Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berlokasi di kecamatan Ciledug. Tujuannya adalah memaparkan dialek Betawi Ora, melacak lokasi dialek tersebut, serta menampilkan kosa katanya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pupuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah ini ditemukan dua puluh enam buah kosa kata yang khas. Lokasi pemakaian dialek tersebut meliputi kampung (13--16, 19--20, 22--26). Bahasa yang dipakai di daerah ini hanya merupakan satu dialek, yang termasuk salah satu subdialek pinggiran. Di kalangan anak mudanya lebih suka memakai bahasa Jakarta atau bahkan bahasa Indonesia, karena mereka merasa malu memakai dialek tersebut, yang dianggapnya bahasa kampung."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah tentang dialek Betawi Ora di Jabodetabek. Penelitian inibertujuan untuk menemukan daerah sebar dan daerah pakai dialek Betawi Ora yangmasih digunakan hingga saat ini. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwadaerah sebar dan daerah pakai dialek Betawi Ora bergeser ke arah Timur danTenggara wilayah Jabodetabek. Berdasarkan pemakaian kosakata penutur dialekBetawi Ora saat ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu penutur dialek Betawi Orayang masih digunakan secara definitif, penutur dialek Betawi Ora yang masihmenggunakan kosakata khas dialek, dan penutur dialek Betawi Ora yang sudah tidaklagi menggunakan kosakata khas dialek. Hasil analisis berkas isoglos dan danpemakaian kosakata dialek dalam kalimat menunjang pembuktian yangmenunjukkan bahwa dialek Betawi Ora di Jabodetabek tidak punah tetapimengalami pergeseran karena faktor luar bahasa.

---

ABSTRACTThis research analyzes Betawi Ora dialect in Jabodetabek. This aim of this researchis to have dialect mapping of Betawi Ora dialect which is still used today by usinglanguage contact and language use theory. The result of this research shows thatBetawi Ora dialect area is shifted to the East and Southeast of the Jabodetabek.Based on the using of dialect, the speakers of Betawi Ora there are three speechswhich are the speakers of dialect that is still used Betawi Ora definitively, thespeakers who still use the typical dialect vocabularies of Betawi Ora, and thespeakers who are no longer using the typical dialect vocabularies. The dialectmapping and dialect using analysis show that the dialect Betawi Ora in Jabodetabekis not extinct but shifted due to factors outside of language."

"ABSTRAKArsitektur rumah Betawi sangat erat terkait dengan liyan. Hal ini jelas terlihatbila membandingkan arsitektur Betawi hasil reka cipta dengan arsitektur rumahBetawi Ora sebagai salah satu studi kasusnya. Temuan penelitian berupa adanyabangunan blandongan sebagai ruang publik dan pangkeng pendaringan sebagairuang sakral pada rumah Betawi Ora yang tidak muncul pada arsitektur rumahBetawi hasil rekacipta, mempertegas adanya keliyanan tersebut. Rumah yangbagi masyarakat Betawi Ora merupakan bagian dari diri dan identitas mereka,menjadi liyan di tengah representasi formal yang menutupi keberadaan mereka.Peminggiran terus menerus terhadap masyarakat Betawi sejak dari masakolonial Hindia Belanda hingga sekarang ini, ditengarai sebagai faktor utamayang mempertegas keliyanan tersebut. Penghapusan kampung ? kampungBetawi sedikit banyak memaksa masyarakat Betawi untuk mengubah pola hidupdan keruangan mereka, menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, termasukjuga pada cara mereka berarsitektur.Keberadaan arsitektur rumah Betawi Ora yang belum diakui sebagai bagian darikekayaan khasanah arsitektur tradisi Betawi akan dijelaskan melalui pendekatanhistoriografi arsitektural, terutama yang terkait dengan penyebab liyan sertapenyikapan orang Betawi terhadap arsitektur dan keruangan mereka sendiri.Sebuah penelitian dengan menggunakan metode interpretasi menjadi dasar daritulisan ini, yang bertujuan untuk mengangkat kesejarahan dari masyarakatkebanyakan melalui pendekatan ?history from below?.Pendekatan teoritis terkait konsep liyan dan subaltern digunakan untukmengenali masyarakat Betawi yang sering kali dikatakan sebagai kelompokmarginal di ibu kota Jakarta. Keberadaan masyarakat Betawi dankebudayaannya, terutama yang terkait dengan arsitektur rumah dan ruangketerbangunan mereka, akan diamati perubahan dan perkembangannya sejakperiode akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga periode reformasisebagai upaya untuk memperjelas kesejarahan mereka dan liyan yang terkaiterat di dalamnya.

---

AbstractBetawi house architecture is closely related to ?Otherness?. This is clearly seen whencomparing Betawi architecture formal representation with the architecture of BetawiOra house as a case study. The research findings of blandongan as a public space andpangkeng pendaringan as sacred space at Betawi Ora house which does not appear onthe architecture of Betawi house formal representation, confirm the existence ofotherness. The house for Betawi Ora people is part of the self and their identity,became ?Others? in the middle of a formal representation that covers their existence.Continuous marginalization of the Betawi people since the colonial Dutch East Indiesuntil now, identified as the main factors that reinforce the otherness. Elimination ofthe Betawi villages, forced the Betawi people to change their everyday life andspatiality, to adjust to new conditions, including to their architectureThe existence of Betawi Ora house that has not been recognized as part of Betawiarchitectural traditions will be explained through the historiography architecturalapproaches, especially those related to the cause of the ?Otherness? and Betawipeople attitude towards their own architecture and spatial. A study using theinterpretive research method is the basis of this paper, which aims to raise the historyof the commoners through a 'history from below' strategy.Theoretical approach and related concepts of Other and subaltern are used toidentify the Betawi people, often said to be a marginal group in the capital city ofJakarta. The existence of the Betawi people and its culture, especially as related toarchitecture and their built environment, will be observed the changes anddevelopments since the end of the period of the Dutch East Indies colonial rule untilthe period of reforms in an effort to clarify their historical and ?Otherness? areinextricably linked in it."

"ABSTRAKPenelitian yang saya lakukan adalah penelitian geografi dialek di Kotif Depok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara perkembangan dialek Jakarta yang makin menanjak dan penelitian segi-segi dialek ini. Tujuan penelitian ini adalah mengadakan pemetaan bahasa guna memperoleh situasi kebahasaan di Kotif Depok.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pupuan lapangan. Peneliti turun langsung ke lapangan mendatangi informan guna memperoleh data berupa kosakata setempat berdasarkan daftar tanyaan yang telah disusun.Adapun hasil dari pemetaan bahasa melalui penghimpunan isolgos dan penghitungan dialektometri adalah di Kotif Depok hanya terdapat satu daerah pakai bahasa; daerah pakai bahasa Betawi . Ciri fonetis bahasa Betawi di Kotif Depok merupakan ciri fonetis subdialek Pinggiran seperti yang dikemukakan oleh Muhadjir dalam Morfologi Dialek Jakarta. Di Kotif Depok juga ditemukan daerah pakai kosakata ora, sebagai penanda istilah Betawi Ora, di sebelah barat dan selatan.Selain itu, dalam dialek ini banyak terdapat kosakata Jawa. Hal ini sesuai dengan asumsi Muhadjir bahwa dalam subdialek Pinggiran banyak terdapat kosakata Jawa. Kosakata lain yang terdapat dalam bahasa Betawi di Depok adalah Sunda, Bali, dan Belanda. Konstruksi kosakata bahasa Sunda juga turut mempengaruhi beberapa kosakata Betawi di Depok."

"Di Indonesia terdapat sekitar lima ratusan bahasa daerah yang merupakan lahan yang menarik bagi bidang pemetaan bahasa. Akan tetapi penelitian mengenai pemetaan bahasa di Indonesia belum sebanding dengan jumlah bahasa daerah yang ada. Penelitian pemetaan bahasa di semua daerah di Jawa Barat bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai situasi kebahasaan bahasa Sunda di Jawa Barat. Saya memilih Kabupaten Purwakarta sebagai objek penelitian karena kabupaten ini masih menarik untuk diteliti dari segi bahasanya. Menurut pengamatan saya, masih ada aspek yang belum digarap oleh dua peneliti sebelumnya, baik penelitian yang dilakukan oleh Nothofer (1977) maupun Suriamiharja (1984). Tujuan penelitian Nothofer sebenarnya bukan pemetaan bahasa, melainkan rekonstruksi bahasa proto pada bahasa Melayu, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa di Provinsi Jawa Barat. Dari Kabupaten Purwakarta Nothofer mengambil 1 titik pengamatan sebagai percontoh bahasa Sunda. Data yang diperoleh Nothofer itu, menurut saya, belum dapat memberikan gambaran situasi kebahasaan di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Suriamiharja pada dasarnya memetakan variasi bahasa Sunda lemes dan kasar yang ada dalam bahasa Sunda Purwakarta. la belum menentukan berapa dialek yang ada serta letak batas daerah pakai dan daerah sebar bahasa Sunda Purwakarta. Suriamiharja lebih memusatkan penelitiannya pada variasi bahasa. Walaupun penelitian saya dilakukan pada lokasi yang sama dengan Suriamiharja, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dan penelitian Suriamiharja. Pertama, Suriamiharja menggunakan daftar tanyaan berbahasa Sunda. Saya menggunakan daftar tanyaan nasional yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan demikian data kebahasaan yang saya kumpulkan dapat dibandingkan dengan penelitian di wilayah lainnya di Indonesia. Kedua, konstruksi daftar tanyaan yang dipetakan Suriamiharja terdiri dari 35 kosakata dasar dan 541 kosakata budaya dasar. Konstruksi daftar tanyaan yang saya petakan terdiri dari 200 kosakata dasar dan 93 kosakata budaya dasar. Ketiga, Suriamiharja tampaknya belum sempat membuat berkas isoglos dari peta-petanya, untuk kemudian dihitung berdasarkan dialektometri. Saya membuat berkas isoglos dari setiap peta dan dihimpun dalam berkas isoglos berdasarkan medan makna yang terdiri dari 17 medan makna, lalu dihitung berdasarkan dialektometri. Penghitungan dialektometri dilakukan untuk melihat berapa jauh perbedaan dan persamaan kosakata antartitik pengamatan dengan membandingkan data yang terkumpul. Keempat, saya melakukan penelitian di desa yang berbeda dengan Suriamiharja dan dengan jumlah desa yang berbeda. Desa yang diteliti oleh Suriamiharja berjumlah 22 desa, sedangkan desa yang saya teliti berjumlah 37 desa. Hal ini disebabkan oleh distribusi titik pengamatan yang berbeda serta pembagian administratif Kabupaten Purwakarta yang berbeda antara tahun 1984 dan 1996. Dari penelitian yang saya lakukan ditemukan beberapa kosakata yang untuk sementara diasumsikan sebagai kosakata setempat, seperti namut 'bajak', sabraj 'cabai', kutumiri, 'pelangi', sulampe & 'saputangan'; kosakata bahasa Jawa; kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Belanda, dan kosakata bahasa Indonesia. Di samping itu dikenal bentuk pengulangan dwilingga dan dwipurwa dalam bahasa Sunda Purwakarta serta sejenis korespondensi bunyi antartitik pengamatan. Menurut pengamatan saya, bahasa Sunda Purwakarta tidak mengalami perkembangan memburuk. Untuk berkomunikasi sehari-hari penduduk tetap memakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda pun mempunyai wilayah pemakaian yang merata di seluruh kabupaten ini. Bahasa Indonesia bersifat situasional karena hanya digunakan dalam situasi yang resmi (di kantor dan di sekolah), kegiatan kemasyarakatan (penyuluhan pertanian, penyuluhan KB, dan kegiatan PKK), dan pembicaraan yang menyangkut masalah ilmiah atau keilmuan. Walaupun begitu munculnya kosakata bahasa Indonesia dalam kosakata bahasa Sunda tidak dapat dihindari. Kemunculannya dapat terjadi melalui sarana komunikasi atau saluran budaya (radio, televisi, surat kabar) yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Akibatnya bahasa Indonesia tidak lagi dianggap asing oleh penduduk Purwakarta. Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah yang terus berkembang dan tidak menutup diri terhadap pengaruh luar. Perkembangan pembangunan daerah yang pesat, seperti munculnya kompleks industri, secara berangsur mengubah komposisi penduduk menjadi beragam. Hal ini mengakibatkan terjadinya interaksi antara penduduk asli dan pendatang. Agar terjalin komunikasi di antara mereka, masing-masing saling menyesuaikan diri dalam penggunaan bahasa. Ada kemungkinan kosakata asli diganti dengan kosakata bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh pendatang. Berdasarkan hasil penelitian Suriamiharja (1984) dan penelitian yang saya lakukan (1996), bahasa Sunda Purwakarta yang ada dan dipakai selama dua belas tahun terakhir ini masih cenderung baku. Menurut asumsi saya, ada kemungkinan karena letak Kabupaten Purwakarta yang tidak jauh dari pusat penyebaran bahasa Sunda (Bandung). Selain itu ada beberapa kosakata atau berian yang dipakai pada tahun 1984 yang sudah tidak dikenal lagi oleh para informan tahun 1996. Hal ini terjadi karena sebagian berian itu adalah bentukan setempat, seperti oyo k 'panggilan untuk gadis kecil'; cungkir, pancang 'kikir'; b3gE? 'tuli'; kukuk ' anak anjing' ; j E r E rj E s ' pemarah' ; m9 gu? , kD d 7 .I 'tumpul' ; perbedaan pembagian administratif kabupaten, dan perbedaan distribusi titik pengamatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan.Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan.Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan.Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik.Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi."

"Assumsi yang mendasari studi ini adalah masalah politik yang menonjol di negara berkembang, termasuk Indonesia, pads umumnya menyangkut soal hubungan lembaga birokrasi dengan proses politik. Dalam kenyataan birokrasi telah memainkan peran yang "menentukan" dalam berbagai segi kehidupan, termasuk segi kehidupan politik. Dalam beberapa hal birokrasi memang telah berhasil mengejar keterbelakangan sosial dan ekonomi, tetapi kontras dengan itu membawa akibat penting pula bagi perkembangan kehidupan politik. Karena, bersamaan dengan itu, peranan lembaga-lembaga politik di luar birokrasi semakin melemah, massa terisolir dari kehidupan politik. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan cenderung terbatas sekali. Ini berarti posisi birokrasi (atau birokrat) dalam proses Penentuan kebijaksanaan politik sangat dominan sekali.Kenyataan yang terjadi demikian, sangat kontras dengan analisis Weber yang melihat birokratisasi berarti diterapkannya prinsip-prinsip legal-rasional ke dalam masyarakat modern. Bagi Weber, birokratisasi adalah berkurangnya (kalau tidak hilang) sifat-sifat hubungan personal dan ilegal dalam pemerintahan. Tetapi gagasan ideal itu, untuk melihat pada kasus birokrasi di Indonesia tidak terjadi. Perilaku birokrasi yang berkembang justru semakin menunjukkan ciri-ciri sebuah birokrasi patrimonial, yang menurut Weber merupakan potensi untuk "merong-rong" perkembangan suatu negara.Dalam mengkaji peranan birokrasi dalam politik, studi ini ingin mencari jawab seberapa jauh kebenaran anggapan bahwa birokrasi telah berpengaruh dalam menentukan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan mengambil kasus Kecamatan Ciledug, Kodya Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian membuktikan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang menentukan dalam kemenangan Golkar. Peranannya yang menentukan terhadap kemenangan Golkar tersebut, dapat pula dipandang sebagai cerminan dari kuatnya proses birokratisasi politik dalam kehidupan politik. Artinya, birokrasi memiliki peranan sentral dalam mengatur jalannya negara atau pemerintah.Sebagaimana yang ditemukan juga dalam penelitian ini, pada kasus kecamatan, kemenangan Golkar itu sendiri : ternyata semakin memperkuat "kedudukan" birokrasi, terutama pejabat Pemerintahan seperti; Camat, Kepala Desa atau Lurah, dan sebaliknya melemahkan peranan Komcam Golkar dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan anggota masyarakat luas. Ini dapat pula diartikan bahwa birokratisasi dapat pula menghalangi kemandirian."

"Regulasi yang mengatur tentang pembenian izin apotik adalah Peraturan Menteri Kesehatan N0.244/MenKes/SK/VI 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang ketentuan dan tata cara pembelian izin apotik, yang kemudian diperbaiki lagi dengan Permenkes RI Nomor 22/MenKes/Per/W 1993. Dalam peraturan menteri kesehatan tersebut di atas, lcetentuan tentang jarak apotik satu dengan apotik lainnya dalam radius dan wilayah tertentu dihapuskan. Salah satu akibat dali kebijakan tersebut adalah bertambahnya jumlah apotik dan secara langsung membuat tingginya tingkat persaingan sesama apotik untuk menjaring pelanggan.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan pemilihan apotik oleh pelanggan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengari wawancara mendalam pada informan yang terdiri dari pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap dan pedagang besar farmasi. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa lokasi apotik, kelengkapan produk dan harga merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam pemilihan apotik, setelah itu bamlah masalah pelayanan dan fasilitas masuk dalam pertimbangan pelanggan dalam mernilih apotik.Untuk dapat memenangkan persaingan di bisnis apotik, maka harus mampu mengidentiikasi harapan dasar dan harapan tambahan pelanggan yang menjadi segman utama pelanggan. Selanjutnya hams dapat menyediakan produk dan Iayanan yang dapat memenuhi harapan atau kebutuhan dasar dan tambahan , sehingga pelanggan merasa apotik tersebut dapat memberikan nilai yang lebih dibanding pesaing. Akibatnya, tidak saja pelanggan menjadi puas, tetapi juga senang dan menjadi loyal.

---

The regulation arranges the pharmacy licensing is Ministerial of Health Regulation No.244 MenKes/SK/V/1990 dated May 28, 1990 about the rules of pharmacy licensing. Rearranged with Ministerial of Health Regulation No.922 MenKes/ PerlX/1993. In the regulation mentioned above certainty about distance between one and another pharmacy within the radius and certain area is eliminated. One of the result from the policy is the increase of the amount of pharmacy and directly caused high competition among the pharmacies in order to get customers.The aim of this result is to find out the inclination in pharmacy preference by customers in sub district Ciledug, Tangerang City, year 2000. This research is using qualitative method. Data collected by Indepth Interview conversation with regular and irregular customers and large trader of pharmacy. It is seen from this research that phamiacy location, product completeness and price are main factors to be considered by customers in choosing pharmacy. Then service matter and facilities are next factors to be considered.To be the winner in phamtacy business competition, we should be able' to identify customer?s basic hope and furthermore hope that is being our customer?s main segment. Then, we have to provide product and service that fiillill their hope or basic needs. Therefore, the customer feels that the pharmacy is more valuable than the competitor. The result is that the customer will satisly, happy and be loyal."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants. The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."