Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak peralihan minat pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri pada tahun 1955, pekerjaan sebagai sarariman mulai menjadi pilihan untuk banyak masyarakat Jepang karena paradigma yang berkembang dalam masyarakat Jepang waktu itu adalah bekerja sebagai sarariman memberikan jaminan terhadap kesejahteraan di masa depan, kestabilan, dan keamanan kerja dari pemecatan. Paradigma yang berkembang tersebut adalah hasil dari penerapan sistem manajemen perusahaan Jepang. Namun seiring jatuhnya bubble economy pada awal tahun 1990-an, budaya korporasi di perusahaan Jepang mulai berubah karena adanya pergeseran dalam penerapan sistem manajemen perusahaan Jepang yang mulai mengadaptasi gaya manajemen perusahaan Barat. Ditambah dengan berubahnya kualitas hidup masyarakat Jepang, kedua hal tersebut melatarbelakangi bergesernya paradigma yang berkembang di masyarakat Jepang mengenai sarariman. Pergeseran paradigma tersebut walaupun tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi sarariman, namun secara tidak langsung menimbulkan pengaruh dalam hal minat kerja yang semakin bervariasi, berubahnya motivasi dan etas kerja, serta mempengaruhi cara pandang kaum muda Jepang terhadap masa depan."

"Upacara setelah kelahiran yang dilaksanakan oleh masyarakat Jepang ialah: upacara oshichiya, upacara omiyamairi, upacara okuizome, perayaan hatsuzekku, dan upacara hatsutanja. Sedangkan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa ialah: selametan brokohan, selametan sepasaran atau puputan, selametan selapanan, selametan neton (weton), upacara tedhak siten, selametan gaulan, dan selametan nyerahuni.Dalam upacara setelah kelahiran pada kedua masyarakat itu terlihat ada persamaan-persamaan yang dibagi menurut jenis-jenis upacara berdasarkan hal-hal yang diperingati atau dirayakan, unsur-unsur yang mendukung upacara, serta tujuan diadakannya upacara Selain itu juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam setiap jenis_-jenis upacaranya, misalnya perbedaan waktu pelaksanaan, tata cara, dsb.Persamaan-persamaan itu terjadi karena adanya sistem pemikiran yang bersifat universal antara masyarakat Jepang dan Jawa. Pemikiran tersebut adalah bahwa dalam lingkaran kehidupan manusia terdapat tngkat-tingkat kehidupan. Peralihan dari tingkat satu ke tingkat lainnya ditandai dengan diadakan suatu upacara. Karena masa peralihan tersebut dianggap masa yang penuh bahaya atau masa krisis, maka upacaranya disebut crisis-rites (upacara waktu krisis)."

"Article described capitalist social life of modern Japanese that was having individualistic characteristic. This high individualistic life affected the availability of disconnected family life called muenshakai. This phenomenon caused social and economic shifts in the Japanese family. This research used qualitative approach elaborated in descriptive analysis. The object of research or data corpus was the problem of a decline in Japan population in terms of the breakdown of the family. The research results indicated that muenshakai phenomenon has emerged in Japan caused by some sequential events, those are: the 2nd World War "legacy', the availability of baby boom, the abolition of shuushinkoyou, the decreasing of marital rate, the increasing of divorce rate, the decreasing of birth rate, and the lost of family relationship. It can be concluded that the urban individualistic life style is able to change the traditional thinking pattern into opportunistic one that becomes one of the causal factors of muenshakai phenomenon."

"ABSTRAKDari berbagai permasalahan yang ada mungenai Jepang, kami mencitapkan tema karya tulis yaitu, Polo Dasar Susu_nan Sosial masyarakat Tradisional mendasari Sistim Kepegawaian Perusahaan Jepang Modern. Dalam tema ini kami membahas susunan kemasyarakatan yang; bersifat tradisionil yang dapat dilihat dari susunan sosial koluarga Jepang di jaman permerintahan feodal Toku_gawa (1603-1867), yang mampunyai pengaruh besar terhadap sistim kepegawaian perusahaan--perusahaan modern pada umumnya. Mungkin dapat dikatakan bahwa, pembahasan ini merupakan suatu studi pebandingan mengenai susunan sosial masyarakat Jepang pra--Perang Dunia II dan pasca peering dunia II.Mengenai hal hubungan sosial diantara organisa_si perusahaan Jepang dapat dikatakan unik, karena ditandai oleh ciri rasa kebangsaan dan rasa kebersamaan yang hu_at. Ada dua hal yang utama dalam hal ini yaitu, bahiwa anggota organisasi perusah aan memandang didinya bukan sebagai orang yang bebas atau berdiri sendiri, melainkan sebagai anggota dari sebuah keluarga besar yaitu paruahaan, yang dipimpin oleh seseorang yang diangap sebagai kepala keluarga,_

---

"

"Studi ini membahas tentang bagaimana pengaruh dari work context yang terdiri dari etika perusahaan dan kreativitas kelompok terhadap kepuasan kerja dan turnover intention. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode single cross-sectional. Dengan menggunakan self-report questionnaire, informasi dikumpulkan dari 135 responden yang bekerja pada perusahaan bank di wilayah Jabodetabek. Hasilnya mengindikasikan bahwa work context dan turnover intention tidak memiliki hubungan yang signifikan. Ditemukan bahwa work context berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Namun, kepuasan kerja ternyata tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap turnover intention. Perusahaan perbankan di Jabodetabek harus memastikan bahwa karyawan sadar akan pentingnya etika, dan berani mendorong karyawan untuk bekerja secara kreatif agar kepuasan kerja meningkat.

---

This study discusses about how the work context consisting of corporate ethics and group creativity affecting on job satisfaction and turnover intention. This is a quantitative research using single cross sectional method. By using self report questionnaire, information was collected from 135 respondents working in bank companies in Jabodetabek area.

The results indicate that work context and turnover intention do not have a significant relationship. It was found that work context was positively related to job satisfaction. However, job satisfaction did not have a significant relationship to turnover intention. Banking companies in Jabodetabek must ensure that employees are aware of the importance of ethics, and be able to encourage employees to work creatively in order to increase job satisfaction."

"Kelas pedagang di Jepang pada masa Tokugawa secara politik tidak berada dalam posisi menentukan. Kalau kelas pedagang di Eropa merupakan kelas yang memimpin, maka di Jepang mereka adalah yang dipimpin. Bukti-bukti historis, seperti diuraikan dalam skripsi ini, membuktikan hal itu. Kelurga Tokugawa, yang menguasai pemerintahan Bakufu, setelah jatuhnya keluarga Toyatomi, menjalankan politik konfusianisme membentuk masyarakat feodal. Masyarakat dipilah-pilah menjadi empat kelas, yaitu: militer, petani, tukang, dan pedagang. Dan satu lagi yang tidak masuk hitungan sebagai manusia, yaitu eta/hinin. Petani dan tukang dianggap kelas produktif sehingga mereka berada dalam urutan kedua dan ketiga setelah kaum samurai. Pedagang tidak termasuk kelompok sosial terhormat di mata Bakufu, walaupun ia mengakui akan pentingnya kelas ini. Peraturan-peraturan yang membatasi gerak pedagang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses refeodalisasi yang disempurnakan dengan penstabilan negara. Ditinjau dari segi status sosial kelas pedagang memang berada dalam urutan paling bawah, tetapi sesungguhnya mereka memiliki kenikmatan hidup yang lebih daripada petani dan tukang. Para petani senantiasa dibebani berbagai pajak oleh pemerintah yang sangat merugikan. Kondisi politis yang demikian mengakibatkan para petani banyak yang berubah status menjadi pedagang. Bahkan samurai banyak yang meninggalkan pedang-nya (pedang sebagai lambang ketinggian status bagi kaum samurai) berubah menjadi pedagang, hanya untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan hidup. Diberlakukannya sistem Sankin Kotai telah menaikkan pamor pedagang. Para penguasa daerah, akibat sistem tersebut, dan mengalami kesulitan keuangan. Mereka sering kali meminjam uang kepada para pedagang. Karena itu tidaklah heran bila para Daimyo (penguasa daerah) lebih menarik simpati kepada pedagang dari pada kepada para petani. Sistem ekonomi uang yang mulai nampak pada masa Tokugawa menambah kuatnya posisi kelas kaum pedagang dan sekaligus mengancam sistem feodal. Petani juga terkena dampak dari pada sistem ekonomi uang ini. Melihat kenyataan ini, muncul beberapa pemikiran, yaitu beberapa orang mengusulkan agar ekonomi uang dibatasi, dan agar sistem monopoli dibatasi. Usul lain: Alat tukar bukan menggunakan uang tetapi menggunakan biji-bijian. Walaupun ada usul agar para pedagang dibatasi dan ekonomi feodal dikembalikan, para pedagang tetap melaju, nenikmati keuntungan yang banyak. Kaum usahawan, industiawan, para bankir semakin bermunculan. Timbulnya hal ini sedikit banyak menjadi ancaman bagi Bakufu. Atau paling tidak menjadi kesulitan bagi Bakufu, disamping Bakufu menyadari akan pentingnya kedudukan para pedagang. Problematik yang dialami oleh Bakufu terutama apakah monopoli diijinkan dan menarik pajak dari buruh atau dihapuskannya (monopoli, pajak, kenaikan harga). Ini adalah sebuah dilema karena sumber pendapatan feodal tidak lagi memenuhi kebutuhan, terutama setelah para petani meninggalkan ladang-ladang. Walaupun kesulitan-kesulitan dialami Bakufu, akan tetapi supremasi politiknya tetap bertahan. Para pedagang masih tetap tidak menduduki posisi yang menentukan secara politis. Bahkan para pedagang pada masa Tokugawa sering kali terbentur sebagai akibat kebijaksanaan Bakufu. Pada permulaan abad ke-17, misalnya, sistem monopoli dihapuskan sehingga mengacaukan para pedagang. Dari sini nampak bahwa para pedagang atau pengusaha Jepang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para pedagang/pengusaha di Eropa. Para pengusaha di Eropa, seperti sudah disebutkan, memiliki posisi yang menentukan dan memiliki kemerdekaan politis, sehingga mampu mengadakan perubahan secara fundamental. Para pengusaha di Jepang tidak demikian. Sistem feodal konfusianisme telah menempatkan pedagang pada posisi yang tidak menguntungkan, sebaliknya kaum samurai yang menguasai pemerintanan Bakufu telah mapan."

"Priyayi dalam masyarakat Jawa menduduki status yang tinggi dan sangat dihormati, oleh karenanya bagi wong cilik ingin menjadikan salah satu anak- anaknya atau bahkan kalau bisa semua anak-anaknya menjadi priyayi. Priyayiisme bagi wong cilik dapat diartikan sebagai proses menjadi priyayi, sedangkan bagi priyayi, priyayiisme dapal diartikan sebagai bentuk atau upaya mempertahankan status kepriyayiannya. Dalam status priyayi melekat atribut kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Untuk mempertahankan statusnya sebagai priyayi, seorang priyayi tidak bisa melepaskan diri dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Penelitian mengenai Priyayi-Priyayiisme dan KKN di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan studi stratifikasi sosial dari sudut sosial budaya melalui nilai-nilai kepriyayian, yang akan melihat bagaimana proses di atas berlangsung dari periode waktu sebelum tahun 1945, tahun 1946-1975 dan 1976- 2005, sehingga akan secara nyata akan terlihat bentuk-bentuk perubahan dan hasil pembahan yang terkait dengan proses-proses sosial tersebut.Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Studi dokumentasi. Informan kunci yang dijadikan sumber informasi dalam penelilian ini adalah para priyayi terutama tokoh-tokoh masyarakat, guru dengan penekanan pada Iurah dan camat. Penekanan ini untuk mempermudah dalam mengkaitkan hubungan kekuasaan, kejayaan dan kehormatan dengan KKN. Sedangkan yang dijadikan rujukan sebagai sumber informasi utama adalah informasi dari Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Harsadiningrat, sebagai orang yang ditunjuk oleh Keraton Kasultanan "Ngayogyakarta Hadiningrat" untuk mewakili keraton memberikan informasi mengenai priyayi. Penunjukan beliau didasarkan atas penguasaan substansi dan pengalaman beliau sebagai mantan bupati yang mengetahui secara mendalam lurah dan camat melaksanakan pemerintahannya.Konsep-konsep utama yang dipergunakan untuk menganalisa temuan penelitian ini adalah konsep-konsep Weber dan Lenski (1978) tentang stratifikasi sosial (Kekuasaan, Previlese dan Prestise) dan kosep "Verstehen" dari Weber ; konsep "Kapital Kultural" dari Bourdieu, 1966. Dalam studi weber ketiga dimensi itu pada dasarnya berdiri sendiri namun dimensi previlese lebih mendominasi dibandingkan dengan dimensi Iainnya, sebaliknya Lenski lebih melihat kekuasaan lebih dominan dibandingkan dengan yang Iainnya. Dalam studi RMZ Lawang, tentang manggarai ketiga dimensi itu harus dilihat secara terpisah. Dalam kaitannya dengan studi priyayi tentang priyayi pada awalnya benar apa yang disampaikan oleh Weber dan Lenski namun kemudian berubah arah menjadi prestise yang Iebih dominan. Sedangkan konsep-konsep priyayi penulis rujuk dari Clifford Geertz (1980), Umar Kayam (2003), Ong Hok Ham (2002), Supariadi (2001), Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV (1788-1811), Serat Tripama dan Wedhatama karya Mangkunegara IV (1853) dan sumber-sumber lain seperti terdapat dalam babad, wewaler maupun cerita fiksi modern.Penelilian lapangan ini menemukan, bahwa terdapat pergeseran atau perkembangan dari definisi priyayi, yang semula priyayi berkonotasi sebagai "kata benda" yang merukuk pada keturunan, kini berkonotasi sebagai "kata sifat" yang merujuk pada perilaku. Dalam priyayiisme juga mengalami pergeseran atau perkembangan magna. Bagi priyayi priyayiisme bergeser dari upaya meniru gaya hidup keraton kepada upaya mempertahankan "status quo" yang dilakukan dengan sesuatu upaya yang terimplementasi dalam kehidupan modern seperti investasi dalam bidang pendidikan, berwira usaha, berdagang dan lain-lain. Upaya-upaya itu juga dibarengi dengan upaya "panyuwunan sebagai abdi dalem punakawan" dalam birokarasi kraton untuk melengkapi keunggulannya sebagai priyayi terutama terkait dengan atribut kehormatan. Fenomena ini sama dengan fenomena "Umrah" dan "Haji". Sementara itu priyayiisme bagi wong cilik yang semula diartikan sebagai proses menjadi priyayi dengan penekanan menjadi pegawai negeri, tujuan itu bergeser menjadi lebih luas, ingin menjadi pegawai dengan tetap berusaha meniru priyayi. Sebagai konsekuensi perkembangan dan pergeseran definisi tersebut, sebuah temuan lapangan menunjukkan bahwa struktur sosial priyayi berkembang secara kuntitas, makin meluas dan mengakar kebawah dan nilai-nilai priyayi makin tersosialisasikan lebih banyak kepada wong cilik. Yang menyemangati perubahan ini adalah HB DC (1940-1988) dengan konsepnya "Tahta Untuk Rakyat" yang kemudian diikuti "Nama Untuk Rakyat" meskipun yang disebut terakhir tidak melalui statement secara resmi dan HB X (1989-sekarang), dengan konsepnya "Tahta Untuk Kesejahteraan Rakyat" dan anjurannya agar selalu "Berlaku Prasaja".Temuan perkembangan definisi dan meluasnya struktur sosial priyayi sebagaimana tersebut di atas, penulis juga menemukan tentang rumusan klarifikasi yang didasarkan pada kajian lieteratur maupun temuan-lapangan. Klasifikasi priyayi itu ialah "Priyayi Luhur", "Priyayi Menengah", "Priyayi Biasa" dan "Priyayi Rendah" dengan menggunakan para meter "°Pendidikan", "Keturunan dan Gelar- Gelar Bagsawan dan Tatanan Priyayi" yang meliputi aspek "Penguasaan Bahasa Jawa dan Bahasa Asing", "Kepemimpinan", "Keteladanan", "Kesetiaan dan LoyaIitas", "Keihklasan dan Kejujuran", "Kedermawanan dan Kerelaan Berkorban". Aspek-aspek ini ditujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemerintah dan negara.Berdasarkan temuan lapangan maupun teoritik, penulis menyarankan untuk sebuah penelitian lanjutan tentang "Tatanan Priyayi", yang hasilnya dapat memperkuat temuan-temuan di atas, dengan mengoperasionalkan setiap aspek dengan parameter yang terukur."

"Skripsi ini menguraikan tentang wanita Jepang. Secara khusus skripsi ini menguraikan tentang perubahan pandangan wanita Jepang terhadap perkawinan sebagai akibat dari adanya perubahan Undang Undang dan perkembangan pendidikan bagi wanita Jepang. Perubahan pandangan ini terutama ditekankan pada saat Jepang berada di bawah pendudukan Amerika (tahun 194 akibat dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II) karena setelah masuknya Amerika terlihat jelas perubahan pandangan tersebut. Namun, sebelumnya diuraikan pula mengenai kehidupan dan anti perkawinan bagi wanita sebelum tahun 1946 (sebagai latar belakang). Sebelum tahun 1946, perkawinan dianggap sebagai jalan hidup wanita karena pendidikan yang diterima wanita pada saat itu, baik di rumah maupun sekolah bertujuan untuk menjadikan wanita sebagai Ryosai Kenbe sehingga wanita tidak memiliki kemandirian. Adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang atas desakan pihak penguasa Amerika menumbuhkan kesadaran wanita Jepang bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya jalan hidup yang tersedia bagi mereka. Perkawinan yang pada awalnya dianggap sebagai suatu keharusan kemudian berubah menjadi satu pilihan hidup wanita Jepang. Dengan demikian terbukti bahwa secara tidak langsung Amerika melalui perubahan Undang Undang dan perkembangan bidang pendidikan telah mempengaruhi pandangan wanita Jepang terhadap perkawinan."