Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa dalam bidang politik dan keamanan di ASEAN yang diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia tahun 1976 serta Piagam ASEAN tahun 2007. Selain itu, dijelaskan mengenai penerapannya ditinjau dari berbagai kasus yang berkaitan dengan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui hingga saat ini ASEAN belum pernah menyelesaikan sengketa dalam bidang politik dan keamanan yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya keseriusan serta keinginan politik yang kuat dari ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan seluruh komitmen yang telah disepakati terutama mengenai penyelesaian sengketa"

"Association East Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi di wilayah Asia Tenggara, yang salah satu tujuan ASEAN, yang juga diperkuat di dalam ASEAN Charter adalah ?to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter. Tesis ini telah berhasil menggambarkan tentang bagaimana ASEAN mencoba untuk mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketanya, terutama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ASEAN Charter. Dimulai dengan pemaparan di dalam Bab II, yang menggambarkan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dari waktu ke waktu. Bukan hanya itu saja, akan tetapi di dalam Bab II ini juga digambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa diselesaikan, berdasarkan instrumen-instrumennya. Pada bab III, secara lebih khusus tesis ini menggambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Penjabaran tentang penyelesaian sengketa ini dilakukan atas TAC, hingga Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of and Cooperation in Southeast Asia. Pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengeketa yang dilakukan melalui TAC ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi. Hal ini digunakan untuk melihat sampai sejauh mana ASEAN memberikan kekuatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuatnya, terutama dari sisi aturan dan prosedurnya. Hal ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran, untuk memperkuat posisi ASEAN, di dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.

---

Association East Asian Nations (ASEAN) is an organization in Southeast Asia region, which is one of the goals of ASEAN, which also strengthened in the ASEAN Charter is "to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship Among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.

This thesis has been successfully describe how ASEAN attempts to regulate the dispute resolution mechanisms, particularly as set out in Article 24 of the ASEAN Charter. Starts with the description in Chapter II, which describes how the dispute settlement mechanism from time to time. Not only that, but in Chapter II is also described how the settlement of disputes resolved, by instruments.

In chapter III, more specifically this thesis describes how the settlement of disputes are conducted through the Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Description of the dispute settlement is done on the TAC, to the Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

A discussion of the resolution mechanism is done through the TAC sengeketa is then analyzed using the concept of legalization. It is used to see how far ASEAN provides power to the dispute settlement mechanism is made, especially in terms of rules and procedures. It is then covered with conclusions and suggestions, to strengthen the position of ASEAN, in resolving disputes in the region."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan e-ASEAN terutama dalam kerangka e-ASEAN Framework Agreement serta perluasan ke Bidang Keamanan Kawasan ASEAN. e-ASEAN merupakan suatu bentuk prakarsa yang semakin dibutuhkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat.Permasalahan yang hendak diteliti adalah pelaksanaan prakarsa e-ASEAN seperti yang tertuang dalam ASEAN Vision 2020 untuk mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan ASEAN dalam rangka menunjang peningkatan kerjasama ekonomi. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2000-2002. Dalam masa ini terjadi perubahan ketika pada tanggal 22 - 25 November 2000 dalam Fourth ASEAN Informal Summit di Singapura disepakati prakarsa e-ASEAN dimana didalamnya juga disepakati bahwa e-ASEAN ini akan siap -diimplementasikan pada tahun 2002. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam mengenai kemungkinan perluasan prakarsa e-ASEAN ke bidang keamanan.Penelitian ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang terus berkembang sedangkan pemanfaatan pengembangan tesebut dirasakan belum optimal khususnya di ASEAN juga keprihatinan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kejahatan teknologi informasi dan komunikasi yang sebenamya dapat dicegah dan diwaspadai sebelum semakin memburuk. Sekalipun e-ASEAN memberikan peluang yang strategis untuk pembangunan ekonomi, namun mekanisme bentuk komunikasi bersama serta antisipasi penggunaannya sangat minimal. Mekanisme e-ASEAN sebenarnya dapat dipakai untuk mendukung terciptanya keamanan di wilayah ASEAN.Kesimpulan yang diperoleh pada akhimya adalah bahwa pelaksanaan e-ASEAN pada tahun 2000 -2002 masih belum siap untuk diimplementasikan. a-ASEAN Framework Agreement menunjukan bahwa sebagian besar fokus dan perhatian pengembangan lebih menekankan pada bidang ekonomi terutama e-commerce yang masih berada pada tahap awal sebaikriya juga mencakup bidang keamanan. Sementara itu, khusus kejahatan terhadap ICT semakin meningkat dimana antisipasi untuk menekan laju pertumbuhannya terhambat .oleh perangkat hukum dan aturan lintas batas negara yang masih belum jelas. Dengan demikian bentuk kerjasama untuk mengatasi hal ini perlu diimplementasikan menjadi kerangka bentuk kerjasama yang lebih nyata, dibidang ICT tentunya melalui mekanisme e-ASEAN Framework Agreement."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana suatu sengketa yang timbul akibat interpretasi dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN diselesaikan dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut sejauh ini. Penulis melakukan perbandingan dari kedua instrumen tersebut dengan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization, dan International Centre for Settlement of Investment Disputes, dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 dan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 memiliki kesamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes dan World Trade Organization, keempat mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh masing-masing instrumen / organisasi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang investasi.Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa sebenarnya ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization sebagai model pembentukannya, begitu pula dengan penerapan dari ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 dan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 di ASEAN sejauh ini yang belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga menemukan bahwa ternyata penyelesaian sengketa yang disediakan oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 lebih variatif dibandingkan dengan yang disediakan dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes.

---

The focus of this mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how does a dispute, which arises from ASEAN economic agreements, are settled using ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, as well as the application of both instruments, dispute settlement wise, in ASEAN by far. This study also compares the dispute settlement mechanisms provided in ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, with the dispute settlement mechanisms provided in the World Trade Organization and International Centre for Settlement of Investment Disputes, based on the fact that all of the dispute settlements above are applicable for investment dispute.In working on this research, it was revealed that the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 models on the dispute settlement mechanism in World Trade Organization, it was also found that the application of both instruments, dispute settlement wise, is so far, not as expected as it would’ve been. The thesis also reveals that the dispute settlements provided by ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 are more variative than the dispute settlements provided in International Centre for Settlement of Investment Disputes."

"Kasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region"

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."