Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement."

"ABSTRAK^ engangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dikenal selain dalamPeraturan perundang-undangan nasional juga dikenal dalam sistem peradatan di^ sjng-masing daerah, khususnya dalam hukum adat Bali.angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluargaorang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangangkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Keistimewaan anakangkat dalam hukum adat Bali adalah terkait dengan sistem kekerabatan danPewarisan yang berlaku dalam adat setempat.Permasalahan yang dianalisis diampenelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pengangkatan anak, syarat formal danraatenal serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dalam hukum «datBau. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipepenelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data primer berupa studi dokumen^ n wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian inikuakukan dengan mengkaji beberapa kasus pengangkatan anak yang teijadi dalamkeseharian masyarakat di wilayah tempat penelitian. Pada dasarnya bentuk-bentukPengangkatan anak, terdiri dari Pengangkatan anak biasa dikarenakan suami istrisarna sekali tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak sentana rajeg yaitumengangkat anak perempuan menjadi status purusha, serta mekidihang raga ataunyerahang raga. Syarat material meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh orang tuayang mengangkat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang diangkat,sedangkan syarat formal meliputi tata cara dan proses yang harus dilewati dalamperbuatan hukum pengangkatan anak dalam adat Bali. Akibat hukum pengangkatananak pada prinsipnya adalah hilangnya segala hak dan kewajiban dari keluargaasalnya, dan mendapatkan segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnyasebagaimana halnya anak kandung, baik dalam bidang pewarisan pada khususnyadan lapangan hukum keluarga pada umumnya."

"ABSTRAKSetiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria pasanganhidup. Pandangan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam interaksiindividu dengan lingkungan. Sejak kecil individu telah ditanamkan ide mengenaipernikahan yang bahagia dan kriteria pasangan hidup yang baik, antara lain melaluisistem nilai yang dianut orang tua. Penanaman sistem nilai tersebut tidak terlepas daripola pengasuhan orang tua kepada anak. Suku Bali dengan sistem Patrilinialmemberikan peran yang besar pada ayah untuk menentukan dengan siapa anak bolehmenikah. Peran ini akan lebih terlihat apabila ayah mengharapkan anak tunggalperempuan mereka untuk menjadi penerus keluarga. Dalam hal ini, anak tunggalperempuan harus tetap tinggal di keluarga mereka, dan apabila mereka menikah makasuami masuk dalam keluarga perempuan (Nyentana). Penelitian ini bertujuan untukmendapatkan gambaran peran ayah dalam pemilihan pasangan hidup anak tunggalperempuan dalam keluarga Bali yang menetap di luar Pulau Bali, faktor-faktor yangmempengaruhi kriteria pemilihan pasangan hidup anak tunggal perempuan, sertamengetahui pengaruh adat Bali dalam pemilihan pasangan hidup anak tunggalperempuan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakanwawancara sebagai alat pengumpulan data utama dan observasi sebagai alatpenunjang. Wawancara dilakukan pada 3 orang subyek anak tunggal perempuan yangmemiliki ayah dari suku Bali, berusia 21-30 tahun, berasal dari status sosial ekonomimenengah ke atas, dan tinggal di luar Bali.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah berperan dalam pemilihan pasanganhidup anak tunggal perempuan dengan cara memberikan masukan dan gambarankriteria laki-laki yang mereka inginkan untuk menjadi pasangan hidup anak tunggalperempuan. Ayah tidak secara langsung berperan dalam menjodohkan anak tunggalperempuan dengan laki-laki pilihan mereka. Ayah juga tidak menekan kesedian laki-lakiuntuk nyetana sebagai kriteria pasangan hidup anak tunggal perempuan. Dalampenelitian ini ditemukan bahwa ayah terutama berperan dalam penanaman disiplin,kemandirian, dan prestasi akademik anak tunggal perempuan mereka.Hasil penelitianjuga menunjukkan 3 faktor yang mempengaruhi anak tunggal perempuan dalam memilihpasangan hidup, yaitu faktor homogami, faktor derajat pernikahan, dan faktor jaringansosial. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman anak tunggalperempuan mengenai nyentana masih terbatas.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengikutsertakan subyek ayahdalam penelitian. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan pendekatankuantitatif dengan cara membandingkan berbagai wilayah di Bali, atau membandingkanbeberapa suku di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah lembaga keuangan desa adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan dengan syarat harus memiliki awig-awig desa adat terlebih dahulu. Lembaga Perkreditan Desa yang diteliti dalam skripsi ini adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa adat Kedonganan tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku. Walaupun merupakan lembaga keuangan desa adat namun beberapa ketentuan hukum perdata digunakan dalam perjanjiannya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mencoba mengakomodir perkembangan zaman yang terjadi dengan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan unsur-unsur hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about a traditional village financial institution in Bali, name of this institution is "Lembaga Perkreditan Desa". Traditional Community in Bali should have Awig-Awig first before establish "Lembaga Perkreditan Desa". "Lembaga Perkreditan Desa" that are examined in this thesis is "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan". This study uses qualitative data analysis methods and normative research methods. The Model of Loan Agreement in "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan" is not contradict with the general rule of an agreement law in Indonesia. Although it is a traditional village financial institutions in Bali, but some rules of private law is used in the loan agreement. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan is trying to accommodate the on-going global development by harmonizing traditional values with the applicable private law in Indonesia."

"Latar Belakang Penelitian Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia di bawah Pemerintah Orde Baru adalah Pembangunan Negara dan Bangsa di segala bidang kehidupan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, lahiriah dan bathiniah berlandaskan Pencasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan secara harfiah pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang bersifat merubah keadaan dari yang lama menjadi baru, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Karena sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia, maka perubahan yang diinginkan itu selain tertuju kepada kebutuhan juga akan merubah sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam hal ini, maka sasaran perubahan yang dimaksud tidaklah dapat terlepas dari masalah-masalah yang menyangkut tata nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada hakikatnya menuntut pula adanya keteraturan. Oleh karena itu pelaksanaan pambangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah dan sarana menuju masyarakat Pancasila, yang kita cita-citakan,berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu dalam masa pembangunan ini sebenarnya hukum tidak hanya diharapkan akan dapat berfungsi sebagai sarana penunjang, akan tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat. Dengan perkataan lain hukum tidak lagi hanya mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi tampil di depan memberi arah pada pembentukan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum perlu dibangun secara terencana, agar hukum sebagai penunjang ataupun hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, mempersiapkan masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dalam suasana keteraturan, amen, tertib, adil dan damai. "