Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sikap Pemerintah Cina terhadap golongan intelektual sejak tahun 1949-1978, sangat merugikan kedudukan dan status golongan intelektual. Buruknya kedudukan golongan cerdik pandai ini dikarenakan sikap Pemerintah yang selalu memandang rendah terhadap mereka. Sikap ini mempunyai latar belakang karena pandangan Mao Zedong yang sangat menekankan pentingnya ideologi yang benar, sehingga pada waktu itu di Cina ada semboyan yang muncul bahwa setiap orang Cina harus merah dan ahli (you hang you zhuan). Tetapi sejak tahun 1978 s Pemerintahan Cina yang sekarang dibawah tampuk pimpinan Deng Xiaoping telah mengeluarkan suatu kebijaksanan baru terhadap golongan intelektual. Kebijaksanaan baru tersebut menunjukkan bahwa pernerintah Cina berusaha memperbaiki sikapnya terhadap golongan intelektual, dengan memperbaiki kedudukan dan status sosial golongan intelektual. Pemerintah jugs berusaha melibatkan peran serta golongan intelektual dalam pembangunan dan merekrut golongan intelektual kedalam partai..."

"Pembedaan perlakuan terhadap kaum wanita terdapat dimana-mana dan yang berbeda adalah intensitas, bentuk dan faktor lingkungan. Akan tetapi pembedaan perlakuan terhadap kaum wanita khususnya di negara Cina sangat menarik perhatian saya, karena hal ini berarti menyangkut sekitar 200 juta lebih kaum wanita seperti yang dikatakan oleh Soong Ching Ling dalam bukunya The Struggle for New China.Apabila terdapat perubahan perlakuan terhadap kaum - wanita, maka kekuatan apakah yang dapat mengubahnya? Untuk itu saya berusaha mencoba untuk menggalinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam usaha saya tersebut saya terbentur dengan kurangnya data-data. Saya telah berusaha untuk mendapatkan data-data mengenai kehidupan kaum wanita baik di perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, perpustakaan Nasional, maupun di LIPI. Dengan demikian data-data y9ng saya'peroleh kebanyakan tidak merupakan sumber primer ; dapat saya sebutkan disini misalnya sumber dari M.A.W. Brouwer, meskipun mungkin sumber tersebut kurang otentik, tetapi apa boleh buat tidak ada jalan lain untuk memasukkannya guna melengkapi tulisan saya."

"Tahun 1995 merupakan booming film Cina di televisi dan hal ini, menunjukkan betapa masyarakat gemar akan film tersebut. Pada sisi lain, meskipun beberapa elemen budaya Cina telah diterima, namun pada kasus-kasus tertentu, sikap masyarakat terhadap etnis Cina cenderung negarif. Berdasarkan fakta di atas, penults tertarik untuk melihat hubungan kedua sikap tersebut, yaitu sikap terhadap film Cina dan sikap terhadap etnis Cina, Guna memperjelas hubungan kedua sikap tersebut, juga akan diamati pendapat penonton manakala film Cina mencerminkan kehidupan etnis Cina. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dalam konteks komunikasi, maka digunakan Teori-teori Konsistensi Kognitif. Teori ini banyak diaplikasikan untuk melihat hubungan antara sikap individu terhadap dua obyek di mana obyek bisa berupa manusia, benda, atau peristiwa. Menurut teori ini, sikap individu terhadap kedua obyek yang relevan cenderung sesuai, sehingga tercapai keseimbangan kognitif. Prinsip keseimbangan ini akan terpenuhi bila ketiga hubungan antara individu dan dua obyek semuanya positif atau dua di antaranya negatif. Jika tidak demikian, timbul ketidaknyamanan psikologis yang menimbulkan disonansi. Individu firLAk menyukai keadaan disonan ini, sehingga termotivasi untuk mengurangi, bahkan melenyapkan sama sekali disonansi tersebut. Berdasarkan teori, hipotesa yang terbentuk adalah sebagai berikut: pada seat penonton berpendapat film Cina mencerminkan kehidupan etnis Tina, sikap penonton terhadap film positif cenderung menyebabkan sikap terhadap etnis positif dan demikian sebaliknya: sikap terhadap etnis positif, maka sikap terhadap film juga positif. Guna membuktikan kebenaran hipotesa yang di atas, dilakukan penelitian survei terhadap 100 responden yang dipilih secara purposif. Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka didapat hasil bahwa sikap terhadap film berhubungan dengan sikap terhadap etnis dan hal ini tampak kitat pada kondisi penonton berpendapat bahwa film mencerminkan kehidupan etnis. Dengan demikian, dan has penelitian ini, diperoleh sumbang pikiran kepada disiplin ilmu komunikasi bahwa teori keseimbangan mampu menjawab permasalahan penelitian."

"Right issue adalah kebijakan yang memberi kewenangan kepada investor lama dari sebuah perusahaan untuk membeli saham tambahan dari perusahaan yang bersangkutan pada periode dan harga tertentu..."

"Kredit macet seringkali menjadi permasalahan berkepanjangan yang dialami tiap-tiap Bank. Namun demikian Bank senantiasa memberikan dukungan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal untuk kelangsungan usaha mereka melalui pemberian kredit. Salah satu upaya penanggulangan kredit macet adalah dengan Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukan itikad baik untuk bekerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN merupakan dasar bagi Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet dalam pengembaliannya secara efektif dan efisien dan waktu yang singkat tanpa melalui proses Pengadilan. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah mengakibatkan pemerintah merasa perlu diadakan revisi dalam tata cara penghapusan piutang negara/daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Tesis ini bertujuan untuk meneliti upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Mandiri melalui sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

---

Non- performed loans often become long standing issues for any commercial Bank. Nevertheless, Banks continue to help business people who needs capital funds to keep their business going through provision of loans/credits. One way to resolve non-performed loans is through Loan Restructuring. Loan Restructuring is a tool to save non-performed loan which is done by the Bank to the debitors who actually have good intention to cooperate and whose business are still running and potential, so that the creditors are able to make the loan repayment. Law Number 49 of 1960 regarding Committee of State Claims Management (PUPN) is the basis for processing the non-performed loans in the State Bank. This Committee on State Claims Management (PUPN) institution was established to collect the government fund which becomes non-performed loans in an effective and efficient way and in a short period of time without going through a Court process Due to the fact that non-performed loans increased, the government sees that it is necessary to revisit the mechanism of offsetting non-performed loan as stated in Government Regulation Number 33 of 2006, which is inconsistent to Law Number 49 of 1960. This thesis examine the settlement of non-performed loan at State Bank (Bank Mandiri) before and after the enactment of Government Regulation Number 33 of 2006."

"Beberapa tahun terakhir ini telah diberlakukan beberapa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT. RS Pasar Rebo. Perda tersebut menjadi polemik bagi masyarakat sekitar rumah sakit dan karyawan RS Pasar Rebo khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).Sebelum adanya Perda Nomor 15 Tahun 2004, perlindungan terhadap karyawan RSUD Pasar Rebo disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam UU Kepegawaian, kemudian setelah pemberlakuan Perda Nomor 15 Tahun 2004, peraturan mengenai kesejahteraan karyawan diatur dalam Surat Keputusan Direksi RS Pasar Rebo Jakarta Nomor 231 Tahun 2004 tentang Penetapan Kesejahteraan Karyawan RS Pasar Rebo Jakarta.Setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Hak Uji Materiil tentang Perda nomor 15 Tahun 2004, ketentuan tentang perlindungan terhadap karyawan R Pasar Jakarta pihak manajemen RS Pasar Rebo masih mernakai SK Direksi Nomor 231 tahun 2004 tentang perda nomor 15 tahun 2004, ketentuan tentang perlindungan terhadap karyawan RS Pasar Rebo Jakarta pihak manajemen RS Pasar rebo masih memakai SK Direksi nomor 231 tahun 2004, karena pihak rumah sakit masih menunggu Keputusan Pembatalan Perda nomor 15 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pemintah Daerah propinsi DKI Jakarta."