Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit domestik merupakan salah satu besaran yang ikut membentuk uang primer, dan uang primer adalah penentu uang beredar, yang pada akhirnya mempengaruhi laju inflasi. Dalam mengatur keseimbangan moneter, Bank Sentral memakai kredit domestik, dengan terlebih dahulu menetapkan target tertentu untuk tingkat pertambahannya. Tulisan ini mencoba meneliti sejauh mana pengaruh perubahan kredit terhadap komponen-komponen Neraca Pembayaran. Untuk melihat hubungan kredit dengan Neraca Pembayaran, pertama sekali dilakukan deskripsi kebijaksanaan kredit yang telah ditempuh pemerintah Indonesia, kemudian diperbandingkan posisi komponen-komponen Neraca Pembayaran baik sebelum maupun sesudah penetapan kebijaksanaan tersebut. Disamping itu dilakukan juga pengujian statistik dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menetapkan suatu formula untuk mencari besaran Pendapatan Nasional (Y) tersebut dan Impor (H), kemudian membandingkan dengan yang aktualnya. Cara kedua hasil adalah perkiraan pengujian "pangkat dua terkecil biasa" dengan memakai Y dan M sebagai variabel terikat dan masing-masing Ekspor (X), Pemasukan Modal (K) serta Pertambahan Kredit (D) sebagai variabel bebas. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa pengendalian agregat moneter, akibat terbukanya Indonesia terhadap perekonomian dunia melalui Neraca Pembayaran, lebih efektif melalui pertambahan kredit dibandingkan bila melalui uang nominal. Sementara untuk komponen kredit itu sendiri, model yang dipakai hanya bagus diterapkan untuk mencapai target impor dibandingkan dengan pendapatan secara lansung. Dan untuk mempengaruhi besaran impor dari tiga variabel yang dipakai, yang paling dominan adalah pertambahan kredit. Pertambahan kredit di dalam negeri akan menurunkan total impor. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pertambahan kredit domestik akibat kenaikan penerimaan sektor luar negeri tidak berhasil dikendalikan oleh Bank Sentral untuk tidak menaikkan inflasi secara keseluruhan. Penerimaan sektor luar negeri yang meningkat akan menaikkan laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi yang naik meningkatkan permintaan agregat. Dan karena sisi suplai domestiknya tidak mencukupi, maka masyarakat mendapatkannya melalui impor. Disamping perlu dicari model yang lebih tepat untuk perekonomian Indonesia, perlu kiranya variabel yang diuji ditambah, juga diambil hanya data-data yang kurun waktunya sama."

"Neraca pembayaran luar negeri adalah pencatatan aliran dana masuk dan keluar dari nilai barang, jasa dan modal dari suatu negara dengan semua mitra dagangnya selama periode tertentu, biasanya 12 bulan. Neraca pembayaran mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara dalam kedudukannya di antara pelaku ekonomi dunia. Karena menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara, maka kebijakan tentang neraca pembayaran menjadi perhatian utama tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga pelaku bisnis praktis maupun pemerhati ekonomi. Bahkan di Indonesia posisi neraca pembayaran luar negeri selalu diamati dengan serius karena pengalaman menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara perkembangan neraca pembayaran dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Masalah utama yang dibahas dalam penulisan ini adalah mencari komponen neraca pembayaran yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan posisi neraca pembayaran Indonesia. Analisis dilakukan terhadap perkembangan neraca pembayaran selama kurun waktu antara tahun 1978 - 1992. Dalam kurun waktu tahun 1978 - 1992 neraca pembayaran Indonesia secara umum memperlihatkan kondisi yang baik, kecuali pada tahun-tahun 1981/82, 1982/83, 1986/87 dan 1988/89 yang menunjukkan angka defisit. Neraca pembayaran yang menunjukkan surplus disebabkan oleh neraca perdagangan dan neraca modal yang selalu surplus, walaupun neraca jasa praktis tetap defisit. Hal ini berarti bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia secara makro dianggap cukup aman, dan Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Hasil analisis korelasi antara posisi cadangan devisa dengan komponen-komponen neraca pembayaran menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara cadangan devisa dengan neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Analisis proporsi menunjukkan bahwa persentase terbesar dari aliran modal masuk masih didominasi oleh kegiatan ekspor barang, sedangkan untuk aliran modal keluar didominasi oleh kegiatan impor barang dan pembayaran jasa. Dalam lima tahun terakhir ini, cicilan hutang luar negeri semakin membebani neraca pembayaran. Dengan demikian dalam pengelolaan neraca pembayaran komponen-komponen di atas harus menjadi perhatian utama. Perkembangan transaksi berjalan selama periode 1978 - 1992 menunjukkan situasi yang kurang menguntungkan karena hanya mengalami surplus pada tahun 1979/80 dan 1980/81. Defisit transaksi berjalan ini terutama disebabkan oleh defisit neraca jasa, yang didalamnya termasuk jasa transportasi dan pembayaran bunga hutang. Defisit neraca jasa memang menjadi masalah yang cukup serius karena ternyata korelasinya cukup kuat terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Semakin besar aktivitas ekspor-impor ternyata menyebabkan semakin besar pula defisit neraca jasa. Neraca perdagangan Indonesia selama kurun waktu tersebut selalu surplus namun bila komponen migas dikeluarkan, ternyata masih mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perdagangan barang ternyata belum mantap benar karena ekspor yang besar selalu disertai impor yang besar pula, baik bahan baku, komponen maupun barang modal. Besarnya impor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi domestik maupun asing. Investasi ini menyebabkan impor barang modal menjadi besar. Dalam jangka pendek, kegiatan impor ini memberatkan neraca pembayaran tetapi dalam jangka panjang dampaknya justru dapat positif. Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan neraca pembayaran adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan dengan pemasukan modal melalui investasi langsung maupun pasar modal sehingga walaupun hal ini menyebabkan neraca modal positif tetapi sebenarnya situasinya kurang menguntungkan. Hal ini diperburuk pula oleh komposisi valuta dan periode pinjaman yang berpengaruh terhadap kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang. Hutang Indonesia selama ini sebagian besar terdiri dari mata uang yen sehingga dengan meningkatnya nilai yen terhadap mata uang lainnya, kewajiban membayar dalam rupiah menjadi terns membengkak. Periode pinjaman hams diperhatikan karena hutang komersial yang dilakukan oleh swasta akan menyebabkan terjadinya arus modal keluar yang besar dalam periode yang singkat apalagi bila ada gejolak ekonomi atau politik dalam negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan pinjaman komersial jangka pendek. Berdasarkan analisis komponen-komponen yang pengaruhnya besar terhadap situasi neraca pembayaran, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga neraca pembayaran agar selalu dalam kondisi baik, yaitu : • Pembenahan sektor transportasi terutama transportasi laut.• Pembatasan hutang-hutang luar negeri jangka pendek.• Restrukturisasi komposisi mata uang hutang luar negeri.• Peningkatan ekspor non-migas.• Kebijakan substitusi impor dan deregulasi sektor industri hulu.• Penarikan investasi langsung luar negeri.• Peningkatan penerimaan jasa lain seperti pariwisata."

"Jumlah leverage baik itu merupakan kategori on balance sheet leverage ataupun off balance sheet leverage telah memicu negara-negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam) mengalami krisis finansial pada tahun 1997-1998. Terlebih lagi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat trend kenaikan dari derivative leverage pada bank-bank di ASEAN, yang menjadi salah satu kontributor dalam memicu risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara balance sheet leverage, derivative leverage, dan off balance sheet leverage terhadap risiko sistemik di negara-negara di ASEAN dari tahun 2009-2016. Penelitian ini juga mengamati urutan tiap-tiap bank yang menjadi kontributor risiko sistemik mulai dari yang terbesar. Penelitian ini menggunakan MES (Marginal Expected Shortfall) untuk mengukur kontribusi risiko sistemik dari setiap bank. Dengan dikontrol oleh beberapa variabel spesifik bank, derivative leverage menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap risiko sistemik.

---

The excessive amount of leverage both on-balance sheet and off-balance sheet had led ASEAN countries (Such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore and Vietnam) region to experience financial crisis in 1997-1998. Moreover. As suggested by previous studies, there is an increasing trend of derivative leverage of banks in ASEAN that become a contributor to systemic risk in several countries. Therefore, this study aims to examine the effect of on balance sheet leverage, derivative leverage, and off-balance sheet leverage on systemic risk in ASEAN  countries from 2009-2016. In addition, this study also ranks banks in ASEAN to find which bank has the highest contribution to systemic risk. This study uses MES (Marginal Expected Shortfall) to measure systemic risk contribution of each banks. We find that after controlling some banks specific variables, derivative leverage has the most significant effect on systemic risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama permasalahan kualitas data pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) khususnya transaksi jasa. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas data pelaporan LLD memiliki permasalahan pada syarat kualitas data yaitu akurasi. Akar masalah dari kualitas data pelaporan LLD berasal dari sisi internal dan eksternal Bank Indonesia. Akar masalah dari sisi internal Bank Indonesia yaitu, Sandi Tujuan Transaksi (STT) kompleks, perkembangan transaksi jasa, dan pemeriksaan akurasi data secara manual. Sedangkan akar masalah dari sisi eksternal Bank Indonesia adalah mutasi rutin pegawai frontliner bank pelapor dan minimnya sosialisasi yang dilakukan Kantor Pusat (KP) bank pelapor. Untuk mengatasi akar masalah tersebut beberapa strategi yang direkomendasikan untuk dijalankan adalah penyesuaian pada daftar STT, sosialisasi dan pelatihan kepada Account Officer LLD, penyusunan tools otomasi pemeriksaan akurasi data, penyusunan e-learning dan handbook pelaporan LLD, serta penambahan kebijakan terkait kewajiban sosialisasi yang dilakukan KP bank pelapor.

---

This study aims to analyze the root causes of data quality problems in Foreign Exchange Reporting (LLD) as the primary data source used in the preparation of the Indonesian Balance of Payments (NPI), especially in service transactions. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation, and document analysis. The results of the study concluded that the data quality problem of LLD reporting was data accuracy. The root causes of the data quality problem of LLD reporting come from both the internal and external sides of Bank Indonesia. The root causes from the internal side of Bank Indonesia are complex transaction purpose codes (STT), understanding of LLD’s Account Officers related to the development of service transactions, and manual data accuracy checks. While the root causes of the data quality problem from the external side of Bank Indonesia is the routine mutation of frontliner employees of the reporting bank and the lack of training conducted by the Head Office of the reporting bank. To address the root of the problem, several strategies are recommended to be implemented, namely adjustments to the STT list, training to LLD Account Officers, preparation of automated data accuracy check tools, preparation of e-learning and handbook about LLD reporting, as well as additional policies related to training obligations by Head Office of the reporting bank."

"Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipilih oleh debitor atau kreditor sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan utang piutang. Setelah debitor dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor berhak mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi mekanisme pembayaran utang yang baru guna melunasi kewajibannya. Rencana perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga setelah disetujui. Setelah disahkan, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dengan syarat bahwa debitor telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan syarat pembatalan perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses pembuktian pembatalan perdamaian dalam forum penundaan kewajiban pembayaran utang PT Harmas Jalesveva. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Harmas Jalesveva terbukti lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian karena tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhinya sebagai developer apartemen dan tindakan kreditor yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima karena Sertifikat Laik Fungsi yang belum terbit dapat dibenarkan. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa sebaiknya terdapat peraturan pelaksana yang dapat mengatur secara lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi yang dapat menilai kelalaian debitor, PT Harmas Jalesveva harus mengatur secara rinci mengenai cara penyerahan unit apartemen dalam suatu surat resmi yang mengikat.

---

Suspension of debt payment could be chosen by debtor or creditor as a way to solve debt problems. After a debtor is in the condition of suspension of debt payment, a debtor has the right to propose a settlement proposal consisting of the new payment scheme to fulfill its obligations. The settlement proposal would be ratified by the Commercial Court after being approved. After the ratification, the settlement agreement could be cancelled on a condition of the debtor’s failure to implement the settlement agreement. This thesis discusses the regulation of cancellation of settlement agreement requirement in Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment and the proof of annulment of settlement agreement in suspension of debt payment forum PT Harmas Jalesveva. This research is conducted using a normative juridical legal research form and descriptive research typology. This research concludes that PT Harmas Jalesveva is proven failed in implementing the settlement agreement as a result of not implementing the regulation it has to obey as an apartment developer and the creditor’s act of rejecting to sign the Minutes of the Handover Meeting with the reason of Certificate of Worthiness (Sertifikat Laik Fungsi) that has not been published could be justified. The recommendations in this research are that there should be an implementing regulation which regulates the conditions to assess the debtor’s negligence and PT Harmas Jalesveva should regulate the details regarding the handover of the apartment unit in a form of a binding official letter."

"Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 1983 tidak menguntungkan, karena besarnya defisit pada neraca pembayaran, turunnya nilai ekspor migas, serta tidak berkembangnya mobilisasi dana perbankan, akibat adanya pagu kredit dan tingkat suku bunga. Hal ini mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan variabel-variabel ekonomi melalui serangkaian deregulasi agar lebih sesuai terhadap perubahan-perubahan kegiatan perekonomian, baik perubahan perekonomian Dalam Negeri, maupun perubahan perekonomian Luar Negeri. Pengaruh penyesuaian ini terhadap variabel-variabel ekonomi tertentu, dilihat melalui pengujian secara ekonometris, dengan metode pangkat dua terkecil yang biasa, atas model Donald J. Mathieson. Adapun datadata yang dipergunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari Bank Sentral, Biro Pusat Statistik dan International Monetary Fund. Hasil nyata dari berbagai deregulasi pada periode tahun 1983 sampai tahun 1990 adalah adanya perkembangan perbankan yang cukup pesat, baik jumlah mau responsnya terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi yang terkait. Pengujian atas data-data yang tersedia juga memperlihatkan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan atas permintaan akan pinjaman bank, deposito berjangka, maupun permintaan akan uang luas dilakukan cukup cepat. Demikian pula pada sektor perbankan, penyesuaian pada jumlah deposito berjangka berlangsung cukup cepat pula. Meskipun demikian, masih diperlukan waktu yang cukup/lebih lama untuk menilai apakah fleksibilitas variabel-variabel ekonomi tersebut benar-benar cukup baik, akibat berbagai deregulasi yang dilakukan Pemerintah."