Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan peserta didik sebagai konsumen, lembagapendidikan sebagai pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pengatur, penyelenggara,pembina dan pengawas. Termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihaktersebut. Selanjutnya diuraikan kasus pelanggaran hak peserta didik, dan upayapenyelesaian sengketa konsumen jasa pendidikan. Penelitian yuridis normatif ini,bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankanmempertegas kedudukan peserta didik sebagai pengguna/konsumen jasa pendidikandalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta perlunyasosialisasi, pendidikan konsumen, pengawasan dan advokasi terhadap pelanggaranhak peserta didik.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal standing of student as the consumer, educationalinstitution as producer, and the Government as regulator, practitioner, builder andcaretaker. Including the rights and obligation of the fullfilment. Also description theproblems that arise from the fullfilment such obligation from the parties involved andlegal action to solve that problems based on consumer protection law. The researchconclusion that in Law number 20 year 2003 about National Education System muststressing the position student as consumer of education system. Then imperative thesocialization, educating consumer, guard and advocating about the violation of therights of the student as consumer."

"Klausul pada karcis parkir, dimana tercantum kalimat "Pengelola paikir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan atau kerusakan mobil atau motor serta barang yang ada didalamnya." Klausul tersebut merupakan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, yang larangannya diatur di dalam Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (l) huruf a, yang menyatakan sebagai berikut; "Pelaku usaha dalam menawaikan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau peijanjian apabila : menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Pada klausul baku di dalam karcis paikir posisi konsumen sangat lemah karena konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja (take it or leave it). Pelaku usaha perparkiran mendasarkan karcis paikir yang diberikan kepada konsumen pada Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran pasal 36 ayat (2), yang berbunyi : "Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir." Pengelola parkir hanya sepotong-potong dalam menerapkan isi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1999, hanya pasal-pasal tertentu yang menguntungkan pihaknya, yang dicantumkan dalam karcis paikir. Di sisi lain pasal yang menjadi hak konsumen justru disembunyikan, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-bainya dan menjaga keamanan lokasi parkir. Begitu juga dengan Pasal 36 ayat (3), yang memuat penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui Gubernur Kepala Daerah. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005 Tentang Arbitrase telah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Riwandi Kencana Mulja, agar Tergugat yaitu PT Securindo Packatama Indonesia, membayar ganti kerugian seharga motor Penggugat yang hilang di dalam areal paikir yang dikelola Tergugat, karena Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengelola perparkiran di Ruko Gedung Gajah, Jl. Dr. Sahaijo, Tebet, Jakarta Selatan yang mengakibatkan hilangnya kendaraan motor milik Penggugat. Dari putusan BPSK tersebut terlihat bahwa pihak pelaku usaha tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pengguna jasa (konsumen) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, menurut Majelis tidak mengurangi hak para pengguna jasa paikir untuk menuntut jika pihaknya dirugikan akibat adanya kelalaian dari pengelola paikir, yang tidak memberi jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa parkir."

"Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut, para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha, harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa, tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Namun dalam kenyataannya, konsumen di dalam pembangunan ekonomi selalu berada di posisi yang lemah dan tidak mampu memperjuangkan haknya. Selama ini ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaksana usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembangunan ekonomi, jual-beli adalah kegiatan terpenting. Hal tersebut juga termasuk di dalam pembanguan ekonomi islam. Dalam jual-beli menurut sistem ekonomi Islam, para pelaku yaitu penjual dan pembeli terikat pada Hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan pedoman di dalam. kegiatan mereka agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dalam kegiatan jual-beli menurut Hukum Islam, pembeli sebagai konsumen sangatlah dilindungi. Melalui skripsi ini akan dibahas mengenai aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen apa saja yang terdapat dalam jual-beli menurut Hukum Islam dan bagaimana penerapannya pada produk jual-beli di Bank Syariah."

"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

---

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."

"Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan model transaksi perdagangan pada umumnya dan transaksi perbankan pada khususnya. Transaksi perbankan secara elektronik memiliki dua macaw mekanisme yaitu melalui jaringan internal banking dan mobile banking. Kedua sistem tersebut pads prinsipnya memiliki mekanisme kerja yang sama dimana finalitas semua transaksi dilakukan secara elektronis clan komputerisasi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindarkan dad munculnya resiko-resiko tertentu bagi para pengguna mobile banking.Konsumen pengguna mobile banking lebih berada pads posisi yang tidak menguntungkan secara teknis prosedural baik secara mekanismenya maupun segi perlindungan hukumnya. Kelemahan konsumen mobile banking diakibatkan oleh sifat transaksi on-line yang masih memerlukan pengaturan-pengaturan khusus, yang nantinya hal ini diharapkan dapat lebih melindungi konsumen pengguna mobile banking. Selama ini kekuatan alat bukti elektronik dan ketiadaan cetak bukti transaksi menjadi perrnasalahan yang krusial bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang sudah berlaku di masyarakat ternyata belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi serfs belum mampu mengakomodir hak-hak konsumen yang seringkali dilanggar clan tidak dipenuhi oleh pihak perbankan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna mobile banking secara komprehensif. Acuan terhadap UU lain seperti UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tabun 1999 beserta ketentuan-ketentuan teknis Bank Indonesia belum mampu menjawab secara maksimal terhadap kendala pengelolaan hak-hak pengguna mobile banking secara maksimal.Kesemuanya masih bertaraf sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi kegiatan-kegiatan jasa perbankan spesifik tersebut. RUU Informasi Teknologi Elektronik dan praktek pengaturan penggunaan mobile banking di negara lain dijadikan sebagai kerangka pemikiran yang diharapkan bisa diadopsi di Indonesia dengan beberapa penyesuaian struktur, budaya hukum dan masyarakat. Sinergi antara UU No. 8 Tabun 1999 dengan UU teknis lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah hak-hak konsumen pengguna mobile banking."