Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Parkir yang memadai dan aman adalah salah satu sarana transportasi yang vital di kota besar. Salah satu jasa perparkiran yang tersedia adalah parkir di luar badan jalan (off-street) yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan maupun Badan Hukum. Dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir di luar badan jalan, pengendara berharap agar kendaraannya terjamin keamanannya, terhindar dari kerusakan maupun kehilangan. Dalam kenyataan di lapangan telah terjadi beberapa kasus dimana kendaraan yang diparkirkan di areal parkir yang dimaksud hilang ataupun barang yang ada di dalamnya hilang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pihak pengelola jasa perparkiran tidak mau bertanggungjawab dengan dalih bahwa di dalam karcis parkir telah nyata dicantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atau kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan dalam area parkir yang dikelolanya. Selain itu, pihak pengelola perparkiran berpendapat bahwa hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengendara selaku pengguna jasa perparkiran hanyalah sebatas perjanjian sewa-menyewa. Pernyataan pihak pengelola perparkiran didasarkan pada Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola jasa perparkiran tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan. Dalam thesis ini dibahas mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengelola jasa perparkiran dengan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa ataukah penitipan barang yang pada akhirnya menentukan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak serta tanggung jawab pengguna jasa perparkiran bila terjadi kerusakan, kehilangan maupun kemusnahan atas kendaraan yang diparkirkan.

---

An adequate and secure parking space is one of the most essential means of transportation especially in big cities. One of parking service management available is known as off-street parking which would be managed by not only Indonesian citizens but also legal entities. By parking his vehicle on off-street parking space, a rider practically exert to prevent his vehicle from any damage or loss that could probably happen and make sure that the vehicle has already been parked in safe and secure space. Reality bites, in fact there are several cases in which the already-parked vehicles lost or the goods inside the vehicles had surprisingly been taken away. The problem is, until at the time being, that the parking service management seems to make an effort to avoid its responsibility due to any loss and damage upon the vehicle parked on the so-called secure parking space which is officially run and managed by the management company since the responsibility limitation is clearly stated on parking tickets. Moreover, the parking management is of the opinion that the existing legal correlation between parking management and consumers utilizing the parking service is merely rental agreement; consequently, they can not be charged. According to their explanations, the statement of their limited responsibility is argumentatively based on Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran. The main theme of this thesis is emphasized on the legal correlation between parking service management and the consumers utilizing its service in order to reveal the exact relation: rental agreement or depositing (storaging) agreement. That being said, in the end this thesis ascertains the legal rights and duties of each party as well as the legal responsibilities of parking service management in case of losing, damaging upon the parked vehicles."

"Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Ada dua kepentingan yang saling berbentur dalam usaha perparkiran. Pertama, kepentingan pengelola parkir yang ingin mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Kemudian kepentingan konsumen pemanfaat jasa parkir. yang menginginkan keamanan dan keselamatan atas kendaraannya. Faktanya, seringkali konsumen dirugikan oleh pengelola parkir. Salah satu sebab adalah adanya klausula baku dalam tiket parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di area parkir miliknya. Mengenai hal ini konsumen tidak dapat berbuat banyak karena harus menerima klausula baku tersebut saat menggunakan area parkir tertentu. Menurut UUPK Pasal 18 ayat 1a klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Namun pengelola parkir di Jakarta menggunakan PERDA DKI Jakarta No. 5 / 1999 pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Sebenarnya pengelola parkir harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika konsumen pemanfaat jasa parkir dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan UUPK yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen."

"Perparkiran memiliki fungsi yang panting bagi Pemerintah DKI Jakarta, baik dari peranannya dalam menyumbang retribusi kepada Pemda, maupun dari sisi pelayanannya kepada masyarakat pengguna, serta pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas. Badan Pengelola (B.P.) Perparkiran merupakan insitusi yang ditugaskan untuk mengelola perparkiran di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, kinerjanya selama ini kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaannya yang selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Padahal disinyalir potensi penerimaan parkir di DKI Jakarta jauh Iebih besar dari realisasi penerimaan saat ini, bahkan dari target yang ditetapkan. Penelitian bertujuan (1) mengkaji sistem pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta, (2) mengidentifikasi faktor-faktor apa Baja yang menyebabkan rendahnya kinerja organisasi BP. Perparkiran DKI Jakarta, Ichususnya dalam hal pemungutan retribusi parkir, (3) mengajukan konsep usulan strategi pemecahan permasalahan-nya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta dalam hal pemungutan retribusi dan kontribusi parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip eksplanatif. Data primer didapatkan dari wawancara dengan tenaga kerja di BP Perparkiran dengan fokus juru parkir non-organik, serta pengamatan langsung ke lokasi-lokasi parkir dengan fokus pada lokasi parkir on street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya) dan tiap wilayah diambil contoh dua ruas jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh BP Perpakiran sebenarnya masih di bawah potensi penerimaan parkir yang sebenarnya. Ada selisih yang cukup tinggi antara potensi penerimaan parkir dengan realisasi penerimaannya. Dari beberapa contoh lokasi parkir selisih ini hampir mencapal lima kali lipat. Berarti selama ini ada kebocoran yang cukup besar dari peneriraan parkir yang tidak diterima oleh BP Perpakiran. Sistem target yang digunakan oleh BP Parkir selama ini tidak efektif. Tidak ada sanksi atau disinsentif terhadap pihak-pihak yang seharusnya memenuhi target, bahkan pengelola parkir swasta Sebaliknya, juga tidak ada iinsentif bagi juru parkir atau pengelola parkir swasta apabila tidak memenuhi target. Pembangunan gedung parkir secara ekonomis tidak layak dalam sistem tarif yang ada sekarang. Tingkat pengembaliannya terlalu lama dan internal rate of retumnya terlalu kecil dibanding dengan biaya modalnya. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada BP Perparkiran adalah (1) penyempurnakan sistem target agar Iebih fungsional dalam mendorong penerimaan parkir, (2) penyempurnaan proses pemungutan retribusi, (3) perubahan sistem imbalan, (4) ketentuan mengenai tarif perlu diperbaharui, karena secara riil tarif yang diberlakukan juga sudah berubah, (5) Pengembangan parkir off-street perlu memberikan keleluasaan kepada swasta untuk menentukan tarif secara bebas dan untuk menggabungkan fasilitas lain dalam gedung parkir untuk menambah pendapatan dengan tetap mengutamakan fungsi perparkiran sebagal tujuan utama."

"Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit.

---

This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods.

The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit. "