Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini timbul adanya keraguan atas laporan keuangan yang disajikan karena dianggap belum dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan secara keseluruhan bagi para pemakai laporan keuangan. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap validitas dan reliabilitas dari informasi yang disajikan. Selain itu juga adanya kritik-kritik yang ditujukan terhadap penerapan prinsip akuntansi. Hal utama yang menyebabkan kelemahan tersebut adalah diterapkannya accrual concept. Selain itu kelemahan lainnya juga disebabkan oleh pengertian mengenai konsep-konsep dalam laporan keuangan. Oleh karena itu fungsi laporan keuangan sebagai laporan yang bersifat umum (general purpose) agak diragukan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, FASB menetapkan bahwa laporan arus kas harus disajikan bersama-sama dengan laporan keuangan yang utama menggantikan laporan perubahan posisi keuangan. Karena laporan arus kas dianggap dapat mengurangi kelemahan dari data-data yang disajikan dalam neraca dan perhitungan rugi laba. Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan penulis maka laporan arus kas dianggap mampu untuk menutupi kelemahan laporan keuangan. Untuk itu seharusnya laporan arus kas diwajibkan oleh PAI sebagai laporan keuangan utama. Sehingga para pemakai laporan keuangan dapat menggunakannya dalam pengam bilan keputusan. "

"Dalam Kongres IAI tahun 1986 telah ditetapkan suatu agenda prinsip akuntansi yang harus ditangani oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, dan salah satu prinsip akuntansi yang harus disiapkan adalah prinsip akuntansi untuk perusahaan perkebunan/pertanian/peternakan. Sampai sekarang ini prinsip akuntansi untuk penrsahaan perkebunan tersebut belum dikeluarkan, walaupun Kornite PAI telah merancang prinsip tersebut. Tujuan penulisan skripsi ada1ah untuk memberikan masukan bagi Komite PAI dalam merancang prinsip akuntansi tersebut. Fokus pembahasan skripsi ini adalah pada masalah-masalah akuntansi yang utama ada pada perusahaan perkebunan tanaman keras; yaitu akumulasi dan alokasi biaya, penilaian biaya dan aktiva tanaman, serta pengakuan pendapatan. Masalah-masalah akuntansi tersebut muncul karena adanya sifat tanaman keras yang spesifik dan lain dari produk atau aktiva perusahaan manufakturing. Pembahasan skripsi dilakukan dengan menjabarkan prinsip akuntansi bagi perusahaan pertanian yang telah ditetapkan oleh AICPA; kemudian penulis menjabarkan perlakuan akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan yang sebaiknya digunakan dalam perusahaan perkebunan tanaman keras dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu PAI. Perlakuan akuntansi dan pelaporan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tanaman keras dibedakan berdasarkan periode penanamannya : Pembibitan, Tanaman Belum Menghasilkan, dan Tanaman Menghasilkan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembibitan dialokasikan ke dalam perkiraan Biaya yang Ditang,guhkan, biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman tanaman keras sampai dengan siap dipanen dialokasikan ke dalam perkiraan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); pada masa siap dipanen atau masa komersial, perkiraan TBM tersebut dipindahkan ke dalam perkiraan Tanaman Menghasilkan dan didepresiasikan sepanjang umur komersialnya. "

"Pentingnya industri asuransi bagi perekonomian, maka penetapan standar akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan tata kelola perusahaan. Sampai saat ini penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia masih mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 Tentang Kontrak Asuransi yang merupakan standar sementara, sehingga diperlukan standar baru yang lebih baik yaitu PSAK 74 yaitu adopsi IFRS 17 dan akan berlaku efektif secara internasional pada tanggal 1 Januari 2023, sedangkan di Indonesia akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 74, dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, dan untuk mengetahui permasalahan kesenjangan yang terjadi dalam penerapan PSAK 74. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Asuransi X sudah mulai melakukan persiapan penerapan PSAK 74, namun masih terdapat kesenjangan terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Sementara itu, penyajian laporan keuangannya sendiri tidak mengalami perubahan signifikan kecuali penyesuaian beberapa akun terkait penerapan PSAK 74.

---

The importance of the insurance industry for the economy, the establishment of accounting standards in the financial statements of insurance companies is needed to support the improvement of corporate governance. Until now, the preparation of financial reports for insurance companies in Indonesia still follows the standards of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 62 concerning Insurance Contracts which is a temporary standard, so a new, better standard is needed, namely PSAK 74 which is an adoption of IFRS 17 and will become effective internationally on January 1, 202s3, while in Indonesia it will become effective on January 1, 2025. This study aims to determine the readiness of insurance companies in implementing PSAK 74, its impact on the presentation of financial statements, and to find out the issue of gaps that occur in the implementation PSAK 74. This research is a qualitative case study with primary and secondary data taken through semi-structured interview techniques, observation and documentation. From the research results, it was found that Insurance Company X had started to make preparations for the implementation of PSAK 74, but there were still gaps related to several issues that must be considered in its implementation. Meanwhile, the presentation of the financial statements themselves did not experience significant changes except for adjustments to several accounts related to the implementation of PSAK 74."

"Kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal semakin menurun. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah emiten telah memberikan informasi yang cukup dan tidak menyesatkan bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Bapepam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public dalam hubungannya dengan ketentuan Bapepam, PAI, NPA dan ketentuan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan untuk pengumpulan dan analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran dalam laporan keuangan emiten yang lolos dari perhatian Bapepam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyangkut komponen-komponen laporan keuangan dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan di atas, baik yang material maupun yang tidak material. Dalam menyatakan opininya masih banyak yang tidak memenuhi standar ketentuan NPA. Dalam mengklasifikasikan pos-pos transaksi ke dalam kelompok-kelompok perkiraan masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapepam dan PAI. Banyak perusahaan yang tidak menyajikan transaksi hubungan khusus/afiliasi secara tersendiri dan beberapa di antaranya tidak memberikan keterangan mengenai hal ini. Banyak perbedaan kebijakan dalam metode penilaian dan metode penyusutan dalam suatu industri yang sarna. Untuk pos-pos yang material masih banyak yang kurang jelas pengungkapannya. Kesimpulan dari hasil analisa atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Bapepam dan PAl. Saran dari hasil penelitian antara lain laporan keuangan untuk masyarakat sebaiknya bentuk panjang; Bapepam sebaiknya menentukan penjelasan tambahan apa saja yang harus ada untuk tiap jenis industri; Bapepam seharusnya menstandardisasikan laporan keuangan perusahaan go public, Bapepam sebagai pengawas agaknya perlu bertindak lebih tegas atas pelanggaran-pelanggaran terhadap laporan keuangan emiten."