Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijaksanaan taiif pulsa telepon di Indonesia menggunakan sistem subsidi silangdimana tarif pulsa percakapan SLJJ (Sambaungan Langsung Jarak Jauh) ditetapkan tinggi untuk mensubsidi taiif percakapan lokal yang rendah. Tanpa adanya evaluasi kembali atas hal tersebut, akan merugikan balk Telkom sebagai produsen Inaupun masyarakat sebagai konsumen. Penetapan taiif yang tidak sesuai akan menyebabkan produksi pulsa telepon yang tidak optimal dan juga tingkat pendapatannya. Skripsi mi bertujuan untuk melihat apakah kebijaksanaan penetapan taiif pulsa yang dilakukan saat mi telah tepat dan apakahterdapat altematif lainnya yang dapat dipakai.Perhitungan taiif pulsa telepon menggunakan pendekatan anggaran yangberdasarkan pada perhitungan alokasi biaya yang teijadi. Penelitian mi menggunakanalokasi biaya berdasarkan nilai penjualan yang dihasilkan dan produksi pulsa telepon untuk periode tahun 1992.Hasil perlutungan menunjukkan bahwa tarif pulsa percakapan SLJJ menuliki margm diatas harga pokok produksi (HPP) 10 kali lebih besar dibandmg percakapan lokal Subsidi silang yang terlalu besar mi tentunya sudah perlu diseimbangkan kembah mengingat akibatnya. Model Total Long Run Jncremental Cost (TLRIC), Average Jncremental Cost (AIC) dan program Rebalancmg dapat digunakan sebagai alteniatif perhitungan taiifpulsa.Saran yang dapat diberikan adalah untuk melihat juga faktor ékstemal seperlipennintaan pasar dan tingkat persaingan, selain memperdalam evaluasi terhadap faktorinternal seperti biaya, tujuan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan."

"Tenaga listrik telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan bagi sebagian besar masyarakat den bisa dikatak an rnenguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu Pemerintah yang diwakili Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) harus menyediakan dalam jumlah yang cukup, kehandalan dan mum yang balk, dan harga yang tepat. Harga yang tepat di sini berarti memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang den sekaligus rnemungkinkan PLN untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, penetapan tarif dalam perusahaan ini menjadi sangat komplek dan menjadi masalah yang sangat penting. .Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan, penulis berusaha menyusun skripsi mengenai masalah ini. Proses penetapan tarif pada perusahaan kelistrikan bisa dibagi dalam dua tahap yaitu menentukan harga pokok pelayanen (cart of service/ yang ekuivalen dengan pendapatan yang dibutuhkan, kemudian merancang struktur tarif yang akan memenuhi pendapatan tersebut dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam tahap pertarna perusahaan harus memperhatikan kontribusi masing-masing pelanggan terhadap biaya yang ditanggung perusahaan yang bisa dibagi dalam tiga kelompok yaitu karakteristik permintaart, jumlah pemakaian, dan karakteristik pelayanan dari masing-masing pelanggan. Sedangkan dalam tahap kedua, faktor yang paling menentukan adalah judgement PLN melakukan tahap pertama dengan menghitung harga pokok penjualan untuk tiap jenis tegangan yang disalurkan dan harga pokok untuk suatu golongan pelanggan ditentukan sesuai dengan tegangan yang dimintanya. Jadi PLN mengalokasikan biaya bukan kepada pelanggan akan tetapi kepada jenis tegangan. Di sini berarti PLN tidak memperhatikan faktor yang menyebabkan biaya (cost driver) dalam mengalokasikan biaya kepada pelanggan sehingga menyebabkan alokasi biaya yang tidak adil. Di samping itu, perhitungan PLN ini menghasilkan HPP hanya per kWh yang mana hal ini tidak konsisten dengan tarif yang ditetapkannya yaitu per kVA (biaya beban) dan per kwh (biaya pemakaian). Sedangkan pada tahap kedua, PLN telah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses penetapan tarif ini, PLN perlu meninjau kembali metode perhitungan harga pokok penjualan yang dipakainya. Mengingat masalah ini cukup penting dan juga rumit, PLN perlu membentuk bagian tersendiri dalam struktur organisasinya untuk melaksanakan tugas ini. "

"The objective of this study is to analyze the impact of fuel price subsidy on economic performance in Indonesia. The analysis using econometric approach with simultaneous equations model and solved by 2SLS method. The results of this study shows that the abolishment of fuel price subsidy will create, increasing unemployment, appreciation of domestic exchange rate, increasing riil interest rate, decreasing general prices or deflation, and lowering economic growth."

"Mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, selanjutnya untuk mengisi kekosongan peraturan, muncul kebijaksanaan dalam pemberian Subsidi kepada Daerah yang dikenal dengan nama Subsidi Daerah Otonom (SDO).Dalam perkembangannya keadaan tersebut mengakibatkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang terbentuk, di mana Subsidi Daerah Otonom termasuk di dalamnya, menjadi bersifat terpecah-pecah; tidak memiliki dasar hukum yang kuat; dan sangat fleksibel.Tujuan pemberian Subsidi Daerah Otonom sebenarnya adalah untuk memperkuat keuangan daerah sebagai pelaksanaan prmsip otonomi daerah. Namun pada saat ini alokasi Subsidi Daerah Otonom justru berakibat ada ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi Subsidi Daerah Otonom dan atas dasar keadaan tersebut diupayakan untuk mendesain sistem alokasi yang diharapkan.Berdasarkan teori perilaku organisasi, diketahui bahwa alokasi Subsidi Daerah Otonom merupakan bentuk dari kebijaksanaan sebagai hasil pengambilan keputusan organisasi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal organisasi yang meliputi perilaku, struktur, dan proses organisasi, serta faktor eksternal organisasi yang meliputi politik dan ekonomi. (Gibson, Ivanicevich dan Donnelley, 1994).Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menitikberatkan cara penelitian pada studi sebab-akibat dan perbandingan, serta studi korelasi.Masing-masing variabel faktor internal dan eksternal organisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Variabel faktor internal (struktur, dan proses) semuanya berpengaruh kuat, sedangkan variabel faktor eksternal organisasi berupa faktor ekonomi pengaruhnya lemah, namun ternyata faktor politik pengaruhnya justru kuat terhadap alokasi Subsidi Daerah Otonom. Pengaruh dari masing-masing variabel tersebut tidak selalu searah, sebagian bersifat memperburuk dan sebagian sangat kondusif terhadap alokasi Subsidi Daerah Otonom.Selanjutnya disarankan agar dilakukan reformulasi dan redesain terhadap sistem alokasi Subsidi Daerah Otonom dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi serta upaya untuk memperkokoh keuangan daerah."

"Penelitian ini dilatarbelakangi situasi ekonomi terakhir, di mana biaya operasional meningkat, daya beli masyarakat menurun, tarif perawatan kelas III yang ditetapkan melalui Perda, menyebabkan kelas III di rumah sakit memerlukan subsidi, karena tarif yang ditentukan di bawah biaya satuan. Subsidi diharapkan didapat dari pelayanan pasien kelas II ke atas, yang dikenal sebagai subsidi silang. Dengan subsidi silang diharapkan rumah sakit dapat mencapai titik impas dalam pembiayaannya.Rumah Sakit Atma Jaya didirikan dengan tujuan melayani masyarakat kurang mampu dan menunjang pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jiwa subsidi silang sesuai dengan misi rumah sakit, option for the poor.Tujuan penelitian adalah menganalisa subsidi silang di unit produksi Rumah Sakit Atma Jaya (yang terdiri dari unit rawat jalan, unit rawat inap kelas III, unit rawat inap gedung E untuk kelas II ke atas dan unit penunjang medik), termasuk mendapatkan gambaran biaya dan pendapatan masing - masing unit produksi. Penelitian bersifat deskriptif, berdasar data sekunder, yaitu laporan pertanggungjawaban direksi rumah sakit Atma Jaya, tahun 2000. Dalam perhitungan pembebanan biaya overhead, digunakan metode relative value.Berdasar hasil penelitian di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta, dapat disimpulkan bahwa :1. Subsidi silang seperti yang dimaksud oleh Yayasan tidak terjadi seperti yang diharapkan, bahkan pasien gedung E yang merupakan pasien kelas menengah ke atas masih disubsidi oleh Yayasan.2. Subsidi silang terjadi walau tidak seperti yang dimaksud Yayasan, yaitu dari unit penunjang medik, ke unit perawatan pasien.3. Subsidi untuk pasien, makin besar jika pasien dirawat dikelas lebih tinggi4. Biaya satuan setiap kelas perawatan berada di atas tarif yang ditetapkan.5. Tingkat hunian tempat tidur masih rendah, terutama untuk kelas yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang.Sebagai saran untuk kelanjutan operasional rumah sakit, perlu dicari penyebab rendahnya tingkat pengisian tempat tidurnya, terutama untuk kelas II ke atas.

---

A Crosswise Subsidy Analysis at the Revenue Center of Atma Jaya Hospital in JakartaWith recent economic situation as a background, where operational expenditures are increasing and purchasing power of the community is declining, this research is conducted to estimate total subsidy required by the hospital due to low tariff determined by the Regional Regulation. This subsidy is supported to generate from the second class of inpatient care and up, known as cross-subsidy. By crosswise subsidy, it is expected that the hospital can reach a break-even point in its expenditures.

The Atma Jaya Hospital is established with the aim to serve the needy community, and to facilitate educational program for Unika Atma Jaya's Faculty of Medicine. The principle of crosswise subsidy is in accordance with the hospital's mission, namely option for the poor.

The purpose of this research is to analyse the crosswise subsidy at the revenue center of Atma Jaya Hospital (consisting of out-patients unit, third-class hospitalization unit, the E building hospitalization unit for the second class and above, and the unit for medical support), as well as to get a picture of costs and revenues of each revenue unit.

This quantitative research is based on secondary data, the responsibility report of the board of the Atma Jaya Hospital, year 2000. In calculating the overhead costs the relative-value method is used.

Base on the research outcome at the Atma Jaya Hospital in Jakarta, it may be concluded that :

1. The crosswise subsidy as meant by the Foundation is not occuring as expected; the E building patients who are of the intermediate class and above, are still even subsidized by the Foundation.

2. Crosswise subsidy does occur. Eventhough not expected by the Foundation,namely from the medical support unit to the hospitalized patient unit.

3. Subsidy for the patients increases if they are hospitalized in a higher class.

4. The unit cost for each class of hospitalized exceed the established rates.

5. The level of bed occupancy is still low, mainly for classes which are expected to provide crosswise subsidy.

As a recommendation to the hospital, further research should be conducted to explore causes of low bed occupancy rate (BOR), especially of the second and above."

"ABSTRAKPelayanan Rawat Inap di rumah sakit tersedia dalam berbagai kelas perawatan, sehingga tarif yang ditetapkan sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Tarif kelas yang lebih tinggi diharapkan memberi subsidi pada kelas perawatan yang lebih rendah (subsidi silang). Di Rumah Sakit Santo Yusup perbedaan tarif pada kelas-kelas yang disebut diatas belum terlihat, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah subsidi silang dari kelas I ke kelas III terjadi di Unit Rawat Inap Theresia pada triwulan IV 1994 dan triwulan I tahun 1995. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif dengan menggunakan data sekunder atau data biaya dari Unit Rawat Inap Theresia Rumah Sakit Santo Yusup periode triwulan IV 1994 dan triwulan 1 1995. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi subsidi silang dari kelas I ke kelas III (antar kelas perawatan), tetapi subsidi diperoleh dari unit pelayanan lainnya ke rawat inap (farmasi dan laboratorium). Hal ini menunjukkan adanya subsidi silang antar jenis pelayanan. Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk manajemen rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan utilisasi kelas 1 di Unit Rawat Inap Theresia, sehingga terjadi subsidi silang yang diharapkan.

---

Inpatient services in hospital is usually divided into various classes of room which consequently will have differences on its price. Price of the upper class which is usually higher, is expected to subsidize the lower one (cross subsidy). Yet, in Santo Yusup Hospital difference of the room price on those classes, do not reflect the above intention therefore, the objective in of this study is to identify whether a cross subsidy from first class to third class exists in the Theresia Ward in fourth quarter of 1994 and first quarter of 1995. The method of this study is evaluative method by using secondary data (cost information) taken from the Theresia Ward Santo Yusup Hospital during fourth quarter period in 1994 and first quarter period in 1995. The result shows do not yield any evidence that cross subsidy exist from first class to third class ( among inpatient units ). However it is obvious that subsidy for inpatient service flows from another service units such as Pharmacy and Laboratory (cross subsidy among various kinds of service units). This study can be an input to the management of Santo Yusuf Hospital improving the utility of first class of Theresia Ward so that cross subsidy can exist as expected. "

"Perkembangan arah penyelenggaraan telekomunikasi dari monopoli menuju kompetisi membutuhkan dukungan perangkat regulasi yang memadai guna menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan efektif. Salah satu regulasi tersebut adalah pengaturan interkoneksi termasuk penentuan biaya interkoneksi- Pengaturan interkoneksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (fairness), berbasis biaya, tidak membeda-bedakan (non-discrimatory) dan tidak saling merugikan masing-masing penyelenggara. Tarif interkoneksi yang berlaku saat ini di Indonesia belum mencerminkan kondisi kompetisi karena masih didasarkan pada keputusan men§eri No. KM 46/PR.30l/MPPT-98 dan No. KM 37/ l999, yang berarti masih bemaung pada produk Undang-Undang Telekomunikasi yang lama (Undang-Undang no. 3 tahun 1989) yang masih berada pada nuansa monopoli sehingga diperlukan suatu peraturan baru mengenai interkoneksi yang khususnya mengatur mengenai besamya tarif interkoneksi yang baru.Untuk melakukan perhitungan biaya interkoneksi terdapat beragam metoda seperti : biaya berbasis eceran, pengirim ambil semua, bagi hasil, dan berbasis biaya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Dari berbagai metoda tersebut yang merniliki keunggulan lebih dibandingkan yang lainnya adalah metoda berbasis biaya terutama dengan pendekatan Biaya Peningkatan Jangka Panjang (LRIC) dimana masing-masing operator akan mendapatkan bagian pendapatan dari suatu panggilan secara adil yang sebanding dengan penggunaan sumbemya secara eiisien dalam melayani suatu panggilan.Hal tersebut didukung dengan hasil simulasi, dimana dengan menggunakan metoda LRIC didapatkan tarif interkoneksi lokal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku saat ini namun menghasilkan tarif interkoneksi interlokal jauh lebih murah sehingga kondisi tarif Iokal yang mensubsidi interlokal yang ada saat ini dapat dihapuskan. Diperkuat pula dengan pendapat nara sumber ahli interkoneksi,menyebabkan LRIC menjadi metoda perhitungan interkoneksi yang tepat digunakan pada industri pertelekomunikasian di Indonesia.

---

Telecommunication industry that has moved towards competition requires a set of regulations that adequately guaranty effective and healthy competition among operators. One of them is interconnection regulation including determination of interconnection tariff. To support effective and healthy competition, interconnection regulation must be made based on faimess, cost base, non discriminatory principles and mutually beneficial to operators. Current interconnection cost applied in Indonesia does not represent competitive condition since it has been derived from Ministerial Decree number 46, 1998 and number 37,l999, which is based on previous Telecommunication Law (number 3,l989) in monopoly era.Therefore new interconnection law particularly related to new interconnection cost is required. Several method can be applied in calculating the tariiff such as : retail-based charges, sender keep all, revenue sharing, and cost based, with all its beneits and weakness in each method. From all the method mentioned earlier, its considered that cost based method with Long Run Incremental Costing (LRIC) approach will gives more benefit than others where each operators will cam revenue share in proportion with efficient resourse utilization for serving a call.Supported with an outcome from the simulation used in calculating the LRIC method, resulting a slight higher local interconection tariff (compare to existing tariff) but much lower tariff on long distance interconection, therefore, there will be no more subsidized tariff from local interconection to long distance interconection. It is also supported with judgement from several experts on interconection assuring that LRIC method is an appropriate use on Indoensian telecomunication industry."