Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter terutama Pakto 1988, secara nasional oleh berbagai pihak diakui memang telah dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang dihimpun lembaga perbankan dan 1embaga keuangan Iainnya (terbukti dari berbagai penelitian melimpahnya dana yang yang telah dilakukan )," ditandai terhimpun, serta juga telah dengan dapat meningkatkan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya/penyaluran kredit. Akan tetapi bila kita analisa Iebih lanjut, secara regional/ Dati I, diperkirakan masih terdapat adanya ketimpangan yang besar dalam hal sumbangan/proporsi masing-masing daerah dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara total tersebut. Dalam hal mana sebagian besar hanya disumbangkan oleh beberapa daerah utama perekonomian (seperti penghimpunan dana dan penyaluran DKI Jakarta). Ketimpangan kredit per Dati I ini, nengakibatkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah dalam membiayai sendiri kredit yang mereka salurkan dengan dana yang dapat dihimpun di daerah masing-masing (self financing). Adapun skripsi ini terutama untuk memperoleh gambaran seberapa besar kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter, terutama Paket 27 Oktober 1988/Pakto 1988, dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan kredit dengan dana yang dapat dihimpun masing-masing Dati I (self financing), yang tercermin dari penurunan besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana di masing - masing Dati I. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel-variabel yang memberikan pengaruh yang berarti terhadap penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana tersebut. Dalan menentukan variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya rasio kredit dengan penghimpunan dana. dilakukan beberapa tahapi ditentukan variabel yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit. ditentukan variabel yang dapat menentukan penghimpunan dana. dalam hal mana variabel-variabel yang diujikan diperkirakan sama, dan kedua tahap tersebut kemudian dapat dengan mempertimbangkan ditentukan variabel yang mempengaruhi rasio kredit dengan penghimpunan dana (variabel yang ternyata kurang berpengaruh dikedua model sebelumnya dikeluarkan dari model). Adapun penaksiran model dilakukan dengan mengunakan metode pangkat dua terkecil biasa (Ordinary least Sguare). Dari hasil penerapan data empiri kedalam model (model time series. dengan level of significant 95 X), setelah terlebih dahulu mengujinya terhadap model penghimpunan dana dan model penyaluran kredit. didapatkan hasil empiris kebijaksanaan Pakto 1988, ternyata kurang memberikan pengaruh yang berarti dalam penurunan rasio kredit dengan penghimpunan dana disebagian besar daerah (hanya 7 daerah yang signifikan). Hasil Empiri membuktikan bahwa walaupun secara oasional kebijaksanaan deregulasi perbankan Pakto 1988 telah dapat meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, akan tetapi secara regional/menurut Dati I. disebagian besar daerah kebijaksanaan tersebut belum berhasil meningkatkan penghimpunan dan dan peningkatan kredit yang mereka salurkan, dalam hal mana dapat terlihat dari masih tingginya tingkat ketergantungan/ketidakmandirian (non self financing) sebagi an besar daerah tersebut dalam membiayai kredit yang mereka salurkan dari daerah utama terlaksananya kegiatan perekonomian (seperti daerah OK! Jakarta), yang seharusnya dapat dibiayai sendiri dari penerimaan daerah masing-masing. Adapun variabel yang memberikan pengaruh yang relatif cukup besar dalam penentuan rasio kredit dengan penghimpunan dana adalah variabel PDRB dan tersedianya prasarana Listrik, sedangkan variabel PHA , PHON dan Tersedianya prasarana Jalan kurang berpengaruh. Dengan mengunakan model cross section (untuk melihat lebih lanjut variabel-variabel penentu rasio kredit dengan penghimpunan dana berbeda di masing-masing daerah), ternyata hampir semua variabel penentu tersebut berbeda di masing-masing daerah, kecuali variabel PHON. Hal tersebut diperkirakan karena adanya permasalahan heterokedastisitas sebagai akibat besarnya pengaruh Dati DKI Jakarta, dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Untuk menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut, perlu kiranya dilakukan simulasi penerapan model, disamping model diatas dengan mencoba mengeluarkan pengaruh daerah OKI Jakarta , dalam penentuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, sehingga pengaruh daerah-daerah lainnya dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut dapat lebih terlihat, serta mengevaluasi variabel lain yang belum terhimpun dalam model tersebut untuk dipertimbangkan dimasukkan kedalam model ."

"Integrasi keuangan global dan kemajuan teknologi terbukti memperkuat transmisi kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter. Transmisi moneter internasional yang utamanya disalurkan melalui bank lending dan exchange rate channel menjadi semakin krusial untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan moneter. Dalam studi ini, penulis menganalisis signifikansi kedua channel tersebut di negara-negara G20. Selain itu, penulis juga menganalisis spillover kebijakan moneter AS terhadap negara-negara G20. Studi ini menggunakan dataset BIS dan FRED serta menggunakan VAR sebagai metode analisisnya. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa kedua channel tersebut sebagian besar efektif di ekonomi berkembang dan ekonomi maju non-barat, sedangkan tidak efektif di negara-negara barat yang maju, terutama mereka yang telah menerapkan suku bunga rendah untuk jangka waktu yang lama.

---

Global financial integrations and technology advancements is proven to amplify the transmission of economic policy, including monetary policy. International monetary transmission that is mainly channeled via bank lending and exchange rate channel becoming more crucial to be considered in creating monetary policy. In this paper, author aims to analyze the significance of both channels in the G20. Moreover, author also analyzes the spillover of US monetary policy toward G20 countries. This paper uses BIS and FRED datasets and uses VAR as the method of analysis. Briefly, the study finds that both channels are mostly effective in emerging economies and advanced non-western countries while ineffective in advanced western countries, especially those who already implemented low interest rates for a long period."

"Fiscal and monetary policies; collection of articles"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa investasi Emas sebagai alat Hedging untuk mengatasi risiko Inflasi dan Nilai tukar di negara islam berkembang tahun 2005-2019 dengan menggunkaan metode VECM. Penelitian ini menggunakan sampel tiga negara berkembang yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam, yakni Turki, Indonesia, dan Malaysia, dengan periode dari tahun 2005 hingga 2019. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa return emas tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap perubahan inflasi sehingga return emas tidak akan terpengaruh oleh turun atau naiknya nilai inflasi. Ditemukan juga bahwa perubahan inflasi tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap return emas sehingga perubahan inflasi tidak akan terpengaruh oleh turun atau naiknya return emas, selain itu, ditemukan bahwa return emas tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap perubahan nilai tukar sehingga return emas tidak akan terpengaruh oleh turun atau naiknya nilai tukar. Ditemukan juga bahwa perubahan nilai tukar tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap return emas sehingga nilai tukar tidak akan terpengaruh oleh pergerakan turun atau naiknya return emas Pada akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi emas bisa menjadi alat lindung nilai (Hedging) terhadap risiko inflasi dan nilai tukar di negara Turki, Indonesia, maupun Malaysia.

---

This research aims to analyze gold investment as a Hedging tool to overcome the risk of inflation and exchange rate in the Islamic State of the year 2005-2019 period by using the VECM method. The research uses a sample of three developing countries that have a majority population of Muslims, namely Turkey, Indonesia, and Malaysia, with a period from 2005 to 2019. In this study it was discovered that the movement of gold return had no causal relationship to the inflation movement so that the gold return would not be affected by falling or rising the value of inflation. It was also found that inflation movements had no causal relationship to the gol return so that the inflation rate would not be affected by downward movement or rising gold return, in addition, it was found that the gold return had no causal relationship to the movement of the exchange rate so that the gold return would not be affected by the decrease or rise of the exchange rate. It was also found that the movement of the exchange rate had no causal relationship to the gold return so that the exchange rate would not be affected by downward movement or rising gold price in the end, the results showed that gold investment could be a hedge against inflation and exchange rates in Turkish, Indonesian, and Malaysian countries."

"ABSTRAKDalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT

Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

"