Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAGHA BANK sebagai sebuah bank devisa yang cukup besardi Indonesia telah menjalankan program kartu kredit sejaktahun 1983. Hingga akhir tahun 1990 Agha Bank Card Centermerupakan penerbit yang memiliki jumlah pemegang kartuperingkat kedua terbesar di Indonesia. Dalam menjalankanprogramnya pada periode 5 (lima) tahun kedua, Agha Bank CardCenter telah mengimplementasikan strategi diversifikasikonsentrik. Apabila evaluasj efektifitas program didasarkanpada tujuan pada awal dibentuknya Agha Bank Card Center,yaitu sebagai tool of marketing dan produk-produk utamaAGHA BANK, agaknya program yang diselenggarakan sudah cukupefektif, terbukti dengan cukup dikenalnya nama AGHA BANK didunìa perbankan baik nasional maupun internasional. Namun demikian jika efektifitas dilihat dari tujuanprogram Agha Bank Card Center yang dicetuskan pada tahun1987, yakni untuk menjadi penerbit dengan jumlah pemegangkartu terbanyak, ternyata tujuan tersebut belum tercapai.Demikian pula bila evaluasi kita kaitkan dengan tujuanperusahaan pada umumnya, yakni memperoleh keuntungan, ternyata program kartu kredit Agha Bank Card Center belumefektif mengingat kondisinya yang masih merugi. Hal inidisebabkan antara lain karena Agha Bank Card Center belumditetapkan sebagai pusat laba (profit center). Berdasarkan analisa SWOT (PTKL) yang kami lakukan,ternyata Agha Bank Card Center masih mempunyai kesempatanuntuk mecanpai tujuan yang telah ditetapkan, mengingatsemakin terbukanya peluang-peluang sehubungan dengan terdapatnya kondisi dan kcenderungan lingkungan eksternal yangmenguntungkan. Namun demikian di sisi lain ternyata lingkungan eksternal juga memberikan tantangan-tantangan yangmerupakan permasalahan yang sulit dielakkan, yakni terutamasehubungan dengan semakin tajamnya persaingan untuk merebutpeluang terlebih setelab deregulasi bidang keuangan danperbankan tahun 1988, masìh tingginya risiko laten berupafraud oleh pihak luar dan lain-lain. Selanjutnya dari analisa industri dan persaingan, ternyatasemakin tajamnya intensitas persaingan dalam bisnis kartukredit disebabkan karena : - semakin agresifnya para pesaing yang telah ada. - masuknya pendatang baru. - meningkatnya bargaining power pemilik dana. - masih kuatnya bargaining power para pedagang danpemegang kartu. - masih besarnya peranan uang kertas/logam dan check yangmerupakan substitusi kartu kredit. Dengan pengalamannya selama 8 (delapan) tahun, manajemen Agha Bank Card Center telah dapat membangun kekuatan-kekuatan dalam berbagai aspek program kartu kredit.Namun berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ternyataAgha Bank Card Center masih menghadapi beberapa permasalahaninternal, yakni sehubungan dengan masih terdapatnya kelemahan?kelemahan di bidang organisasi, pemasaran, sistem/teknologi, prosedur dan keuangan. Dalam rangka menjembatani strategi jangka panjanguntuk penyelenggaraan program kartu kredit selanjutnya,sudah selayaknya manajemen tetap memanfaatkan peluangpeluang eksternal dan kekuatan internal yang ada, sambilberusaha mengatasi tantangan?tantangan yang dihadapi danmemperbaiki kelemahan?kelemahan internal. Dengan demikiandiharapkan AGHA BANK tetap dapat mempertahankan ataupunmeningkatkan posisinya dalam persaingan bisnis kartu kreditdi Indonesia. Dalam karya akhir ini kami juga mengemukakan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada danuntuk memperkuat sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan program kartu kredit selanjutnya."

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."

"ABSTRAKPerkembangan bank di Indonesia diwamai dengan persaingan yang ketat, baik dalam bidangproduk maupun jasa pelayanan. Bank terus mengalami transformasi untuk menjadi batik yangdinamis serta siap bersaing secara global dengan meningkatkan mutu pelayanan perbankanmelalui pencapaian kinerja yang baik dan memuaskan. Suatu bentuk perencanaan strategis dalam menjalankan suatu usaha sangatlah penting.Strategi memberikan pedoman umum mengenai Iangkah inisiatif strategis yang harusdilakukan untuk bertahan, tumbuh dan berkembang selaras dengan visi, misi dan tujuan.Manfaat lain yang dapat diperoleh adalah memberikan stabilitas arah dan fokus pengelolaanatau pengembangan usaha yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dantingkat persaingan usaha. Dalam penerapannya, perencanaan strategis ini dapat bersifatjangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam perkembangan situasi perekonomian Indonesia pada saat ini masih belum membaik,sebagai implikasi dari meningkatnya dampak krisis moneter yang berawal pada tahun 1997.Gejolak mata uang Rupiah dan kebijakan suku bunga yang tinggi menyulitkan hampir semuaperusahaan yang dalarn kaitan ¡ni semakin banyak perusahaan yang menghentikankegiatannya untuk sementara waktu. Sedangkan perusahaan yang mampu bertahandihadapkan pada Iingkungan usaha yang sangat sulit. industri perbankan nasonal merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak darikrisis tersebut. Marjin bunga negarif. kemerosotan modal, likuiditas ketat. biaya usaha yangtinggi dan kredit bermasalah yang terus meningkat telah menghambat kegiatan operasionaldan pertumbuhan laba perbankan nasonal. Sebagai salah satu bagian industri perbankannasional. Bila juga tìdak terlepas dari lingkungan permasalahan tersebut. OIeh karena itu. BU tidak dapat tinggal diam untuk menunggu dan menerima apa saja yangakan terjadi apabila usaha perbankan yang dijalankan ingin terus ada dan bertahan. BU harusmengambil langkah-langkah strategis untuk mengimbangi keadaan yang tidak pasti itu.Dengan melakukan perencanaan strategis yang fieksibel dan adaptif dapat membantu bankdalam meÌewati masa-masa sulit seperti ini sehingga pada akhìmya bank dapat terus eksis didalam bidang usahanya. Diperlukan langkah-langkah strategis sebagai antìsipasi untuk mengatasi krisìs likuiditas.Adapun iangkah-langkah strategis ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, antara lain.peningkatan pelayanan terhadap nasabah meningkatkan ragam produk dan layanan yangdiberikan. melakukan inovasi produk yang pada intinya ditujukan untuk mempertahankannasabah yang sudah ada dan sekaligus menambah nasabah baru. Pada akhirnya diharapkanlangkah-langkah strategis tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUsehingga dapat memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan pandangan terebut menarik untuk mengkaji Langkah strategIs yang diambil BIIdalam menciptakan suatu fasilitas Iayanan baru, yaitu, Layanan Internet Banking yangdiharapkan dapat menadi alternatif solusi untuk meningkatkan pelayanan"

"Sejak Juli 1997, bangsa Indonesia dilanda oleh beberapa krisis; mulai dari knisis moneter, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Akan tetapi bagi Bank BNI dengan adanya krisis ini dijadikan momentum sebagai ?peluang?, dimana pada 5 Desember 1997 meluncurkan produk baru MasterCard Bank BNI dan berikutnya pada bulan Maret 1999 meluncurkan VisaCard Bank BNI.Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:a. Bagaimana menganalisis lingkungan internal-eksternal bisnis kartu kredit(VisaCard dan MasterCard) Bank BNI?b. Bagaimana menjelaskan karakteristik pemegang kartu kredit di DKI Jakarta?c. Bagaimana merumuskan (menganalisis) strategi yang cocock untuk Bank BNI, dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal bisnis kartu kredit?Tipe penelitian dan tesis ini adalah deskriptif, yang menguraikan analisis SWOT untuk kartu kredit Bank BNI dengan variabel peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dilihat dari lingkungan internal dan eksternal.Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini terhadap obyek yang diteliti adalah: (a) data primer berupa: observasi, wawancara, kuesioner dan (b) data sekunder berupa dokumentasi bahan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.Populasi daiam penelitian ini adalah 16 bank atau lembaga non bank yang menerbitkan kartu kredit, sebagai anggota Asosiasi Kartu Kredit Indonesia(AKKI). Penentuan sampel berdasarkan ?non probability sampling?, dengan teknik purpose sampling?. Sampel untuk konsumen atau nasabah (pemegang kartu kredit) berdasarkan ?simple random sampling?. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, adapun alat yang digunakan adalah analisis SWOT.Profil pemegang kartu kredit anggota AKKI di DKI Jakarta, dan sampel 205 responden yang diambil 41 orang untuk setiap wilayah DKI Jakarta; diperoleh pemegang kartu kredit Citibank 22%, BU 14%, BCA 12%, Bank BNI 11 % dan LippoBank 7%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan total skor EFAS sebesar 3,42 dan total skor IFAS sebesar 3,69. Hal ini berarti bahwa berdasarkan matrik 9 sel, maka Bank BNI berada pada sel ke I, yaitu strategi pertumbuhan dengan strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal. Adapun pilihan atau alternatif strategi yang dipakai oleh Bank BNI untuk masa yang akan datang adalah: (1) strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal? (2) perluasan pasar, (3) meningkatkan status issuer menjadi acquirer, (4) meningkatkan kualitas SDM, (5) perluasan jaringan distribusi, (6) memelihara kualitas dan pelayanan, (7) tingkatkan promosi, (8) lebìh memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan kepada konsumen, (9) Optimumkan R & D, (10) menerapkan strategi bisnis yang lebih efisien dan efektif (11) meningkatkan kuaiitas kinerja perusahaan yang lebih baik, (12) meningkatkan kualitas kartu kredit dan pelayanan.Dari competitive profile matrix, diperoleh skor pembobotan untuk Bank BNI sebesar 3,24 Iebih rendah dibandingkan Citibank sebesar 3,71. Bila Bank BNI dibandingkan dengan BCA, maka Bank BNI masih lebih rendah dibandingkan BCA sebesar 3,48. Dalam hal ini, kekuatan kartu kredit Bank BNI adalah dalam hal: suku bunga, layanan 24 jam dan cara pembayaran, sedangkan Citibank mempunyai kekuatan dalam hal: nama bank, kekuatan keuangan dan pangsa pasar; adapun BCA mempunyai kekuatan pada: cara pembayaran, pelayanan secara umum dan penyediaan fasilitas."

"Sebelum deregulasi perbankan Juni 1983, bank pemerintah merupakan kelompok bank yang dominan dalam industri perbankan, ditinjau dari segi pangsa pasarnya dalam industri maupun dari segi performancenya. Kondisi ini tercipta karena suatu kemudahan yang diperol eh ol eh kel ompok bank umum pemerintah, yaitu tidak terdapatnya "entry" dalam industry, disamping diberikannya subsidi oleh Bank Indonesia kepada bank pemerintah dalam bentuk "soft loan" - bantuan kredit likuiditas. Sejak deregulasi perbankan Juni 1983 dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh serangkaian kebijaksanaan lainnya seperti Pakto-27 1988, Pakdes dan Pakjan dengan liberalisasi dunia perbankan dan kemudahan "entry" dalam industri, menyebabkan tidak saja persaingan antar bank dalam industri menjadi ketat, tetapi juga perobahan dalam pola perilaku pelayanan, manajemen dan kebijaksanaan. Dalam karya akhir ini diambil suatu hipotesa deregulasi perbankan, terhadap bank pemerintah pasarnya dalam industri semakin berkurang, dan bahwa dampak adalah pangsa perkembangan aktivitas bank dan performancenya menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Hipotesa ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa bank pemerintah sudah terbiasa dengan praktek-praktek birokrasi dan kurang menekankan pada prilaku "profesionalisme" dalam mengelola bank. Kemudahan yang diperoleh selama periode sebelum deregulasi menyebabkan "semangat" mendahulukan kepentingan nasabah menjadi terlupakan.Untuk membuktikan hipotesa ini, selain dilaksanakan evaluasi tentang perkembangan data pangsa pasar relatif untuk melihat kecenderungan pangsa pasar bank pemerintah, juga dilakukan analisa testing hypothesis. Analisa testing hypothesis yang dilakukan terhadap ukuran performance seperti return on assets, return on Equity dan ukuran performance lain menunjukkan bahwa bank pemerintah mempunyai performance yang tidak lebih baik dari pada bank swasta nasional. Evaluasi tentang pangsa pasar juga membuktikan bahwa bank pemerintah memang kehilangan pangsa pasar ini dalam periode analisa. Inferensi tentang strategi menunjukkan bahwa dominasi strategi bank swasta nasional yang menghasilkan performance lebih baik dari bank pemerintah tidak nampak, kecuali bahwa bank pemerintah perlu merubah strategi kebijaksanaan portfolio assetsnya khususnya untuk assets dengan resiko tinggi. Diantara saran yang perlu dilakukan bank pemerintah untuk menahan laju turunnya pangsa pasar adalah mempergunakan generic strategy dalam "Cost advantage" dengan memanfaatkan economies of scale yang memang terbukti telah merupakan keunggulan bagi bank pemerintah. Disamping itu bank pemerintah perlu melakukan strategi diversifikasi produk dan jasa lebih dari yang dapat ditawarkan oleh bank swasta nasional dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulannya·seperti : teknology, jaringan kantor dan perubahan kultur manajemen profesionalismenya."

"Pada masa sekarang ini, industri perbankan nasional mulai melakukan recovery setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami krisis sejak pertengahan tahun 1997, diawali dengan terjadinya krisis moneter, akibat dari jatuhnya nilai rupiah terhadap valuta asing sehingga neraca pembayaran menjadi negatif, lalu diikuti krisis perbankan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan dan akhirnya krisis politik.Selanjutnya di bidang perbankan Pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, antara lain : melikuidasi 16 bank, membentuk BPPN untuk menyehatkan bank-bank, tindakan membekukan bank-bank bermasalah, take over bagi bank yang masih bisa diselamatkan, merger dsb. Diantara kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap menarik bagi penulis adalah Pengumuman Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998 mengenai mergernya empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri, Kredit bermasalah empat bank tersebut diserahkan ke AMU-BPPN, sementara Bank BRI khusus menangani KUK dan bisnis ritel banking untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pangsa pasar ritel banking saat ini merupakan pasar bagi semua perbankan, mengingat ketangguhannya pada saat krisis moneter, sehingga menjadi pasar yang menarik minat bagi seluruh perbankan nasional, bahkan bank yang berstatus "corporate banking" pun masuk juga ke pasar ritel.Berdasarkan kondisi tersebut diatas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dituntut untuk bersaing, mengembangkan bisnisnya dan tetap eksis dalam percaturan bisnis ritel banking terutama dalam meningkatkan kredit ritelnya. Untuk melakukan strategi pemasaran kredit ritel tersebut, maka di sini Bank BRI perlu melakukan suatu analisis. Analisis SWOT akan memberi informasi mengenai : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, setelah dilakukan tabulasi dengan menggunakan bobot dan skala, maka akan didapatkan posisi dalam matrik SWOT untuk menentukan grand strategy apa yang harus dilakukaa Dengan melakukan analisis kinerja industri perbankan nasional, seperti : CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR dan rasio-rasio lainnya, maka akan didapatkan posisi Bank BRI dalam peta persaingan perbankan nasional. Selanjutnya dengan melakukan analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning), akan didapatkan suatu gambaran mengenai segmen, target serta posisi apa dan bagaimana produk kredit ritel Bank BRI di benak calon nasabah maupun nasabahnya, sehingga pemasaran kredit ritel tersebut - sebagai implementasi strategi fungsional, dapat mencapai tepat pada sasarannya

---

In this time, national banking industry starts to recover after hit by crisis since the middle of the year 1997 a few decades before, in which started by monetary crises caused by the fall of rupiah value to the foreign currency until the balance of payment become negative. The crises then followed by banking crisis, economy crisis, social crisis, believe crisis, and then politic crisis.

Then in the banking field, the government make a regulation to overcome the banking crises, which are: liquidate 16 banks, create BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional - Indonesian Banking Restructuring Agency) to recover the banks, liquidate banks with problems, take over for the banks that can still be saved, merger, and so on. Between those regulations, one that interesting to the writer is that the government announcement on 21 August 1998 about the merger of four public banks to become Bank Mandiri. Credit problem of those four banks was given to AMU (Asset Management Unit) BPPN, while Bank BRI handle KUK (Kredir Usaha Kecil - small business credit) and banking retail business to carry the developing of small business and cooperation. As we know together that nowadays, the segment of retail banking market is a market for all banking, considering that its strength during monetary crisis, hence become an interesting market for all national banking, in fact banks with status as "corporate banking" also get in to this retail market.

Based on above condition PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is demanded to compete, developing its business and still exist in the field of banking retail business, especially in increasing its retail credit To implement the strategy of the retail credit marketing, Bank BRI need to make an analysis. SWOT analysis will give information about strength, weakness, opportunity, and threat. After doing tabulation using weight and scale, will be drawn a position in SWOT matrix to decide what grand strategy to be done. By doing national work industry banking analysis, such as: CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, and others ratio, so would be got Bank BRI position in national banking competitiveness map. Then, by doing STP (Segmentation, Targeting, Positioning) analysis, will be resulted a picture about segment, target, and what position, and how Bank BRI retail credit product seen by applicant customer or its customer, until the retail credit marketing, as functional strategy implementation, can reach its real target."

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."