Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara, dan menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.Analisis implementasi kebijakan reklamasi pantura menjelaskan bahwa performansi implementasi dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan reklamasi, birokrasi di DKI Jakarta, karakteristik lembaga, sumberdaya, dan kondisi lingkungan. Penelitian tersebut mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggambarkan permasalahan secara sistematis dan faktual dengan memanfaatkan segenap unsur pelaku pembangunan kota pantai Jakarta sebagai unit analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reklamasi belum effektif, karena: kebijakan reklamasi dalam Perda Nomor 8/1995 belum menjelaskan secara menyeluruh; birokrasi belum menggambarkan kesatuan mekanisme perijinan dan masih tumpang tindih; karakteristik lembaga yang beragam berjalan tanpa koordinasi, rriengakibatkan penyimpangan peruntukan karena pelaksanaan reklamasi tidak terpadu; sumberdaya dalam implementasi menunjukkan kurang memadai, berupa kemampuan pelaksana dan dana yang kurang; kondisi lingkungan berupa kondisi ekonomi dengan kurangnya infrastruktur fisik, sumber daya manusia dan dana. Kondisi sosial menunjukkan kurang kondusif, karena sikap masyarakat yang kurang menerima dengan dampak reklamasi. Kondisi politik berjalan baik, namun, krisis dan cepatnya pergantian pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan.Penyimpangan peruntukan kawasan dalam implementasi dipengaruhi oleh: kebijakan reklamasi yang belum terpadu, karena rencana tata ruang belum digunakan sebagai acuan; tidak ada koordinasi dan komunikasi pada birokrasi sebagai akibat pelaksanaan reklamasi yang tidak terpadu; beragamnya lembaga dalam implementasi menyebabkan tidak sinkronnya rencana tata ruang olph lembaga atas pantura; tuntutan lebih pada kepentingan ekonomi dan politis daripada aspek sosial dan lingkungan; dan kemauan penegakan hukum tidak berjalan karena beragam kepentingan."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan reklamasi terhadap Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perwujudan reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Swasta. Dalam rangka penguatan konsep kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif pemanfaatan ruang kepada Pihak Swasta. Penentuan alternatif bentuk insentif yang memungkinkan untuk diberikan dilaksanakan melalui metode Content Analysis yang menghasilkan alternatif bentuk insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, kemudahan perizinan, pengurangan pajak, keringanan retribusi, serta urun saham. Alternatif bentuk insentif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode AHP dan menghasilkan tiga bentuk insentif dengan skor preferensi yang paling tinggi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelampauan ketentuan teknis, serta kemudahan perizinan.

---

Jakarta Capital City Government will carry out the reclamation of North Coast Region of Jakarta according to the principles development as defined in the law and regulations that prevail. The manifestation of North Coast Region of Jakarta reclamation is implemented through cooperation with private sectors. In order to strengthen these cooperation concept, Jakarta Capital City Government can give space utilization incentive to the private sectors. Based on Content Analysis method, the alternatives of this incentive that are feasible to be given are incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, licensing easiness, tax and retribution alleviation, and participate in shares. Those alternatives are then analyzed by using AHP method. The results show that three incentives with the highest preferenceare incentive on facilities and infrastructures provision, technical provisions excess, and licensing easiness."

"Tesis ini mengkaji mengenai (i) kesejajaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Development Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secara teoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar (koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi Pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-syarat kontrak.Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai kerjasama usaha reklamasi Pantura Jakarta, kesejajaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnis ini juga perubahan hukum yang terjadi, misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi setelah pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri."

"Penelitian ini mengungkapkan hubungan reklamasi pantai dengan hukum tanah nasional, perlu tidaknya penataan kembali ketentuan reklamasi pantai dalam suatu ketentuan yang berlaku umum dan bersifat intersektoral dan terpadu: jenis bak-hak Ates tanah yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Penelitian dilakuken melalui penelitian lapangan sebagai sumber data primer. didukung dengan penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan reklamasi pantai yang telah ada dan beberapa literatur pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder, dengan metode kualitatif. Reklamani dapat dikianifikasikan sebagai kegiatan pengedaan tanah yang bersumber pada Undang Undang Pokok Agracia. Dasar hukum reklamasi tercantum dalam peraturan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat multi-dimensi, karena reklamasi tidak hanya berkenaan dengan masalah pertanahan tetapi Juga berkaitan dengan masalah kehutanan, lingkungan hidup. kelautan termasuk pemukiman penduduk perkotaan. Reklamasi merupakan sarana pengadaan tanah yang efisien terutama dalam menghadapi permasalahan pertanahan di perkotaan"

"

Studi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2017. Studi ini akan menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang mewakili lembaga tersebut. Kemudian juga akan menjelaskan penyebab tercapainya konsensus dari dua pihak tersebut. Dalam menjelaskannya, studi ini menggunakan teori konflik dan konsensus serta business confidence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian jurnalistik dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies R Baswedan dan Pemerintah Pusat oleh Menteri Koordinator Luhut B. Panjaitan merupakan sebuah konflik lisan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak terkait kebijakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Konflik tersebut kemudian melibatkan pihak luar dalam mempengaruhi pandangan pihak yang berkonflik. Hingga konflik tersebut berakhir dengan konsensus yang menggunakan konsensus model pendapat gabungan.

---

This study discusses conflicts that occur between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Central Government in the 2017 Jakarta North Coast Reclamation policy. This study will explain how the conflict process occurs between the parties representing these institutions. Then it will also explain the reasons for reaching the consensus of the two parties. In explaining it, this study uses conflict and consensus theory and business confidence. The research used a qualitative method with data collection techniques through interviews, journalistic studies, and literature studies. The results of this study find that the conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta represented by Governor Anies R Baswedan and the Central Government by Coordinating Minister Luhut B. Panjaitan was an oral conflict caused by differences in the interests of each party related to the implementation of the North Coast Jakarta reclamation policy. The conflict then involves an outside party in influencing the views of the conflicting parties. Until the conflict ends with a consensus that uses a consensus model of joint opinion.

"

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"The development of reclamation land of Mutiara coast for setlement could impact to environment especially soil, groundwater and organism....."