Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A. Alasan dan Tujuan Penulisan Skripsi Emisi obligasi Bakrie & Brothers pada bulan September 1993 merupakan langkah restrukturisasi keuangan dari kelompok usaha Bakrie dan khususnya Bakrie Brothers. Sebelum melakukan restrukturisasi keuangan ini Bakrie & Brothers melakukan restrukturisasi usaha yang mencakup akuisi Bakrie Sumatra, divestasi Arutmin Indonesia, akuisisi Lewis & Peat dan akuisisi Trans Bakrie. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan deskripsi dari hubungan antara restrukturisasi usaha dan restrukturisasi keuangan. B. Metode Penelitian Penelitian dimulai dengan melalukan penelusuran pustaka mengenai teori yang ada mengenai restrukturisasi. Teori hasil temuan dari penelusuran pustaka yang relevan kernudian diaplikasikan ke dalam kasus Bakrie & Brothers untuk menjelaskan restrukturisasi yang ada. Pemilihan teori yang relevan dilakukan karena adanya perbedaan kondisi antara perusahaan dalam teori dan kasus Bakrie & Brothers. C. Hasil Penelitian Perusahaan memiliki proyeksi investasi untuk lima tahun mendatang hampir mencapai Rp 1 trilyun. Proyeksi investasi ini membutuhkan dana yang amat besar dan perusahaan membutuhkan dana eksternal bagi pembiayaannya. Perhitungan kapasitas hutang perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sudah maksimum menggunakan kapasitas hutangnya. Sehingga penggunaa dana eksternal bagi pembiayaan transaksi restrukturisasi tidak memungkinkan. Transaksi asset yang tercakup dalam restrukturisasi asset pada tahun 1993 dilakukan antara Bakrie & Brothers dengan sub holding Bakrie Group lainnya. Bakrie Nusantara Corporation dan Bakrie Investindo. Transaksi asset yang tercakup dalam penelitian ini adalah akuisisi Bakrie Sumatra Plantation dan divestasi Arutmin Indonesia. Pembiayaan dari transaksi asset yang bersangkutan tidak banyak membutuhkan dana tunai. Diversifikasi pembiayaan transaksi asset memberikan penghematan dalam penggunaan dana internal perusahaan. Transaksi asset yang merupakan bagian dari program restrukturisasi memberikan tambahan asset, equity dan cashflow tambahan bagi perusahaan. Setelah restrukturisasi asset berhasil perusahaan melanjutkannya dengan restrukturisasi keuangan yaitu dengan menerbitkan obligasi. D. Kesimpulan Restrukturisasi yang terjadi dalam Bakrie Brothers merupakan konsekuensi dari business refocusing yang dilakukan oleh perusahaan. Business refocusing dilakukan karena diversifikasi perusahaan yang berlebihan dan disertai dengan penurunan keuntungan perusahaan. Business refocusing dilakukan juga karena terjadinya perubahan pasar dimana perusahaan berusaha untuk memanfaatkan peluang usaha di masa mendatang. Bakrie & Brothers merupakan perusahan publik sehingga lebih mudah menerbitkan obligasi dari pada holding Bakrie Group lainnya. Namun sebelum restrukturisasi struktur keuangan perusahaan tidak memungkinkannya masuknya hutang baru dalam jumlah yang besar. Perusahaan sudah memakai hampir seluruh kapasitas hutangnya. Restruktursasi asset merupakan langkah untuk memperkuat struktur asset dan modal perusahaan. Peningkatan asset dan modal perusahaan meningkatkan kapasitas hutang dari perusahaan sehingga perusahaan dapat menerbitkan obligasi. Dana dari hasil obligasi akan digunakan 70% untuk invetasi dan 30% untuk memperbaiki struktur posisi keuangan perusahaan. Restrukturisasi asset yang terjadi Bakrie & Brothers merupakan restrukturisasi internal dimana perusahaan tidak melibatkan pihak eksternal perusahaan. Karakteristik internal ini menyebabkan pasar modal tidak bereaksi seperti yang dijelaskan dalam teori restrukturisasi. Aplikasi teori restrukturisasi tidak bisa diterapkan seluruhnya pada kasus Bakrie & Brothers karena adanya hambatan dalam pasar modal dan juga dari kepemilikan perusahaan yang masih dikuasai oleh investor publik hanya sekitar 3%."

"Kemampuan adaptasi merupakan element penting keuanggulan kompetitif dalam lingkungan yang turbulen yang dihasilkan dari inovasi Teknologi yang cepat. Meskipun banyak riset mencakup hal ini, namun riset tentang bagaimana kapabilitas organisasi ini dikembangkan di dalam perusahaan sebagai respon terhadap perubahan masih cukup terbatas. Menggunakan praktik yang ada di industri telekomunikasi di Indonesia, riset ini menguji pengaruh praktik-praktik sumber daya manusia terhadap ambidexterity manajerial dan kapasitas organisasi untuk berubah dan selanjutnya terhadap kemampuan adaptasi. Data diambil dari kepala unit organisasiData dikumpulkan dari 252 kepala unit organisasi dari tiga perusahaan operators terbesar di Induti telekomunikasi di Indonesia. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan structural equation modeling SEM. Hasil empiris menunjukkan bahwa implementasi efektif dari serangkaian praktik sumber daya manusia - terdiri dari praktik-praktik pengembangan sumber daya manusia, praktik-praktik hubungan sosial dan praktik-praktik pengukuran kinerja - berkontribusi pada pengembangan ambidexterity manajerial dan kapasitas organisasi untuk berubah; yang pada akhirnya berkontribusi secara positif terhadap kemampuan adaptasi organisasi. Namun demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan hubungan yang signifikan anatara kapasitas organisasi untuk berubah dan ambidexterity manajerial. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada literatur manajemen dengan memberikan alternatif penjelasan mengenai bagaimana aksi-aksi spesifik dan mekanisme di internal perusahaan dalam mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan.

---

Adaptability represents an important determinant of competitive advantage in turbulent environment such as generated from high speed technology innovation. Despite intense work in the area, how this organisational capability developed inside firm to respond to the dynamic environment, remains poorly researched. Using the practices in mobile telecommunication firms, this study investigates the impact human resources practices on that capability, in order to enhance organisational capacity for change and in turn to improve managerial ambidexterity for adaptability to environmental change. Data was collected from 252 head of organisational units among three biggest mobile telecommunication operators in Indonesia. The collected data was then analysed using structural equation modeling SEM.

The empirical results show that effective implementation of a set of HR practices ndash consisting of human development practices, social relations practices and performance management practices contribute to the establishment of managerial ambidexterity and organisational capacity for change which finally contributes positively to adaptability. The findings, however, do not show significant relationship between organisational capacity for change and managerial ambidexterity. These findings contribute to the literatures by providing alternative explanation on the specific actions and mechanism inside firm to develop adaptability."

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif.

---

Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies.

The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi dan hubungan antara manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi terhadap relevansi nilai. Corporate governance index diukur dengan metode yang digunakan oleh Shan (2015) yaitu jumlah kepemilikan pemerintah, jumlah kepemilikan asing, jumlah direksi, jumlah komisaris independen, dan eksternal auditor Big 4. Hasil penelitian membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdaftar di BEI dari tahun 2010-2014.Hasil ini mungkin disebabkan indikator-indikator tata kelola perusahaan yang digunakan tidak banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu singkat. Selanjutnya manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap relevansi nilai informasi yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terdaftar di BEI dari tahun 2010-2014.

---

This study aims to understand the relation between good corporate governance with earnings management through related party transactions and the relation between earnings management through related party transactions with value relevance. Corporate governance index?s scoring used the same method as Shan (2015), the indicators used are government?s ownership, foreigns ownership, board size, independent commissioner size, external auditor audited by Big 4.

The result of this sudy shows that good corporate governance doesn?t have significant relation to earnings management through related party transactions which are executed by listed companies in Indonesia Stock Exchange period 2010-2014. The indicators used in determining the corporate governance index scoring were not changed that much in short-term period. Moreover, earnings management through related party transactions has negative significant relation with value relevance."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari.PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik.Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional.Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen proyek ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) berdasarkan levers of control dari Robert Simons, pengendalian di setiap aktivitas pengelolaan, dan pengaturan aktivitas sesuai sequence activities. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan saran pencegahan atas keterlambatan penyelesaian proyek dan memberikan gambaran disain supaya proyek selesai tepat waktu. Berdasarkan tesis ini, perusahaan telah membangun pengendalian sesuai levers of control namun perlu memberikan perhatian lagi pada outsourcing yang belum memahami belief system & business conduct boundary, pemanfaatan hasil diagnostic control system yang lebih banyak reaktif dibanding preventif, dan terhadap pegawai yang kurang berpartisipasi dalam interactive control system. Tesis ini juga menunjukkan terdapat aktivitas yang berisiko menyebabkan penyelesaian proyek jadi terlambat dan pengaturan yang belum berurutan, yaitu ketika dokumen disain awal/engineer cost estimate yang disusun oleh konsultan luar dan penyusunan tender document/draf kontrak tidak menyebutkan secara spesifik apakah harga kontrak sudah termasuk/tidak termasuk pajak sehingga berpotensi sengketa, kontrak sudah ditandatangani meskipun pendanaan/perizinan/pembebasan lahan belum tuntas, dan ketika terjadi inisiasi proyek secara mendadak atas permintaan pihak luar yang berwenang sehingga persiapan konstruksi kurang memadai. Terjadinya sengketa, belum tuntasnya pendanaan/ perizinan/pembebasan lahan, dan persiapan yang kurang memadai seringkali menyebabkan penundaan/kendala konstruksi, yang akhirnya penyelesaian proyek menjadi terlambat.

---

This thesis discusses evaluation control system of electricity project management at PT PLN (Persero) according to levers of control of Robert Simons, control of every activity, and settings of activities according to sequence activities. The result is to provide prevention advices of project completion tardiness and to give design overview so the project would be completed timely. In this research, the company has built control system in according to levers of control, but it needs to pay attention to outsourcing which does not understand the belief system & business conduct boundary, utilization of diagnostic control system more reactive than preventive, and employees who participate less in interactive control system. Research also shows that there are risky activities which cause the lateness of project completion and not sequent settings, ie when the basic design/cost estimate arranged by outsider consultant and preparation of tender document/draft of contract not mention specifically whether the contract price included/excluded taxes so potentially dispute, signed contract though funding/licensing/land acquisition incomplete, and when occurs initiation of the project suddenly by request of the authorized outsider party so the preparation of the construction is inadequate. Disputes, funding/licensing/land acquisition incomplete, and inadequate preparation often cause delay/constraints of construction, that finally completion of the project become late."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

---

This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk."