Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah.

---

Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services."

"Penelitian ini mengkritisi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Film ini berasal dari Tunisia dan dirilis pada tahun 1994 yang disutradai oleh Moufida Tlatli. Film yang mengangkat isu kesetaraan gender di dunia Tunisia, secara khusus pada generasi para putri kesultanan yang hidup di masa penjajahan Prancis.’ Shoumtu Al Qushur’ dinobatkan sebagai film berpengaruh di Arab Saudi dan berhasil meraih penghargaan dalam Cannes Film Festival 1994. Sumber data penelitian ini adalah film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Pada film ini memuat berbagai macam diskriminasi serta perbudakan secara sosial maupun seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengangkat isu kesetaraan gender yang terdapat di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian yang didapat bahwa perempuan di kerajaan Tunisia pada dekade 1960an mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat bahkan banyak yang menjadi korban seksualitas dari para pejabat.

---

This study criticizes the social values contained in the film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film originates from Tunisia and was released in 1994 which was directed by Moufida Tlatli. The film raises the issue of gender equality in the world of Tunisia, specifically for the generation of imperial princesses who lived during the French colonial period. ‘Shoumtu Al Qushur’ was named an influential film in Saudi Arabia and won an award at the 1994 Cannes Film Festival. The data source for this research is a film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film contains various kinds of social and sexual discrimination and slavery. The purpose of this research is to raise the issue of gender equality in it. The method used is Rolan Barthes semiotic method. The results of the research found that women in the Tunisian kingdom in 1960s received dishonorable treatment and even many of them became victims of sexuality from officials."

"Penelitian yang bertujuan untuk melihat gambaran kesetaraan gender dalam iklan cetak Prancis ini didasarkan pada adanya fenomena seri iklan produk elektronik di Prancis pada tahun 2000 an yang tidak menampilkan perempuan sebagai model utamanya. Hal ini menjadi menarik karena umumnya produk - produk yang akan beriklan menggunakan perempuan sebagai model utama meskipun produk tersebut tidak diperuntukkan bagi perempuan. Perempuan dianggap sebagai simbol keindahan sehingga seringkali ditampilkan dalam iklan. Penampilannya pun lekat dengan femininitas serta domestifikasi. Namun seiring munculnya paham feminisme serta gerakan emansipasi perempuan yang membuat pandangan masyarakat bahwa perempuan sebagai “makhluk subordinat” memudar dan kian luntur, kesadaran akan kesetaraan gender juga kerap muncul. Laki-laki pun mulai ditampilkan dan dengan perspektif lain yaitu tidak ditonjolkan sebagai figur yang maskulin dan macho.

---

This research focused to see the images of gender equality in french print advertisements. It is based on a phenomenon of electronic products’ advertisements series in France, in the period of 2000, which no longer use women as the main model. It becomes more interesting since the habit of product’s promotion in advertisements shows women as the lead model although the products’ market is not for women. Women are considered as the symbol of beauty which make them often shown in any commercial posters. Their appearances are represented not far from femininity and domestification as well. But, due to feminism and emancipation movements, people’s view and paradigm of women as “subordinated one” is getting dissolve, and awareness of gender equality starts to increase. Men start to be shown with another perspective which is not exposing them as masculine figure."

"Gagasan tentang kesetaraan gender dalam industry mode sudah awam sejak dulu. Penelitian kualitatif ini menilai penggambaran gender yang terpapar pada shapewear Skims, merek pakaian yang dimiliki oleh tokoh mode Kim Kardashian. Sepanjang sejarah mode, tradisi shapewear sering kali menurunkan martabat wanita, yang berakar dari penggambaran tradisional atas maskulinitas dan feminitas. Makalah ini menelaah konsep penggambaran gender dalam shapewear Skims dengan cara analisis konten pada foto dan text di Instagram. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Skims telah membawa perspektif baru terhadap gender dimana maskulinitas dan feminitas menjadi setara, seraya memproyeksikan kedua sifat tersebut dengan sentimen positif dengan pola yang memberdaya. Dengan demikian, genderdigambarkan sebagai pemberdayaan dan dukungan atas perempuan. 

---

The notion of gender equality in fashion has been prevalent since a long time ago. This qualitative research is assessing gender portrayal that appear on Skims shapewear, an undergarment brand owned by global fashion icon Kim Kardashian. Throughout the fashion history, shapewear tradition used to degrade women, which was rooted from traditional portrayal of masculinity and femininity. This paper is looking through how gender is portrayed in Skims shapewear by a content analysis on its Instagram images and text. The result suggests that Skims give out a modern perspective towards gender where it blurs the line between masculinity and femininity, while both traits project positive sentiment in empowering tone. Thus, gender is portrayed as empowerment and support for women."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."