Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Besarnya kecilnya biaya operasi para kontraktor minyak asing di Indonesia yang bekerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan Pertamina akan menentukan besarnya bagian (share) Pemerintah dalam hal ini Pertamina atas bagi hasil dari penjualan gas alam dan kondensat yang diproduksi dari sumur-sumur migas di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu pemeriksaan atas kewajaran biaya operasi para kontraktor minyak asing tersebut. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sualu studi untuk melihat gambaran deskriptif dan . manfaat dari pemeriksaan BPKP atas recovery biaya operasi kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur (kepustakaan) dan wawancara. Biaya operasi yang kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block tahun 199X merupakan salah satu pos yang diperiksa BPKP didalam pemeriksaan atas pembukuan kontraktor Pemeriksaan BPKP tersebut minyak asing X untuk operasi area tersebut. menemukan kelebihan biaya operasi area tersebut tahun 199X sebesar US$6,186.592 dimana jumlah yang disetujui oleh BPKP, Pertamina dan konlraktor minyak asing X untuk dikurangkan dari biaya operasi area KBH B Block adalah sebesar US$ 4,777,390 atau 77% sedangkan US$1,409,202 at au 23% dari total temuan pemeriksaan BPKP diatas disetujui oleh Pertamina untuk tidak jadi dikeluarkan dari biaya operasi area KBH B Block tahun 199X. Dengan demikian terdapat kelebihan pengggantian biaya operasi area KBH B Block tahun 199X oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing X sebesar 4,777,390. Tindak Janjut dari kelebihan penggantian tersebut adalah harus dikuranginya biaya operasi area KDH B Block tahun berikutnya. Penulis berkesimpulan bahwa pemeriksaan BPKP alas biaya operasi para kontraktor minyak asing mempunyai peranan penting dalam menyelamatkan uang negara mengingat para kontraklor minyak asing cenderung membesarbesarkan biaya operasinya sehingga secara kumulalif akan sangat merugikan negara karena terlalu tingginya biaya opersi yang harus diganti Pertamina. Saran yang diajukan penulis adalah : 1) pemeriksa DPKP harus independen dalam memutuskan apakah sualU biaya boleh/tidak boleh dimasukan dalam biaya - operasi kontraktor minyak aSing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; 2) Pertamina dalam membuat ketentuan-ketentuan mengenai biayabiaya operasi apa saja yang dapat/tidak dapat dibebankan langsung di tahun berjalan harus mempertimbangkan aspek-aspek akuntansi yang sehat yang paling menguntungkan bagi keuangan negara; 3)Tindak lanjut terlalu besarnya biaya operasi yang diganti Pertamina sebaiknya berupa transfer dana ke rekening Pertamina bukan dengan mengkompensasikannya ke penggantian biaya operasi tahun berikutnya."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama memperhitungkan dan mengakui pendapatannya atas kontrak gas alam dengan Pemerintah Indonesia. Secara kontraktual, perusahaan tunduk kepada pelaporan yang berbentuk statutory accounting / contractual accounting yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report kepada Negara melalui BP MIGAS. Dilain pihak, perusahaan juga tunduk kepada International Financial Reporting Standards yang menjadi acuan perusahaan dalam perlakuan akuntansinya, IFRS digunakan sebagai pelaporan ke induk perusahaan. Dalam karya tulis ini, dibahas cara perhitungan dari sisi PSC dan IFRS, begitu juga analisa kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, penulis juga membahas hal yang kemungkinan akan menjadi perubahan dalam konsep pengakuan perndapatan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama.

---

This study discusses how natural gas production sharing contractor recognizes its revenue. Contractor has to comply with Government of Indonesia?s statutory accounting / contractual accounting which reported quarterly to BP Migas. On the other hand, the contractor also has to comply with International Financial Reporting Standards which is the basis for BP p.l.c. accounting standards. In this study, the writer describes how is the measurement according to PSC and IFRS, also the analysis according to the generally accepted accounting standards. Also, an issue regarding the possibility of method changing in the future due to regulatory changes is being discussed."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Skripsi ini membahas mengenai biaya operasi yang digunakan di LPG Plant dengan kolom fraksionasi pada tekanan atmosfir dan tekanan tinggi. Sistim Refrijerasi yang digunakan adalah sistim refrijerasi kompresi uap tahap tunggal, dan refrijeran yang digunakan adalah refrijeran propana. Hasil simulasi diperoleh bahwa biaya operasi pada tekanan atmosfir lebih murah jika dibandingkan dengan tekanan tinggi.

---

Focus of this study is related with operation cost that used in LPG Plant at atmospheric pressure condition and high pressure fractionation column. Refrigeration system that used in this study is refrigeration with single stage, propane was used as the refrigerant. The result from the simulation was operation cost at atmospheric pressure is cheaper than refrigeration cost at high pressure."

"Tesis ini menganalisis kewenangan Balai Harta Peninggalan pada saat melakukan pengurusan saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri dan menganalisis pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Juli 2022 terkait kewenangan pengurusan saham PT Bentoel International Investama, Tbk. oleh Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini diangkat karena adanya kebutuhan pengurusan saham milik milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir yang terjadi pada praktek, sedangkan ketentuan terkait pengurusan saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan belum ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ialah Balai Harta Peninggalan tidak berwenang untuk mengurus saham milik pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri karena ada beberapa unsur dari Pasal 463 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang tidak terpenuhi

---

This thesis analyzes the authority of the House of Probate in managing shares owned by shareholders declared absent by the District Court, and examines the judicial considerations in South Jakarta District Court Decree Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, dated July 14, 2022, regarding the authority of House of Probate to manage shares of PT Bentoel International Investama, Tbk. This research is motivated by the need to manage the shares of absent shareholders that occurs in practice, while there are no existing regulations concerning the management of shares owned by absent shareholders by the House of Probate. This study uses a doctrinal research method with a legislative approach. The results show that the House of Probate do not have the authority to manage the shares of shareholders declared absent by the District Court, as long as the shares have not been transferred by the House of Probate becase several elements of Article 463 of the Civil Code are not fulfilled."

"Laporan magang ini membahas mengenai pelaksanaan prosedur yang disepakati atas verifikasi laporan biaya operasi kapal yang dilakukan oleh KAP Indonesia pada LNGP. LNGP menjalankan skema penggantian kembali atas seluruh biaya operasi kapal, sehingga LNGP membutuhkan verifikasi secara seratus persen atas seluruh biaya yang tercatat pada laporan biaya operasi kapal. Perikatan prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh KAP Indonesia didasarkan pada International Standards on Related Services4400 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board. KAP Indonesia tidak memberikan asurans atas perikatan ini, melainkan hanya menerbitkan suatu laporan tentang temuan faktual.

---

The focus of this study is related to the practice of agreed upon procedures on verifying operating cost report performed by KAP Indonesia to LNGP. LNGP implemented a reimbursement scheme for all vessel operating cost, therefore LNGP needs verification on all costs recorded in vessel operating cost report at a hundred percent coverage. Agreed upon procedures performed by KAP Indonesia is based on International Standards on Related Services 4400 issued by International Auditing and Assurance Standard Board. KAP Indonesia does not express any assurance on this engagement, but only issuing a report of factual findings."

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."

"Dalam era globalisasi saat ini, informasi keuangan memiliki peranan yang penting bagi pemakai laporan keuangan, untuk melihat hasil yang dicapai perusahaan. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan di gunakanlah metode Responsibility Accounting. Responsibility Accounting menekankan pada pembagian wewenang dan tanggungjawab kepada para manajer atas aktifitas yang mereka lakukan. Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk menerapkan metode Responsibility Accounting tersebut pada perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak, serta melihat peranannya dalam perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak. Untuk melihat peranan metode Responsibility Accounting dalam perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak, penulis melakukan studi kasus di PERTAMINA, serta membandingkan hasil penelitian itu dengan teori yang ada. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa PERTAMINA belum sepenuhnya menerapkan metode Responsibility Accounting. Hal ini disebabkan antara lain karena misi yang diemban oleh PERTAMINA, dimana untuk misi bahan bakar minyak, PERTAMINA merupakan suatu organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Berdasarkan hasil yang penulis dapat, perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak yang dilakukan saat ini tidak dapat menggambarkan keefisienan suatu unit, dalam hal ini unit Pengolahan, dalam menghasilkan laba. Dengan metode Responsibility Accounting, perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak akan memberikan hasil yang lebih wajar, karena perhitungan tersebut hanya dilakukan oleh unit Pengolahan saja. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar PERTAMINA menggungakan metode Responsibility Accounting dalam perhitungan biaya pokok bahan bakar minyak, sehingga keefisienan unit Pengolahan dapat diketahui."