuransi wajib untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah pertanggungan asuransi siber untuk perusahaan e-commerce terhadap risiko siber yang terdiri dari pertanggungan pada pihak pertama dan pihak ketiga, pengaturan asuransi siber sebagai asuransi wajib di Amerika Serikat tepatnya pada negara bagian California yang tertera dalam AB 2320-nya, dan analisis pelaksanaan asuransi siber sebagai program asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia. Hasil penelitian ini selanjutnya juga menjabarkan mengenai belum diperlukannya penerapan asuransi siber sebagai asuransi wajib bagi perusahaan e-commerce di Indonesia dikarenakan perlunya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terlebih dahulu yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna e-commerce. Selain itu, sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan e-commerce agar lebih memperhatikan utilitas dari asuransi siber terhadap risiko-risiko siber yang dapat terjadi kapan saja kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Starting from the vulnerability of digital data storage by e-commerce companies to the risk of cyber attacks that always follow it, an insurance program is needed to protect the company's finances. This thesis will further discuss the issue of implementing cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies against cyber risk. This study uses a normative juridical method and a comparative approach to examine the formulation of problems on related topics. As for assessing this, the problems studied in this thesis include cyber insurance coverage for e-commerce companies against cyber risk which consists of coverage for first and third parties, cyber insurance arrangements as mandatory insurance in the United States, precisely in the state of California. stated in its AB 2320, and analysis of the implementation of cyber insurance as a mandatory insurance program for e-commerce companies in Indonesia. The results of this study will further describe the necessity for the application of cyber insurance as mandatory insurance for e-commerce companies in Indonesia is not necessary due to the need for arrangements regarding personal data protection in advance which regulate legal protection for consumers or users of e-commerce. In addition, it is time for e-commerce companies to pay more attention to the utility of cyber insurance against cyber risks that can occur at any time to these companies."

"Kita mengenal bahwa macam pertanggungan itu pada umumnya dikelompokkan dalam pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa (sejumlah uang). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pertanggungan kerugian yang terdiri aari pertanggungan kebakaran, pertanggungan angkutan laut dan pertanggungan kenderaan bermotor (khusus kenderaan bermotor roda empat).Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan, hal ini berarti bahwa hubungan antara sesama anggota masyarakat itu semakin meningkat, dan juga bertambahnya gedung-gedung bertingkat, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang serta pengangkutan melalui laut bertambah ramai.Maka oleh karena itu sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu akan cukup besar sehingga resiko tersebut perlu dialihkan pada pihak lain yaitu oleh asuransi. Jadi dengan demikian terjadilah suatu perjanjian pertanggungan yaitu suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang atas kerugian karena suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu itu, dan tertanggung sendiri berjanji untuk membayar premi sebagai imbalan jasa terhadap penanggung.Untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan dengan menggiinakan raetode kepustakaan (Library Hesearch) dan metode lapangan (Field Research), Dalam metode kepustakaan penelitian dilakuivan dengan mencari data-data dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan metode lapangan, penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan ketempat perusahaan yang bersangkutan melalui sistim wawancara.Penyusunan skripsi ini hanya merupakan suatu hasil pengungkapan data (descriptif) dan analitis tanpa menggunakan pengujian hipotesa. Karena perjanjian pertanggungan itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian timdal balik, sudah barang tentu mengikut sertakan beberapa pihak dalam rangkaian menyatakan hak dan kewajiban yang akan menjamin kepastian hukum serta memperhatikan kepentingam usaha ber asuransi dengan suatu prosedur tertentu, Maka setelah penulis meneliti kemudian mencoba melihat bagaimana pelaksanaan ber asuransi, ternyata perjanjian asuransi itu sesuai dengan asas, sistim dan sifat dari suatu perjanjian yang sah."

"Proses penganggaran membantu manajemen .mengarahkan perhatian dalam mencapai tujuan perusahaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan efisiensi kegiatan. Tujuan penulisan untuk melihat sejauh mana anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan asuransi kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan bacaan mengenai anggaran dan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari PT X. Beberapa kebaikan yang berkaitan dengan penerapan anggaran di PT X diantaranya, struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas, komunikasi atasan dan bawahan selalu terpelihara, koordinasi yang teratur antar bagian, pembuatan laporan realisasi bulanan. Sedangkan kelemahannya antara lain, tidak, tepatnya waktu penyelesaian anggaran bentuk anggaran belum terperinci menurut bagian-bagian dalam periode yang lebih singkat, penyimpangan tidak dapat langsung. diidentifikasi, prestasi tiap bagian tidak dapat langsung dinilai, tindakan perbaikan tidak dapat segera dilakukan. Jadi kelemahannya terutama dari segi pengendalian yang lebih berpedoman pada hasil-hasil tahun lalu. Pengendalian baru pada tahap pelaporan hasil secara teratur. Analisa, interpretasi hasil dan tindak lanjut belum dilakukan secara tepat. Sebaiknya PT X membuat pedoman khusus . penyusunan anggaran yang dipahami semua pihak dalam perusahaan. Untuk memudahkan evaluasi, anggaran dan laporan realisasi sebaiknya diperinci menurut tiap-tiap bagian dalam periode yang singkat. Setiap penyimpangan harus diikuti tindak lanjut. Pendidikan dan latihan diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. "