Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan merupakan hak setiap orang, termasuk anak-anak keturunan Tionghoa. Namun, pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia, orang Tionghoa yang saat itu berstatus sebagai Middlemen minority harus memperjuangkan pendidikannya. Ketika politik etis diberlakukan, pendidikan berfokus pada pribumi. Berangkat dari permasalahan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan, yaitu 1.Jenis sekolah apa saja yang diikuti oleh anak-anak Tionghoa pada zaman kolonialisme Belanda di Indonesia? 2. Mata pelajaran apa saja dengan bahasa pengantar apa yang digunakan di sekolah-sekolah tersebut? 3. Anak-anak keturunan Tionghoa golongan apa saja yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut? Penelitian metode kualitatif dengan sumber data berupa buku dan artikel, baik luring maupun daring. Dalam penelitian ini didapati bahwa pendidikan anak-anak Tionghoa pada zaman pemerintah kolonial di Hindia Belanda dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah yang diselenggarakan rakyat seperti sekolah THHK dan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti ELS, HIS, dan HCS. Setiap sekolah memiliki kurikulum dan syarat masuk yang berbeda. Hal ini mempengaruhi pemilihan sekolah Tionghoa Totok dan PeranakanKata kunci: pendidikan; Tionghoa;Indonesia; pemerintah Kolonial Hindia Belanda

---

Everyone has the right of to education. Chinese descent children whose status were Middlemen minority had to fight for their education during Dutch East Indies era. The education in ethical policy was only focused on the indigenous people. Through the particular problem, there are three questions formulated, 1. What kind of school did the Chinese children attend during Dutch East Indies era? 2. What kind of subject and what language used in those particular schools? 3. What kind of group of Chinese descent children who could attend those particular schools? This research uses qualitative method. The data resources are obtained from both online or offline sources, such as books and articles. The result of this research shows Chinese children during Dutch East Indies era were divided into two categories: the school run by the society, such as THHK school and the schools run by Dutch East Indies government, such as ELS, HIS and HCS. Every school has different curriculum and requirements. The differences affect Totok Chinese and Peranakan Chinese’s preference on education.

Keywords: education; Chinese; Indonesia; Dutch East Indies era"

"Pencapaian Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dunia tidak lepas darikeberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah hal fundamental yangsangat penting dalam perkembangan suatu negara. Semakin baik sistem pendidikan yangditerapkan, semakin baik pula sumber daya manusia yang dihasilkan. Tiongkok perlusistem pendidikan yang baik dan kokoh untuk menghadapi tantangan dunia internasionaldi abad 21. Pada era kontemporer pasca-Mao Zedong, pemerintah Tiongkok telahmelakukan banyak reformasi dalam bidang pendidikan, khususnya pada tingkatpendidikan tinggi. Pada era Deng Xiaoping, pendidikan dipandang sebagai alat yangpenting untuk mencapai modernisasi ekonomi. Proyek 211 dan Proyek 985 dicetuskanpada era kepemimpinan Jiang Zemin. Kedua proyek tersebut merupakan peloporpesatnya perkembangan pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini disebabkan Proyek 211dan Proyek 985 bertujuan untuk menjadikan perguruan tinggi di Tiongkok sebagaiUniversitas Kelas Dunia. Kedua proyek ini merupakan salah satu faktor kunci yangberhasil mengantarkan beberapa perguruan tinggi Tiongkok meraih posisi dalampemeringkatan 100 besar universitas terbaik dunia dan menyamai kedudukan berbagaiuniversitas bergengsi dunia. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untukmenjelaskan dan menganalisis proses Proyek 211 dan Proyek 985, prestasi yang dicapaioleh universitas 211 dan 985, serta pengaruh Proyek 211 dan Proyek 985 dalammeningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Tiongkok.

---

The achievement of the Peoples Republic of China as a new power in the economic

world cannot be separated from the successful implementation of its education policy.

Education is a fundamental thing that is very important in the development of a country.

The better the education system which it implements, the better the human resources it

will produce. China needs a stable and solid education system to face global obstacles in

the 21st century. In the post-Mao Zedong contemporary era, the Chinese government had

carried out many reforms for education, especially in higher education. In Deng

Xiaopings reign, education was seen as an important device to achieve economic

modernization. The 211 and 985 Projects were initiated in Jiang Zemins reign. Both

projects are the pioneers for the rapid development of higher education in China. This is

due to the 211 and 985 Projects goal to transform universities in China to be World Class

University. These projects are one of the keys that successfully led several universities in

China to gain someplace in the top 100 rankings of the world's best universities. Those

China universities also can be compared with various prestigious universities in the world.

The research of this final project carried out through the historical approach to explain

and analyze the processes of Project 211 and Project 985, achievements that have been

achieved by 211 and 985 universities, and the impact of the 211 Project and 985 Project

in developing the quality of higher education in China."

"Universitas Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan yang menjadi landasan pengelolaannya, mulai dari PP 152/2000, PP 66/2010, dan UU 12/2012 yang baru saja disahkan. Perubahan peraturan tersebut merubah bagaimana tatanan dan praktik pengelolaan Universitas Indonesia. Perubahan yang terjadi terlihat pada hubungan universitas dengan stakeholdernya. Selain itu, perubahan tersebut mengakibatkan organ universitas seperti MWA dan SAU menjadi organ yang ada namun tidak diakui dalam Peraturan Pemerintah di masa transisi. Perubahan ini juga menyebabkan terganggunya operasional Universitas Indonesia karena ketiadaan rektor. Setelah dilakukan wawancara dan tinjauan terhadap peraturan yang berlaku, penelitian ini menyimpulkan bahwa Universitas Indonesia saat ini menerapkan pola PTP yang mana terdapat MWA dan SU sementara yang dibentuk oleh rektor sebelum Universitas Indonesia sebagai PTN BH resmi disahkan. Artinya, pola seperti BHMN dengan dua pengawas operasional yaitu MWA dan SU masih tetap ada. Organ pengawas MWA dan SAU terpisah dengan eksekutif universitas sehingga dapat disimpulkan bahwa Universitas Indonesia menerapkan dual system structure dalam tata kelolanya.

---

There was some changes of regulation of higher education in University of Indonesia, since, PP 152/2000, PP 66/2010, dan UU 12/2012. These changes create the structure and governance practice in Universitas Indonesia. It can be seen in it?s relationship with stakeholders. This changes make MWA and SAU become unauthorized entity in Peraturan Pemerintah while Universitas Indonesia is still in transition phase. Morover, it disturbs university?s operation because of the absence of rector.

After some interviews was held and regulation was evaluated, this research conclude that right now, Universitas Indonesia was governed as PTP where MWA and SU created by rector are still exist. It means that BHMN structure is still applied in Universitas Indonesia. MWA and SAU are separated with board of executive of Universitas Indonesia which means that Universitas Indonesia is applying dual system structure in it's governance."