Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia modern saat ini pelayanan informsi memegang peranan yang makin panting, terutama dengan adanya perkembangan-perkembangan baru dalam segala bidang ilmu pengetahuan dan kegiatan manusia, Dalam mengembangkan ilmunya manusia selalu mempunyai keinginan untuk mengetahui kegiatan dan kemajuan orang lain. Atas dasar ini manusia saling berkomunikasi, sehingga kemudian terbentuk arus informasi. Dengan adanya kemjuan yang dicapai manusia dan makin kompleksnya arus informasi maka untuk mendapat informasi yang efektif harus dibentuk suatu pola dan organisasi yang mengurus arus lalu lintas informasi ini.Tanpa suatu sistem tidak mudah suatu organisasi/peruasahaan ataupun perseorangan mendapatkan informasi dalam kesimpangsiuran komunikasi yang terjadi saat ini dengan keanekaragamam jenis informasinya. Hal ini kemudian disadari oleh para pimpinan organisasi dan perusahaan sehingga timbulah unit unit yang dikhususkan untuk mengelola informasi yang dibentuk bagi kemajuan dan perkembangan kegiatan _"

"Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional merupakan satu unit treatment and rehabilitation yang baru, sesuai dengan perkembangan dari sebelumnya yang hanya merupakan tempat rehabilitasi sosial saja. Sebagai suatu tempat pelayanan kesehatan dimana dengan terbentuknya unit gawat darurat yang relatif baru, maka dalam pelaksanaan sangat memerlukan suatu bentuk alur residen, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures.Dalam pembuatan alur pasien, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures di unit gawat darurat Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional dilakukan suatu action research dengan analisis data kualitatif. Tahapan dimulai dengan rencana (plan) yang berisi langkah pertama adalah identifikasi keluaran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi keluaran internal dan identifikasi keluaran eksternal yang keduanya dikaitkan dengan kepuasan pelanggan, langkah kedua adalah gambaran proses saat ini yang berkaitan dengan alur residen maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures. Langkah ketiga adalah pengukuran, yang diharapkan adanya suatu keluaran berbentuk daftar sebagai checklist di unit gawat darurat tersebut.Serta langkah yang terakhir adalah analisa dan keseluruhan penelitian ini didapatkan dokumen yang dapat dipakai sebagai bahan pelaksanaan di unit gawat darurat, dan juga dilakukan suatu simulasi terhadap alur residen, alur administrasi dan keuangan serta pelaksanaan standard operating proceduresKesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya pengembangan manajemen mutu sistim pelayanan kedaruratan, dengan adanya pengembangan tersebut pelanggan baik internal maupun eksternal mempunyai kesan yang sama yaitu merasa nyaman. Memang kalau kita melihat alur pasien maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures belum sepenuhnya terlaksana.Daftar bacaan : 29 (1991-2003)

---

The Development of Quality Health Care Management Applied in Emergency Unit of Pamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics BoardPamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics Board is a new treatment and rehabilitation unit, developed from the original social rehabilitation unit. As a new health care facility with emergency unit, it needs residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

To produce residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure, an action research was conducted with qualitative data analysis. First step of producing the above flows and SOP was identification of output consisted of identification of internal and external outputs, both were related to client satisfaction. Second step was process description related to those flows. Third step was production of measurement in form of checklist of the emergency unit, The last step was analysis of overall study in form of document to be used as input for implementation in the emergency unit and simulation on residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

Conclusion of the study was the development of quality management of the emergency system. This development would allow both internal and external clients to have similar impression of comfortability. The residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure were not existed yet."

"Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang semakin maju berdampak pada munculnya platform yang beranekaragam. Muncul pula tantangan-tantangan besar dalam perencanaan TI yaitu: 1). Memastikan keselarasan antara arsitektur, rencana TI dengan kebutuhan bisnis; serta 2). Menjaga keseimbangan antara efisiensi TI dan inovasi bisnis. Kedua tantangan tersebut dapat dipecahkan jika ada sebuah framework yang mengintegrasikan arsitektur bisnis dengan TI. Penelitian yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini bertujuan menghasilkan rancangan infrastruktur TI yang dapat menyokong kegiatan inti dan pendukung dari proses BPN. Penelitian ini melakukan analisis terhadap proses bisnis dan infrastruktur TI yang sedang digunakan dengan menggunakan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework (TOGAF) yang memiliki pendekatan berbasis enterprise architecture. Hasil penelitian ini adalah pemetaan proses bisnis, arsitektur sistem informasi dan infrastruktur TI yang berorientasi layanan.

---

The rapidly increasing development and utilization of information technology (IT) has lead to emergence of different platforms. It also results to challenges in IT design, i.e: 1). Ensuring synchronization between IT architecture, IT plan with business needs; and 2). aintaining balance between IT efficiency and business innovation. Those two challenges can be solved with an framework which tegrates business architecture with IT architecture. This research, conducted in Badan Pertanahan Nasional (BPN), aims to build an IT infrastructure design which can support the core and supporting activities of process within BPN. This research analyzes the current business process and IT infrastructure using The Open Group Architecture Framework (TOGAF) with its enterprise architecture-based approach. The result is the mapping of business process, information systems architecture and service oriented IT infrastructure. Keywords : IT infrastructures, enterprise architecture-based approach, The Open"

"Penelitian mengenai Pengembangan Organisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dilatar belakangi oleh adanya tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum sehingga mengharuskan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melakukan Pengembangan Organisasi.Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Cummings and Worley melalui pendekatan pada aspek strategi, teknologi, struktur, sumber daya manusia, sistem dan budaya dalam organisasi. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat informan dan didukung dengan teori-teori yang terkait dengan pengembangan organisasi.Dari analisis hasil wawancara secara mendalam terhadap informan, dapat disimpulkan bahwa 1) Strategi, berupa visi, misi tujuan dan sasaran telah digunakan secara efektif dalam pedoman keija 2) pada aspek teknologi, masih terdapat kekurangoptimalan pada website yang dimiliki, hal ini terlihat dari kurang lengkapnya informasi yang ditampilkan 3) pada aspek Struktur, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional belum mencerminkan pola kerja pendokumentasian yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan pekerjaan. 4) sedangkan Sistem kerja yang terjadi selama ini telah mencerminkan sistem kerja yang kondusif dimana setiap tugas dan kegiatan dikoordinasikan dengan baik antara bidang satu dengan bidang yang lain 5) Sumber Daya Manusia, jumlah yang ada sekarang ini dapat dikatakan memadai akan tetapi dari kualitas, sumber daya manusia harus ditingkatkan dalam upaya penyebaran informasi hukum, 6) Budaya kerja yang terjadi di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah berjalan dengan baik dimana masing-masing individu dapat mengutarakan pendapatnya dan dengan kuat memegang komitmen untuk memajukan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.Hasil Penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pembenahan pada struktur organisasi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan memperhatikan alur kerja pendokumentasian yaitu pengumpulan, pengolahan dan penyajian, kemudian pada teknologi terutama pada website bphn.go.id harus segera dibenahi terutama kelengkapan konten atau muatan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, pada sisi sumber daya manusia, diperlukan reward sebagai penghargaan terhadap prestasi kerja agar pegawai benar-benar melaksanakan tugas terutama dalam penyebarluasan informasi hukum.

---

The research conceming the development of the organization of the centre of the documentation and national legal information background by the existence of the society demand in receiving legal information so as require the documentation center and legal information national conduct the organization development

The analysis that be used is the qualitative descriptive analysis with the approach that it is propose by Cummings and Worley through the approach in the aspect of the strategy, technology, the structure, human resources, the system and the culture in the organization, the informant in this research is the official and the staff in the Central environment of the documentation and legal information national, the data collection is carry out with the deep interview, whereas the analysis is carry out by referring in the informant 's opinion and being support with theories that are relate to the development of the organization.

From the analysis product by the interview in depth against the informant, could be conclude that 1) the strategy, took the form of the point of view, the aim mission and the target is us effectively in the work guide 2) in the aspect of technology, still is gotten less optimally in website that is had, this is seen from more incomplete him information that is put forward 3) in the aspect of the structure, the centre of the documentation and legal information national did not yet reflect the pattem of the work of the documenting that is the collection, the Processing and the presentation so as to the overlap in the implementation of the work happen.4) whereas the work system that happen unti 11 now reflect the conducive work system where each task and the activity is coordinate well between the field of one and the other field 5) human resources, this current available number could be said adequate but from the quality, human resources must be increase towards the spreading of legal information, 6) the work culture that happen i n the centre of the documentation and legal information national went well where respectively the individual could explain his opinion and powerfully hold commitment to move forward the centre of the documentation and legal information national

Results of the research suggest that needing the existence of the repairing to the structure of the organization of the centre of the documentation and legal information national by paying attention to the work channel of the documenting that is the collection, the processing and the presentation, afterwards in technology especially in website bphn, five, id immediately must be straighten out especially the completeness content or information cargo that could be access by the wider community, to the side of human resources, is need reward as the appreciation towards the achievement of the work so that the ofEcial really carries out the task especially in the spreading of legal Information."

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"Secara umum misi pemerintah yakni sebagai aparat pelayanan (Service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Pentingnya Humas Pemerintah di Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah memberikan dukungan pelayanan informasi. Kondisi demikian membawa konsekuensi tersndiri di dalam hubungan dengan publiknya, baik secara internal maupun eksternal.Sejak Departemen Penerangan diadakan pada Iahun 1998, terjadi kevakuman dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi penting secara nasional. Keberadaan LIN sendiri dibentuk melalui proses selama hampir lima tahun yang strukturnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Dengan status itu berimplikasi Iuas Ierhadap pembentukan beberapa unit kerja yang ada didalamnya. Penempatan Humas LIN secara struktur di level Eselon IV, tampak belum diberdayakan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.Tesis ini menjelaskan tentang fungsi dan peran Humas LIN pada era reformasi, dimana keberadaannya secara internal dan eksternal masih dihadapkan pada pelbagai kendala dalam pelayanan informasinya. Konsep-konsep yang digunakan dalam huhungannya dengan penulisan ini adalah menyangkut pemberdayaan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi manajemen, serta kedudukannya sebagai Humas pemerintah dalam pembentukan opini publik dan citra positif bagi organisasi khususnya di LIN.Metoda yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yang dianalisis dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas LIN yang secara struktur ada dalam organisasi belum diberdayakan sebagaimana mestinya karena terjadinya tumpang tindih dengan unit kerja operasional Iain yang melakukan pelayanan informasi. Humas LIN baru difungsikan secara terbatas di Iingkungan internal, sementara untuk publik eksternal posisi itu dilakukan oleh unit kerja operasional yang secara struktur Iebih tinggi kedudukannya dalam organisasi.Permasalahan utama yang menyebabkan kendala dalam pemberdayaan Humas LIN itu juga menyangkut; segi kelembagaan, sumber daya manusia yang Iidak mendukung secara kuantitas dan kualitas, minimnya dukungan peralatan sehingga tidak mampu membuat jaringan, kurang tersosialisasinya produk Iayanan informasi serta Iemahnya dukungan anggaran."

"Tersebarnya informasi kepada publik secara cepat, murah, mudah dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government), khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi kepada publik adalah memberdayakan Iembaga yang hertugas memberikan iayanan informasi kepada publik. Humas di Lembaga Informasi Nasional (LIN) mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.Dalam tesis ini, obyek penelitiannya adalah pelayanan informasi kepada publik, dan tempat penelitian adalah Subbag Humas LIN. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan Humas di LIN sebagai penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya infonnasi dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (good government).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2005 - Juli 2005, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah individu dan penarikan sampelnya melalui snowball samplig. Data dihimpun melalui indepth interview berdasarkan guide interview, probing, dan berdiskusi. Sebagai data sekunder digunakan produk penerbitan di humas LIN serta hasil-hasil penelitian kehumasan.Secara umum temuan penelitian Humas di LIN dalam penyebarluasan informasi kepada publik masih memfokuskan pada publik internal. Pelayanan publik eksternal bersifat pasif.Jenis penyediaan informasi berupa penerbitan majalah INFO LIN dan selebaran, sedangkan sumber informasi didapat dari kegiatan Menkominfo, Ketua LIN, Satker-Satker dan UPT LIN, artikel komunikasi dan informasi, kamus teknologi informasi, dan pengetahuan umum. Jenis informasi yang dibutuhkan dan dicari publik intenal adalah kebijakan dari pimpinan, kegiatan Kominfo dan LIN, menginstal dan mengoperasikan internet. Untuk publik eksternal seperti UU pokok pers, UU penyiaran, artikel pers, kehumasan, kebebasan informasi, tupoksi Kominfo, dan LIN serta menanyakan cara pengelolaan informasi layanan.Kecenderungan feed back yang muncul dari publik internal dan eksternal bersifat positif terhadap pelayanan operasional LIN, dan tampilan penerbitan di Humas LIN. Feed back melalui surat kabar belum ada, karena LIN belum diketahui masyarakat Iuas.Kedudukan struktur organisasi Humas di LIN berada pada level Eselon IVa yaitu Subbag Humas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Yang menjadi pendukung adalah masih tingginya integritas petugas humas dalam pelayanan informasi kepada publik. Hambatannya ada perbedaan persepsi diantara pimpinan terhadap Tupoksi humas sehingga berimplikasi terhadap pelayanan informasi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai efektifitas dari e-government di Arsip Nasional RI (ANRI) dalam bentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN, sebagai salah satu bentuk pengembangan e-government dapat memberikan percepatan akses pelayanan kearsipan kepada pengguna melalui satu jaringan berskala nasional. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan skor rata-rata 2,96 ? 3,56 yang menyatakan bahwa penilaian JIKN cukup efektifdengan kecenderungan efektif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the effectivity of e-government in The National Archives Republic of Indonesia (ANRI), in the form of Indonesian Archival Information Network (JIKN). JIKN, as a form of e-government development can provide access acceleration archival services to the users through one nationwide network. This study is a survey research with quantitative approach in the descriptive design. The results of this study showed an average score of 2.96 to 3.56 which states that the assessment of JIKN quite effectively with the trend effectively."

"ABSTRAKUpaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dariimplementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkandengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impordengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatanekspor khususnya ekspor non-migas. Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987(PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor,pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahanbaku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk BadanPelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan)untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagibahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untukmendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen PelayananKemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepatdan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi inijuga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barangimpor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukanekspor. Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikandukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untukmengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan carapenyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumendengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yangdibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkatmenjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelolafasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha. Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalanpelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkanbiaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat meningkatkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global."