Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan Australia dengan wilayah sekitarnya tidaklah begitu dekat untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagai akibat dari pengalaman masa Perang Dunia IT, Australia kemudian lebih memperhatikan kawasan Asia. Keamanan regional di kawasan Asia Tenggara menjadi panting dan menempati prioritas utama dalam penentuan kebijaksanaan politik luar negeri Australia. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran akan datangnya bahaya dari `utara' yang dalam hal ini adalah ancaman invasi Jepang dan ancaman komunis; baik dari Uni Soviet, Cina maupun Indochina. Australia kemudian menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah garis depan pertahanannya -kebijakan forward defence -yang bertujuan untuk mencegah meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya ketakutan bahwa bila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunis, maka ancaman komunis semakin dekat ke Australia. Konflik di Malaya-The Malayan Emergency-merupakan awal keterlibatan langsung pemerintah Australia dan ujian bagi perkembangan politik luar negeri Australia di Asia Tenggara. Dalam keterlibatannya di Malaya, Australia mulai merurnuskan kebijaksanaan luar negeri sendiri dan merealisasikan kebijakan antikomunisnya, meskipun tetap diwarnai oleh rasa kesetiaan kepada negara pelindungnya yaitu inggris dan Amerika Serikat. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam konflik Malaya lebih tegas karena peranan Partai Komunis Malaya yang semakin kuat di Malaya meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Malaya menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Australia bersikap lebih tegas secara militer dengan menyediakan Bala bantuan berupa perlengkapan militer dan pengiriman pasukan darat yang tergabung dalam Far East Strategic Reserve. Keberhasilan dan pola yang diterapkan di Malaya pada masa selanjutnya menjadi dasar bagi Australia untuk bersedia terlibat dalam Perang Vietnam yang dikaitkan dengan garis depan pertahanan Australia yang berada di luar wilayah Australia.

---

"

"Keterlibatan Australia dalam Perang Vietnam yang dimulai sejak era Pemerintahan Perdana Menteri Robert Menzies pada pertengahan tahun 1960-an menjadi sebuah periode sejarah yang kompleks bagi Australia karena keputusan Pemerintahan Partai Liberal Australia menyertakan tentara Australia dalam perjalanannya melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Australia. Kehadiran tentara Australia dalam Perang Vietnam sebagai bagian dukungan terhadap Amerika Serikat yang secara umum memiliki tujuan untuk membendung penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Pada akhirnya, Perang Vietnam tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Permasalahan Vietnam ini menjadi sebuah masalah yang kemudian dimanfaatkan oleh politikus Australia untuk mencari dukungan politik. Skripsi ini mencoba membahas mengenai keterlibatan Australia Dalam Perang Vietnam, latar belakang, serta akibat yang timbul terutama mengenai pergolakkan yang ada di dalam negeri Australia terkait keterlibatam Australia dalam Perang Vietnam.

---

Australia_s involvement in the Vietnam War started since the government of Prime Minister Robert Menzies era in mid 1960s became a complex historical period of Australia. It was caused by the policy of Australian Liberal Party which sent Australian troops to Vietnam. It created dispute in many groups of the Australian people. The presence of Australian troops in the Vietnam war as a part of support for United States of America in general had a purpose to stop the spread of Communism in Southeast Asia. However, this problem could not be solved quickly. As time goes by, it became a commodity for Australian politicians to seek political support. This paper will discuss Australia_s involvement in the Vietnam War, its background, and its consequence to Australian politics in that country in relation with Australia_s involvement in the Vietnam War."

"Penelitian tentang peran policy maker dalam pengarusutamaan jender, dilatarbelakangi oleh faktor yuridis, fakta, dan sosiologis tentang hal yang terkait dengan peran policy maker.Tujuan penelitian: Pertama, mengetahui seberapa jauh tingkat sensitivitas jender para policy maker dalam membuat kebijakan. Kedua, mengetahui pola yang digunakan para policy maker dalam Upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam kebijakan yang sensitif jender. Ketiga, dapat mengungkap dan menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung para policy maker dalam Upaya pengarusutamaan jender. Keempat, dopat menjadi solusi dalam upaya-upaya ke arah mempertebal tingkat kepekaan/sensitivitas jender para policy maker ke dalam setiap kebijakan yang dibuat.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan subjek penelitian para aparatur Pemerintah Propinsi DKl Jakarta yang dikategorikan sebagai policy maker. Pengumpulan data berorientasi pada penemuan dan Iogika induktif dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analysis interactive model.Hasil penelitian tentang peran policy maker dalam pengarus utamaan tender, ditemukan: Pertama, pada tingkat sensitivitas policy maker sudah terdapat adanya pemahaman baru tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kegiatan/program kerja yang disusun oleh policy maker sudah sensitive jender. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat policy maker berasal dari faktor internal dan eksternal. Keempat, Upaya/hasil kongkrit yang diwujudkan oleh policy maker berupa Keputusan Gubernur, seperti: Pembentukan Pusat Perlindungan dan Layanan Terpadu bagi Perempuan, dan lainnya.Kesimpulan secara umum, policy maker sudah responsive jender, hal ini ditandai dengan adanya upaya intensif pemerintah melalui pengarusutamaan jender yang ditujukan agar semua kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, kesempatan, kontrol dan manfaal yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Akhirnya dapai disimpulkan satu titik akhir, bahwa peran policy maker dalam pengarusutamaan jender di Propinsi DKI Jakarta, sudah berperan sangai signifikan, artinya ditemukan indikasi bahwa mereka tidak hanya sebatas perencanaan dan operasi program, melainkan sudah sampai tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.Rekomendasi, diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya, Pertama: mampu mempertahanakan budaya pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem, kedua: mengoptimalkan pelatihan kreativitas dalam pembuatan kebijakan, Ketiga: mengoptimalkan keikutsertaan policy maker dalam pelatihan dan penelitian di bidang pengarusutamaan jender, dan Keempat: mengoptimalkan pengkoordinasian, kelima: terus menerus memotivasi policy maker dalam membuat kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jender saja, melainkan juga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jender yang merupakan kebutuhan dan kemampuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-Iaki seperti perubahan dalam pembagian akses, peran, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."

"ABSTRAKMedia massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik.Kehadirannya tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kemampuanuntuk menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak untuk diberitakan. Olehkarena itu kehadiran debat di Televisi antar kandidat presiden Amerika sebagai salah satukomponen pers yang bebas dan saluran tradisi demokrasi di Amerika antara pemimpinbangsa dan para pemilih dalam kehidupan politik di Amerika tidak diragukan lagi. Mediamassa tidak saja dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik bagi warganya, akantetapi secara tidak Iangsung menetukan arah bangsa dengan mendiskusikan issu issubangsa yang sedang berlaku pada saat itu.Beranjak dari Iatar belakang yang diutarakan, maka pokok masalah kajianini berangkat dari pertanyaan dalam konteks studi pemikiran ekonomi Amerika danpengaruhnya dalam komunikasi politik di Amerika seperti:1. apa dampak atau pengaruh isu isu perekonomian dalam debat kandidat presidenAmerika?2. apakah kontribusi dari masing masing isu ekonomi (pajak, kesehatan, AFTA,perdagangan luar negeri, subsidi, dll ) dalam debat kandidat presiden dalammenenlukan kemenangan pemilihan Presiden?Jadi permasalahan pokoknya tidak diangkat dari pengaruh dampak debatkandidat presiden, akan tetapi justru lebih menekankan kepada isi permasalahan ekonomi.Melihat makin besarnya peranan debat kandidat presiden Amerika dalamkehidupan perekonomian dan politik Amerika dewasa ini, khususnya dalam studi iniadalah peranan isu perekonomian dalam analisa kandungan debat, maka tujuan utamadari studi ini adalah berawal dari pengkajian transkrip debat debat kandidat PresidenAmerika pada tahun 1992. Secara rinci tujuan Studi ini adalah :1. Mengkaji bagaimana peranan isu isu ekonomi dalam ketiga debat kandidatpresiden Amerika tahun 1992.2. Menelaah bagaimana perbedaan dalam melakukan tanggapan (response) dankemampuan berkomunikasi dari para kandidat presiden Amerika tahun 1992uutuk isu isu perekonomian.3. Memahami analisa analisa yang ditampilkan dalam media tentang isu isu ekonomidalam debat kandidat presiden Amerika selama pemilihan presiden Amerikatahun 1992 serta bagaimana masing-masing kandidat menggunakan isu isuekonomi dan membungkusnya dalam mendukung ungkapan-ungkapanperekonomian dan perpolitikan pada masa kampanye kepresidenannya.4. Untuk memahami dan memperlihatkan pemahaman teks dari format debatkandidal presiden dalam tradisi demokrasi Amerika."