Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran strategis Walikota Sudiro dalam merumuskan outline plan bagi pembangunan kota Jakarta pada periode 1953 - 1960 belum banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal masa Sudiro menjabar sebagai walikota Jakarta, merupakan masa pembenahan yang penult dengan berbagai keterbatasan, dan berdampak pada pembangunan kota Jakarta selanjutnya. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, kola perdagangan, dan kota industri menjadi faktor pendorong banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Namun demik-ian, pembangunan yang terpusat di Jakarta sejak tahun 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya arcs urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi itu berdampak pada sernai in kompleksnya permasalahan sosial budaya, politik-pemerintahan, dan ekonomi yang terkait satu dengan lainnya terjadi di Jakarta. Peran penting kota Jakarta sebagai ihukota negara dan pusat pemerintahan, secara politik, berpengaruh pada lingkat kesadaran masyarakat dalam merespon segala kebijakan pemerintahan kota Jakarta, atau pun pernerintahan Pusat Republik Indonesia. Bentuk partisipasi aktif warga kota terlihat dari banyaknya partai-partai politik. organisasi massa, huruh dan perkumpulan lainnya yang aktif merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengaruh partai politik yang mendapat dukungan Was, dan menentukan keadaan politik di Jakarta, berpengaruh dalam menentukan keadaan politik secara nasional. Peran kota Jakarta sebagai kota industri dan perdagangan, secara ekonomi, berdampak pada banyaknya pembangunan infrastruktur pendukung jalannya perdagangan dan Industri, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pabrik-pabrik, perusahaan, dan pasar. Secara sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterbatasan dana anggaran pembangunan, menimbulkan pengangguran yang banyak menyebabkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, tidak mudah menjalankan peinerintahan di Jakarta yang memiliki tingkat heterogenitas sosial penduduk yang tinggi, dan ditambah kurangnya daya dukung atau potensi yang dimiliki kota Jakarta, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola birokrasi pemerintahan kota Jakarta. Namun demikian dengan prakarsa pemikiran Wisma-Karya-Marga-Suka,' dan modal kepemimpinan yang memiliki misi yang kuat. Sudiro berhasil membuat perencanaan solusi yang baik, bertindak tegas dan berani menjalankan kebijakan, mengupayakan perangkat sistem pemerintahan yang memadai, dan mendapatkan dukungan politik, ekonomi dan sosial dari rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Jakarta."

"ABSTRAKPelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACTElectronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir dimana salah satu upaya yang dilakukan melalui menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Permenkes ini merupakan acuan dalam pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Untuk itu perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan tubektomi dari sisi supply side agar mempermudah PUS dalam mendapatkan layanan tubektomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 pada pelayanan tubektomi di Kota Administratif Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar dapat memberikan saran perbaikan kepada stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan cakupan peserta KB tubektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn seperti tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan menggunakan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Sudinkes, Sudin PPAPP, Rumah Sakit, Penyuluh KB, kader, peserta KB di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang melalui what’s up grup masih belum optimal. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Variabel sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan insentif rutin bagi kader yang belum tersedia. Karakteristik badan pelaksana sudah cukup baik dimana SDM hampir tercukupi dan sudah tersedia SOP atau pedoman. Lingkungan ekonomi dan sosial peserta KB kurang mendukung, serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah terkait pembiayaan layanan tubektomi.

---

The aim of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 is to reduce maternal and newborn mortality. One of the efforts is ensuring the quality of contraceptive services including tubectomy. This Policy is a reference in contraception services including tubectomy. So it is necessary to analyze how the implementation of tubectomy services is carried out from the supply side in order to make it easier for women to get tubectomy services. The purpose of this study to analyze the implementation of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 on decision making using the tubectomy contraception method by family planning participants in of South Jakarta and East Jakarta. The study can provide suggestions for improvements to relevant stakeholders for increasing the coverage of tubectomy family planning participants. This study is a qualitative research which using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn 1975 with variables of size and objectives, resources, implementing agencies, communication, dispositions, along the economic, social, and political environment. Data collection was carried out through in-depth interviews and using document review. Research informants were Sub-Department for Health, Sub-department for Empowerment, Child Protection and Population Control (PPAPP), Hospitals, Family Planning Counselors, cadres, Family Planning participants in South Jakarta and East Jakarta. The study was conducted from December 2022 to February 2023. The results showed that that policy implementation has been carried out but is not fully in accordance with Minister of Health Regulation number 21 of 2021, especially for IEC and counseling. Policy measures and objectives have been understood and carried out by implementers. Communication is carried out in stages through what's up groups is not optimal yet. The disposition variable of policy implementers is good. The resource variable is still constrained by limited funding and none of routine incentives for cadres. The characteristics of the implementing agency are good enough where human resources are nearly sufficient and SOPs or guidelines are already available. The economic and social environment for family planning participants is not supportive, and they still need political support from regional leaders regarding the financing of tubectomy services."

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "