Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melemahnya indsutri industry batubara setidaknya dalam 3 tahun terakhir turut menekan perusahaan jasa pertambagan. Peluang-peluang proyek baru pada situasi ini dilihat kurang menarik saat menggunakan metode tradisional, namun sangat umum digunakan, yaitu discounted cash flow (DCF). Bagaimanapun juga, metode yang lebih baru yakni real options analysis (RO) bisa memberi nilai lebih pada sebuah proyek dengan memperhitungkan fleksibilitas dari menejemen selama umur proyek. Fleksibilitas yang dimaksud mengacu pada opsi yang bisa dilakukan terhadap proyek yang bersangkutan. Thesis ini akan menilai opsi dari sebuah proyek pertambangan batubara yaitu opsi untuk menghentikan dan opsi untuk ekspansi. Menejemen memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk melakukan opsi-opsi ini sesuai dengan situasi (sebagai contoh harga pasaran batubara). Hasilnya menunjukkan bahwa RO memang memberi nilai tambah. Namun, besarnya nilai tambah bergantung pada nilai dari factor volatilitas yang digunakan.

---

The coal industry downturn for at least the last 3 years had squeezed coal mining service company. New projects opportunity in this current situation seen as less favorable under traditional method, yet most commonly used, of discounted cash flow (DCF). However, the latest method of real option analysis (RO) can add additional value to a project by take into account of the management flexibility during its life time. This flexibility refer to options that can be exercise with regards to the project. This thesis will assess options for a coal mining project which are option to abandon and option to expand. Management has the right, but not an obligation, to exercise these options according to the situation (e.g. market's coal price). The result show that RO does give additional value. However, the incremental value is depend on the value of the volatility factor used."

"ABSTRAKPT. PPN saat ini rncrupakan salah satu peruasahaan kontraktor pertambangan batubara yang memegang market leader dalam dunia kontraktor pertambangan batubara di Indonesia. Sebagai market leader PT. PPN menghadapi persaingan yang sangat sengit dari para kompetitor kontraktor penambangan dalam negeri dan luar negeri. Berbagai langkah-Iangkah strategis dilakukan para kompetitor seperti mengusahakan kepemilikan saham pada perusahaan pemilik tambang (integrasi vertikal) termasuk memberikan level harga pada level yang sangat kompetitif.Agar PT. PPN tetap dapat mempertahankan kepemimpinan pasarnya dan mengalahkan pesaing yang ada maka implementasi corporate strategy pada level operasional harus dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam kurun waktu 3 tahun belakang ini PT. PPN menghadapi penurunan pangsa pasar dalam industri ini, sementara itu perusahaan pemegang tambang memberikan porsi yang lebih besar pertumbuhan produksi mereka kepada pesaing PT. PPN, sementara itu secara finansial kondisi keuangan PT. PPN belum dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dengan beberapa parameter kinerja keuangan yang belum memuaskan sehingga upaya-upaya pengendalian biaya menjadi persoalan penting bagi kesehatan finansial dan juga kemampuan kompetitif terhadap persaingan dengan perusahaan kompetitor.Cost leadershw saat ini menjadi satu-satunya pilihan strategi yang harus dimiliki PT. PPN disamping upaya menjamin pertumbuhan revenue dan profit sebagai persyaratan fundamental yang harus dipenuhi agar dapat memenangkan persaingan bisnis kontraktor pertambangan batubara. Proses operasional yang terkait dengan penciptaan biaya harus mendapatkan perhatian yang sangat khusus terlebih pada sumber / pos biaya terbesar. Fungsi kontrol dan improvement atas aktivitas produksi menjadi hal yang paling menentukan dalam keberhasilan implementasi strategi perusahaan.Karya akhir ini berusaha melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber biaya yang paling berpengaruh dalam struktur biaya operasional perusahaan untuk kemudian dipelajari akar masalah yang menyebabkan tingginya biaya operasional yang terjadi serta berbagai hal yang terkait dan saling berpengaruh terhadap sumber biaya tersebut. Studi atas alternatif-alternatif solusi atas masalah yang terjadi dilakukan dan merumuskan rekomendasi yang perlu untuk dilakukan.Sumber biaya terbesar datang dari konsumsi bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan unit, biaya subkontraktor dan biaya depresiasi. Berbagai sumber biaya tersebut saling terkait dan dipengaruhi oleh aktivitas operasional penambangan serta kondisi tambang yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya operasional diantaranya meningkatkan fungsi kontrol dalam pengelolaan bahan baker dan penerapan teknologi autornasi dalam pendistribusian dan pencatatan dalam data base, standarisasi parameter operasi yang telah teruji efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar, kontrol atas inetisiensi berupa delay dalam aktivitas produksi serta upaya-upaya komprehensif dalam pengelolaan perawatan unit produksi."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai isu penerapan pertama kali PSAK 10 (Revisi 2010), yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, atas pencabutan PSAK 52, yaitu terkait penentuan mata uang fungsional dan mata uang pengukuran dengan melakukan studi kasus pada suatu entitas pertambangan batubara di Indonesia (PT XYZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi, pada umumnya entitas pertambangan batubara di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah untuk membayar biaya pada tahapan eksplorasi dan evaluasi serta pada tahapan pengembangan dan konstruksi. Tetapi setelah entitas berproduksi, semua transaksi terkait penjualan batubara, serta sebagian besar biaya yang terjadi menggunakan Dolar Amerika Serikat, sehingga berdasarkan indikator penentuan mata uang fungsional disimpulkan bahwa mata uang fungsional entitas pertambangan batubara di Indonesia adalah Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, akibat perubahan mata uang pengukuran yang sebelumnya Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat, perlu dilakukan prosedur pengukuran kembali (remeasurement) atas semua unsur laporan keuangan, dan selisih kurs yang timbul akibat prosedur tersebut dicatat pada saldo laba.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue on the initial implementation of PSAK 10 (Revised 2010), which is effective per 1 January 2012, on the revocation PSAK 52, which is related to the determination of the functional currency and the measurement currency by performing a case study on a coal mining entity in Indonesia (PT XYZ). The results of this research show that prior to the production stage, most of the coal mining entities in Indonesia use Rupiah to pay the cost of exploration and evaluation stage, and also the development and construction stage. But at the production stage, all transactions related to the sale of coal, as well as most of the costs incurred are using the U.S. Dollar, so that based on the functional currency indicators, it is concluded that the functional currency of the coal mining entity in Indonesia is U.S. Dollar. Furthermore, due to changes in measurement currency, which is previously Rupiah, into U.S. Dollar, it is required to do remeasurement of all financial statement items, and foreign exchange differences arising from the procedure is recorded in retained earnings. "

"Kebutuhan energi Indonesia semakin besar, sementara itu minyak bumi yang selama ini berperan sebagai sumber energi utarna Indonesia kian menipis persediaannya.Untuk itu perlu adanya altematif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Batubara dengan cadangan yang mencapai 39 milyar ton merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk dapat bezperan di masa datang.Dalam memanfaatkan batubara tentunya kita perlu mengetahui segala sesuatunya mengenai batubara. Untuk itu studi ini dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut pemanfaatan batubara, meliputi karakteristik dan potensi cadangan batubara Indonesia, masalah-masalah yang ada dalam pemanfaatannya serta infommasi-infomaasi lain yang sckiranya panting bgi rencana pemanfaatan batubara. Selain itu perlu diketahui pula sektor-sektor pemakai batubara.Pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan studi literatur, kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam bidang batubara seperti Direktorat Batubara., laboratorimn batubara PPTM, Bandung Serta PLN sebagai pernakai batubara. Di samping itu penulis juga membuat kuesioner yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan penambang batubara untuk memperoleh data-data karakteristik dan potensi cadangan.Data-data karakteristik dan potensi cadangan yang diperoleh, dianalisa lalu digambarkan pada suatu peta sehingga dapat dilihat karakteristik batubara yang menonjol di daerah-daerah di Indonesia. Masalah-masalah yang sekiranya timbul dalam pemanfaatan batubara Indonesia diidentiiikasi dan diberikan suatu usulan bagi pemccahannya. Tenyata dari hasil analisa tadi diperoleh bahwa karakteristik batubara Indonesia secara umum sebagai berikut :1. Kelas batubara rendah hingga menengah2. Nilai kalor sebagian tinggi (di Kalimantan) dan sebagian tidak terlalu tinggi (Sum-sel)"

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Dalam rangka mengamankan energi nasional pemerintah meiaksanakan diversifikasi energi. Batubara sebagai Salah satu energi alternative untuk menggantikan peranan minyak bumi, sangat penting peranannya, karena mempunyai cadangan batubara yang cukup besar yaitu sebesar 38,6 milyar ton (sumber Direktorat Batubara, 2000). Disamping itu, teknologi pemanfaatannya yang cukup ekonomis, dan dampak terhadap lingkungan masih dapat dikendalikan dengan baik.Sebagai energi alternatif, batubara dalam pemanfaatannya untuk menggantikan sebagian fungsi minyak tanah adalah briket batubara. Selama ini dari mulai masa pemasyarakatannya (1993) sampai dengan sekarang dan temyata animo masyarakat (khususnya masyarakat industri kecil) sangat baik terbukti dengan banyaknya permintaan akan briket batubara, sehingga PT Tambang Batubara Bukit Asam, sebagai pioneer produksi briket batubara di indonesia tidak mampu mencukupi banyaknya permintaan tersebut.Melihat kondisi yang menjanjikan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi briket batubara, melalui beberapa kebijakan untuk mengundang investor menanamkan modalnya untuk mendirikan pabrik briket batubara.Tujuan penulisan ini untuk melihat lokasi mana yang baik untuk mendirikan pabrik dan beberapa harga jual yang dapat diserap pasar. Tentu saja hasil dari penelitian ini, akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambil kebijakan dan calon investor untuk investasi di briket batubara.

---

In order to protecting governmental national energi execute to be diversified [by] energy. Coal as one of [the] alternative energi to replace role of petroleum, of vital importance its role, because having coal reserve which [is] big enough that is equal to 38,6 billion ton (source of Directorate Coal, 2000). From other sideing that, its economic exploiting technology enough, and affect to environment admit of to be controlled better.As alternative energy, coal in its exploiting to replace some of kerosene function [is] coal briquette. During the time from strarting a period of/to pemasyarakatannya ( 1993) up to now and in the reality society animo (specially small industrial society) very good, proven by its it [him] request of briquette of coal, so that Sour PT Coal-Mine Hill, as pioneer produce coal briquette in Indonesia unable to answer the demand [of] to the number of request.See the condition of promising this, government try to [do/conduct] some strategy to increase produce coal briquette, passing some policy to invite investor inculcate its capital to found coal briquette factory.Target of this writing to see which location [is] which is good to founding factory and some price sell able to be permeated [by] market. Of course result of from this research, will become consideration for the taker of to policy and investor candidate for invesment [in] coal briquette."

"ABSTRAKPenerapan manajemen risiko di banyak perusahaan tambang belum banyak menititikberatkan kepada efektivitas pengendalian melainkan terbatas kepada biaya serta ada atau tidaknya kecelakaan. Perubahan pola pikir manajemen risiko keselamatan dari reaktif menjadi proaktif dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen pengendalian risiko kritikal. Persepsi akan risiko yang berbeda-beda, terutama pada penentuan pengendalian, dapat diselaraskan dengan proses manajemen pengendalian yang terstruktur sehingga efektivitas pengendalian dapat dinilai secara lebih obyektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kefektifan pengendalian kritikal yang diterapkan oleh PT X serta peran penerapan proses pengelolaan pengendalian kritikal dalam pencapaian peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan metode kualitatif di mana data yang digunakan adalah data primer berupa data wawancara dan focus group discussion dengan manajemen PT X dan staff yang bekerja dalam waktu tertentu serta data sekunder berupa data penerapan proses pengelolaan pengendalian dan data statistik kecelakaan kerja PT X.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengendalian risiko kritikal berperan penting dalam peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan memberikan secara berkelanjutan pelatihan kepada karyawan dan mitra kerja tentang proses pengendalian kritikal, menetapkan tujuan, sasaran dan program secara spesifik mengacu kepada hasil penilaian keefektifan pengendalian dan menyusun sistem audit yang bertujuan khusus untuk meninjau dan menetapkan standar, mengidentifikasi isu-isu dan peluang yang ada pada proses pengendalian kritikal dan meningkatkan kinerja positif komponen-komponen yang terdapat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan.

---

ABSTRACT

The implementation of risk management in many mining companies has not focused much on the effectiveness of controls but is limited to costs and the presence or absence of accidents. The change of mindset in safety risk management from reactive to proactive can be done by using critical control management. Perceptions of different risks, particularly in the determination of controls, can be aligned with a structured control management process so that control effectiveness can be judged objectively. The purpose of this research is to know the effectiveness of critical controls applied by PT X as well as the role of application of the process of controlling critical in achieving the improvement of company safety performance. The methodology used to achieve this goal is by qualitative method, using interview and focus group discussion as primary data and company's documents on the application of control management processes including accident statistics as the secondary data. The results of the study shows that the management of critical control plays an important role in improving the company's safety performance. The Company is expected to improve the implementation of risk management by continuously providing training to employees and business partners on the critical control process, setting specific objectives, targets and programs referring to the results of the assessment of the effectiveness of the controls and setting up an audit system with the specific objective of reviewing and defining standards, issues and opportunities that exist in the process of critical control and improve the positive performance of the components contained in the company's safety management system."