Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah secara langsung mempengaruhi gerakan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan khusunya pembangunan desa melalui aktivitas Musrengbangdes selama ini."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Some weakness in corporate governance in 1980 in America and England, make it urgent to reform corporate governance in order to guarantee stakeholders for good business competition. Good governance is a guideline for companies to actualizes goals and governance. Application of good governance still not fully done by many company because this principle was not binding as a legal rules. This principle applied only as non-explicitly guideline by companies. This situation discourage good governance in practice. Legal construction is important to legitimate good corporate governance as a rule that should be obeyed by companies organs. Companies obligated to manifest principle of good corporate governance as legitimate rules."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalammelaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturanyang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini jugadilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasilpenilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapatdisimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalandengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masihkurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana.Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi“baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belummemiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancangRencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerjayang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memilikiaturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural danfungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACTThis research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform atConstitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, toidentify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation ofbureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research usesdescriptive analysis method. The data in this research is obtained through books,journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court.Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Basedon PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so itcomes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conductedhas succeeded and running well, just need some developments from the ineffectiveprograms like changes management program and procedures program. Meanwhile,based on good governance valuation, can be concluded that the implementation ofgood governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained“Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved likeConstitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor hasno role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor theimplementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Courtalso has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official andinternal auditor."

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services."