Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai peran serta Nahdlatul Ulara dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak Maret 1990 hingga Desember 1990, dilanjutkan dengan penyusunan bab perbab sejak Januari-Juni 1991. Sejalan dengan penelitian dilakukan beberapa kali konsultasi dengan pembimbing agar tersusun karya ilmiah yang baik. Penelitian dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber yang obyektif dilakukan di berbagai perpustakaan seperti di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Lembaga Arsip NAsional RI, Lakpesdam NU, Perpustakaan Nasional dan lain-lain, serta dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis, peran serta NU dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak mulai terlihat adanya usaha PKI dalam mengganggu kestabilan nasional dengan jalan melakukan aksi-aksi sepihaknya dan mencapai puncaknya pada peristiwa G-30-S/ PKI tahun 1965. NU bersama ormas-ormasnya turut serta berpartisipasi dalam usaha mempertahankan keutuhan negara dari usaha PKI. Usaha NU ikut mempertahankan keutuhan negara dilakukan terus meskipun PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang. Usaha itu dilakukan dalam rangka meuujudkan kembali pemerintahan negara yang baik. Peran serta NU terlihat mulai menurun atau dipersempit sejak pemerintahan Orde Baru yang ikut diperjuangkannya secara gigih, mengeluarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang umumnya ditujukan untuk memperkokoh posisi pemerintah baru dan di lain pihak mempersempit ruang gerak partai-partai politik termasuk NU. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh NU di berbagai lembaga negara tidak dapat dengan leluasa memperjuangkan segala aspirasi pendukungnya dan rakyat Indonesia pada umumnya."

"Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini."

"Saat rejim Orde Baru berkuasa, khususnya sejak tahun 1990-an, hanya segelintir kelas menengah yang memiliki ponsel. Tulisan ini memaparkan signifikansi ponsel bagi orang Indonesia dengan memfokuskan pada era rejim Orde Baru. Di sini, saya mengajukan tiga pertanyaan mengenai hal tersebut; bagaimana kemunculan ponsel pada era rejim Orde Baru? Bagaimana respon masyarakat ketika itu? Apa makna kehadiran ponsel bagi masyarakat Indonesia kebanyakan? Kehadiran ponsel pada era Orde Baru disambut hangat oleh anggota masyarakat, khususnya kelas menengah (elit) Indonesia seiring dengan perubahan sistem ponsel dari analog menuju digital. Alih-alih sekedar sebagai alat komunikasi untuk memudahkan pembicaraan, kehadiran ponsel menjadi gaya hidup sama seperti barang-barang ternama lain yang mereka konsumsi. Ponsel sebagai gaya hidup ini memunculkan ketegangan kelas antara kelas menengah dan bawah yang ditandai dengan munculnya aksi kriminal. Sebagaimana saya tunjukkan dalam artikel ini, maksud aksi kriminal ini bukanlah melulu sebagai bentuk tindakan kriminal sebagaimana umumnya, melainkan sebagai bentuk, yang saya sebut Hidup Nggayani (lifestyling), ketidakmampuan seseorang untuk mengkonsumsi barang-barang yang lebih mahal tetapi kemudian ia membeli barang-barang bekas atau mencari ponsel tiruan yang lebih murah. Artikel ini menyimpulkan bahwa gaya hidup kelas menengah itu tidak melulu dikontruksikan sebagai kelas yang mengkonsumsi pakaian, musik, dan makanan, tetapi juga terkait dengan tindakan mereka dalam menyikapi ponsel. "