Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan makin meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak. Kebutuhan biaya dan distribusinya menjadi sesuatu yang memberatkan bagi Pemerintah maupun Pertamina, hal ini terlihat dengan makin besarnya subsidi BBM. Undang-undang minyak dan gas bumi yang baru nomor 22 tahun 2001 memungkinkan adanya peranan perusahaan lain diluar Pertamina untuk menangani penyediaan BBM.Disamping itu dengan akan dimulainya pasar bebas AFTA yang akan dimulai pada tahun 2003, tidak dapat dihindari masuknya perusahaan global didalam pemasaran BBM di Indonesia seperti halnya yang telah terjadi di negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga akan terjadi suatu perubahan srategi bisnis dari usaha monopolistik menjadi usaha yang dapat bersaing. Untuk mengantisipasi era pasar bebas yang tidak lama lagi akan di mulai maka perlu disiapkan langkah strategi bisnis bahan bakar minyak di Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.Teknik penelitian yang dilakukan adalah mempelajari faktor Internal dan eksternal yang dianalisis dengan metode SWOT melalui penelitian kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi Pertamina didalam bisnis bahan bakar minyak. Dari analisis SWOT tersebut dapat diketahui posisi perusahaan dan strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan di dalam bisnis bahan bakar minyak pada era pasar bebas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih mempunyai kondisi internal yang kuat dan masih adanya peluang yang cukup besar di dalam bisnis bahan bakar minyak di Indonesia, meskipun ancaman yang akan di hadapi cukup besar pada era pasar bebas. Strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah strategi Intensif atau integration.Adapun strategi bisnis bahan bakar minyak yang perlu dilakukan oleh Pertamina adalah mengupayakan maksimalisasi pangsa pasar, mengembangkan kompetensi inti dalam infrastruktur distribusi bahan bakar minyak, memperkuat integrasi vertikal antara pengolahan dan pemasaran bahan bakar minyak, meningkatkan kualitas mutu bahan bakar minyak serta cost effectiveness dalam penyediaan distribusi bahan bakar minyak."

"Sistem distribusi BBM bersubsidi di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada penurunan ketersediaan BBM di Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi Indonesia. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mendapatkan suatu model perkiraan dinamis distribusi BBM agar dapat diketahui berapa jumlah persediaan minyak dalam beberapa tahun ke depan sehingga dapat menghasilkan aktivitas sistem yang efektif dan efisien. Penelitian ini dibatasi dengan BBM bersubsidi premium di Indonesia. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap sistem distribusi ini adalah variabel jumlah produksi dan konsumsi BBM premium di Indonesia per tahun. Variabel-variabel yang diambil mulai dari tahun 2000 sampai 2030. Permodelan sistem distribusi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik yang digambarkan dalam suatu diagram sebab akibat. Model ketersediaan BBM terdiri dari dua sub model yaitu sub model persediaan dan sub model kebutuhan konsumsi. Ada empat skenario menurut tujuan model, yaitu (1) skenario tanpa kebijakan; (2) skenario dengan kebijakan peningkatan harga BBM; (3) skenario dengan kebijakan penggunaan jenis BBM lain; (4) skenario dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor. Setiap skenario akan menghasilkan perkiraan ketersediaan BBM yang berbeda-beda."

"Energi yang digunakan oleh sektor transportasi di Indonesia hampir 90% merupakan energi yang bersumber dari fosil sehingga disebut fosil-oil yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (un-renuable resources). Sampai pada batas waktu tertentu sumber energi (cadangan) bahan bakar transportasi jenis minyak ini akan habis, sehingga perlu adanya beberapa program atau langkah nyata yang harus diambil untuk menghemat penggunaan sumber energi minyak tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah disektor transportasi yang telah dilaksanakan pasta kenaikan BBM tahun 2003 antara lain diversifikasi energi, konservasi energi, kebijakan insentif dan disinsentif, kebijakan standarisasi, dan kebyakan tarif.Straiegi dan langkah aksi yang harus segera dilakukan dari kebijakan tersebut adalah mengurangi jumlah permintaan BBM jenis premium dan solar dalam rangka penghemalan energi khusus untuk sektor transportasi karena salah salu dominasi jenis angkutan jalan dalam pemakaiaan energi cukup tlinggi. Konsumsi energi disektor transportasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pergerakan dan aktivitas manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bentuk pergerakan tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap jenis angkutan, konsumsi energi dan prasarana system transportasi."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi. Adanya perbedaan potensi antar daerah menjadikan transportasi sebagai satu-satunya sarana dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah.Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Anal isis Jalur (Structural Analysis Path{ SPA). Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertarna, untuk menganalisis pengaruh transportasi terhadap sektor produksi, faktor produksi dan institusi; Kedua untuk mengetahui identifikasi jalur pengaruh sektor transportasi pada penerimaan rumah tangga; Ketiga menganalisis pengaruh investasi di sektor transportasi terbadap sektor ekonomi dan institusi; Keempat untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan subsidi BBM terhadap penerimaan rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan dengan sektor transportasi mempengaruhi sektor produksi, faktor produksi dan institusi, adanya investasi yang menyebabkan peningkatan output sektor transportasi akan meningkatkan sektor-sekfor ekonomi lainnya dan meningkatkan penerimaan institusi (rumah tangga dan perusabaan), tcrutama rumah tangga bukan pertanian golongan bawah dan atas di kota. Kebijakan penurunan subsidi rill BBM lebih berdampak pada rumah tangga bukan pertanian di kota baik golongan bawah maupun golongan atas sert.a rumah tangga golongan bawah di desa.Tetapi berdasarkan rasio tabungan, rumah tangga yang mendapat beban lebih berat karena penurunan subsidi riil BBM adalah golongan rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan angkatan kerja di desa.

---

ABSTRAKThis thesis is intended to show that the transportation system has played a very important role in economic development, especially in production and distribution activities. Potential differentiation between region makes transportation become more important to distribute goods and service to fulfill the needs. By using the SAM and the SPA analysis the objectives of this study are first, to analyze the effect of transportation to industries/production sectors, production factors and institution; second, to identify the effect path of transportation on household income; third, to analyze the effect of transportation investment to economy sectors and institutions; forth, to analyze the effect of reducing petroleum subsidy to household income.The research show that investment on transportation will improve the economic development, through output reaction, as well as the household and firm income, especially for both lower and upper class of non agriculture household in urban area. The policy of lowering petroleum real subsidy has more impact to the lower class of non agriculture household in urban area and rural area, as well as the upper class in urban area. However, in term of saving ratio, household agricultural workers and non labor force household in rural area are those who get more burden."

"Sejalan dengan perkembangan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri, maka permasalahan dalam suplai dan distribusi bahan bakar minyak akan semakin komplek, karena besar dan luasnya jangkauan distribusi yang harus dilayani. Mengingat Indonesia negara kepulauan, maka peranan armada tanker (transportasi laut) dalam suplai dan distribusi BBM dalam negeri, memegang peranan yang sangat vital dan strategis, hal ini terlihat hampir 70% kebutuhan BBM disuplai dan didistribusikan dengan armada tanker/tongkang. Pola suplai distribusi BBM yang menitik-beratkan terjaminnya ketersediaan BBM dengan jumlah, kualitas dan waktu yang tepat atau dikenal dengan "security of supply", dimana mendatang tentu tidak dapat dipertahankan. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan kajian (optimasi) atas pola suplai distribusi yang diterapkan, untuk mencapai pola suplai yang optimum. Optimasi pola suplai distribusi BBM dalam negeri terpusat pada pemilihan rute pengiriman produk (BBM) dari sumber ke tujuan dalam jaringan distribusi, sehingga total biaya transportasi dapat diminimumkan. Optimasi dimulai dengan melihat gambaran verbal pola suplai distribusi yang ada, menentukan tujuan yang hendak dicapai, memperhatikan kendala yang dihadapi (variabel transportasi), kemudian diterjemahkan kedalam matrik transportasi dan diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (program komputer) Quantitative System For Business (QSB). Pola suplai distribusi BBM dalam negeri akan selalu berubah secara dinamis mengikuti perubahan yang terjadi pada variabel transportasi yaitu suplai BBM kilang, permintaan dari depot, kapasitas tangki timbun, kapasitas dermaga, jarak antara supply point dan discharges point, kondisi geografis dan lokasi dummy (lokasi floating storage untuk menampung BBM impor). Dari hasil optimasi, terlihat bahwa pola suplai distribusi yang diterapkan saat ini masih belum optimal, maka untuk tahap pertama perlu segera diterapkan pola suplai distribusi existing dimana potensi efisiensi yang dapat dilakukan sebesar US $ 21,933,222 atau Rp. 175.465.776.000,- per tahun tanpa adanya investasi. Mengingat pola suplai distribusi existing bukan merupakan pola suplai distribusi optimum, maka langkah selanjutnya adalah merubah dari pola suplai distribusi existing ke pola suplai distribusi optimum (diperlukan investasi), dimana potensi efisiensi sebesar US $ 32,997,862 atau Rp. 263.982.896.000,- per tahun. Lokasi dummy (floating storage) di Tlk. Semangka dan Kalbut, masih dapat dipertahankan apabila total biaya sewa lebih kecil atau sama dengan US $ 14,130,040.0 per tahun. Bila biaya sewa floating storage lebih besar dari US $ 14,130,040.0 per tahun, maka fungsi floating storage tersebut dapat digantikan oleh transit terminal Tanjung Gerem dan transit terminal Manggis (diperlukan investasi untuk mengembangkan kedua transit terminal tersebut).

---

The trend of oil Fuel's demand in domestic always increases, hence the problem in supply and distribution of oil fuel will become more complex because of the scope of area which must be served. Indonesia is an archipelago country, so sea transportation has significant contribution in supply and distribution of oil fuel. It can be seen that almost 70% oil fuel's demand is supplied and distributed by tanker.

The model of oil fuel's supply and distribution, which based on security of supply, in the future will be obsolete. It needs to be evaluated to get optimum model.

Optimizing process will be focused in choosing route for distributing oil fuel from supply points to discharge points, to get minimum total transportation cost. Optimizing will be started with evaluating existing model, set up the objective, considering constrains (transportation variables), transfer it into transportation matrix, and will be solved by Quantitative System for Business (QSB). The optimum model always change following the change of transportation variables for instance supply from refinery, demand from depot, storage capacity, jetty capacity, distance between supply point and discharge point, geography condition, and dummy location (floating storage location for import oil fuel).

The existing model has not fully applied (uses tramper model). Subsequently the first step is doing fully applied existing model which has potential efficiency about US$ 21,933,222 or Rp 175.465.776.000,- per year without any investment. The existing model is not an optimum one; therefore it will be followed by second step that is change the existing model into optimum model (it needs investment), which has potential efficiency around US$ 32,997,862 or Rp 263.982.896.000,- per year.

Floating storage location in Teluk Semangka and Kalbut still optimum if its total rent cost is US$ 14,130,040 or less per year. On the other hand, if total rent cost of floating storage is more than US$ 14,130,040 per year, floating storage must be changed by expansion of Transit Terminal Tanjung Gerem and Transit Terminal Manggis."