Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penarikan pajak penghasilan adalah sesuatu yang sering menjadi pcrdebatan. Hal itu terjadi karena masyarakat pembayar pajak sering merasakan adanya perlakuan yang tidak adil akibat adanya penarikan pajak yang bersifat memaksa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah selaku sebuah institusi yang mengeluarkan suatu kebijakan pajak mencoba memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan agar penarikan pajak dapat tetap menjamin keadilan bagi para individu pembayar pajak, sekaligus tetap menjaga nilai efisiensi dari penarikan pajak itu sendiri. Salah satu perlakukan untuk mendatangkan keadilan bagi individu di dalam penarikan pajak penghasilan saat ini adalah dengan memberlakukan pajak progresif. Artinya, pajak tidak bisa memaksa seluruh individu yang berbeda-beda untuk melakukan pengorbanan yang sama dalam membayar pajak penghasilan. Sifat pogresifitas semacam ini dinilai cukup untuk mendatangkan keadilan bagi seluruh individu, tetapi jika kita menganalisis permasalahan itu melalui perspektif dari pemikiran Amartya Sen, maka apa yang terjadi sebetulnya sama-sekali bukanlah sebuah bentuk keadilan. Apa yang menjadi kepedulian Amartya Sen adalah bagaimana keadilan melalui kebebasan positif individu dapat menjadi suatu hal yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Bentuk negara yang tergolong sebagai negara dunia ketiga seperti Indonesia membutuhkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui kebebasan dari rakyatnya agar dapat berperan aktif dan ikut mensukseskannya. Bentuk pajak penghasilan progresif individu bukanlah sebuah kebijakan yang dapat mendatangkan hal itu. Pajak seperti itu hanya menjamin redistribusi keadilan kepada seluruh individu agar terjadi kesetaraan. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat membuat individu mengembangkan kapabilitas mereka untuk memaksimalkan kefungsian yang seharusnya dapat mereka wujudkan melalui pilihan yang mereka anggap bernilai dalam hidupnya. Biar bagaimanapun pertumbuhan ekonomi melalui kebebasan individu adalah sebuah hal yang bersifat konseptual dalam pemikiran Amartya Sen. Dalam tulisan ini penulis mencoba menggunakan pikiran konseptual tersebut untuk mengevaluasi sistem pajak penghasilan individu yang berada di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi ekonomi-politik di Indonesia yang ada sekarang."

"Pembangunan saat ini lebih menitikberatkan terhadap ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif.Hal ini dapat dilihat dalam beberapa model konstruksi arus utama yang berdasarkan padakerangka libertarian, utilitarian, dan Rawlsian. Ketiganya dikritik oleh Amartya Sen karena mereka mengabaikan prinsip kemanusiaan, yang dianggap sebagai kombinasi dari fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, ketiganya gagal untuk melihat manusia sebagai entitas aktif dalam proses menjadi daripada sebuah entitas pasif, yang dapat bervariasi dari fungsi dasar untuk memenuhi syarat kehidupan mereka sendiri. Dengan konteks ini, Sen mengajukan teori dan etika pembangunan dengan kebebasan, kapabilitas dan etika pilar untukmenjawab kritik dimaksud.

---

Within the known age, development happens to be more quantitative-measure orientation. This can be seen in several mainstream construction models based on libertarian, utilitarian, and Rawlsian. These were criticized by Amartya Sen for they despise principle subjects of humanity that considered as combination of different functions. On the other words, those three failed to figure human as an active being than a passive one; which can vary, from its basic functions to what qualifies their own lives. By this context, Sen submit a theory and development ethics as capability extension and freedom to answer the question itself."

"This dissertation examines the question of justice in the implementation of the Right of Indonesia Nations and the Right of State to Control in agrarian legal policy domain since post independence of 1945 to post reformation of 1998 Problems of justice in their manifestation of injustice has become the focus of analysis using Sen rsquo s theory of justice This study belongs the realm of normative legal research or literature The results of the analysis in the three periods of the practice of agrarian legal policy 1945 1965 1965 1998 and 1998 2020 applying the perspective of 39 Matsyanyaya 39 in theory of justice of Sen found the dominant factor causing injustice namely the practice of political dominance of neo imperialism and capitalism Theoretical justification of the relationship between law and politics can be found either in Zamboni 39 s theory or the work of Kahin Tully Pilger Roosa van ittersum Perkins The study provides recommendations in the realm of the theoretical and legal agrarian policy practices In the domain of the theoretical perspective of legal studies this study suggests to review the inconsistencies in the legal and legal policy systems in the agrarian law research and teaching of legal studies realms In the practical domain then the virtual values of Pancasila ought to be implemented in the practice of law in the realm of the executive legislative and judicial branches of government in dealing with domination of neoimperialism neo capitalism and neo liberalism in the practice of agrarian law politics and the entire realms of life."

"Setiap individu di dunia memiliki gambaran atas kualitas hidup yang ingin dicapainya. Mereka memiliki konsep ideal masing masing tentang kondisi well being yang hendak dicapai. Gambaran-gambaran individu tentang kehidupan yang baik antara yang satu dengan yang lain tentu beragam. Pertanyaannya, pendekatan apa yang paling pantas dilakukan untuk menganalisa kualitas hidup seseorang yang mempertimbangkan keragaman tersebut? Informasi apa yang dibutuhkan? Permasalahan sosial terus bergulir dan membutuhkan perhatian yang pantas agar dapat setidaknya menjelaskan dan berusaha mencegah kondisi seseorang diperburuk dalam usaha mencapai kehidupan idealnya. Amartya Sen menawarkan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan ini. Mengikuti jalan pikir Amartya Sen, penyebab dari suburnya pertumbuhan kemiskgnan, ketidakbcrdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Dengan keterhatasan akses, manusia mempunyai tidak memiliki pilihan untuk mengejar kchidupan idealnya tadi. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan ketimbang apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia mengebangkan hidup menjadi terhambat. Amartya Sen menawarkan suatu prinsip keadilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Prinsip yang mempertimbangkan keragaman antar individu mariusia sebagai dasar kalkulasi kualitas hidup yang plural dari sudut kapahilitas seseorang. Kesetaraan atas apa yang dibutuhkan agar mampu memfasilitasi kondisi kondisi keterpurukan manusia."

"Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan."

"Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan.Teori dasar perpajakan mendeskripsikan bahwa sistem pajak adil apabila pajak yang dirancang mencerminkan prinsip prinsip keadilan horizontal maupun keadilan vertikal, artinya bahwa pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan basis dasar pengenaan pajak dan basis struktur tarif yang ditentukan secara tepat. Dalam sistem pajak penghasilan prinsip keadilan horizontal dirumuskan oleh pengertian penghasilan kena pajak sedang prinsip keadilan vertikal dirumuskan oleh struktur tarif progresif yang bermakna bahwa bagi yang berpenghasilan yang lebih besar akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan positivistik dengan metoda analisis teoritis dan analisis empiris terhadap kasus nyata mengenai pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan yang diteliti.Telaah teoritis mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang didefinisikan oleh kebijakan perpajakan dimaksud tidak mencerminkan pajak penghasilan yang adil. Analisis empiris juga mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan ini tidak adil berdasarkan kenyataan yang memperlihatkan kecenderungan beban pajak yang lebih besar dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Pajak yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan ini lebih mengarah sebagai rancangan bagi suatu jenis pajak yang lain."