Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat mengenal equitable subordination dan debt recharacterization sebagai doktrin yang bertujuan memastikan perlindungan bagi para kreditur dari tindakan tidak adil yang dilakukan oleh kreditur (terutama pemegang saham kreditur) lainnya. Di sisi lain, Indonesia tidak mengenal doktrin-doktrin ini. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010 telah menerapkan doktrin debt recharacterization terhadap pinjaman pemegang saham dengan mengacu pada UU KPKPU dan, khususnya, Pasal 3 ayat (2) UU PT. Walaupun demikian, kedua instrumen hukum tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai penerapan doktrin debt recharacterization. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis (1) pengaturan dan penerapan doktrin debt recharacterization di Indonesia; (2) pengaturan dan penerapan doktrin equitable subordination dan debt recharacterization di Amerika Serikat; serta (3) perbandingan pengaturan dan penerapan kedua doktrin tersebut di Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hukum kepailitan di Indonesia memberikan perlindungan bagi para kreditur dalam memperoleh hak mereka dan pencegahan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Dalam hal ini, penerapan doktrin debt recharacterization memberikan dimensi perlindungan tambahan, yakni pencegahan tindakan pemegang saham kreditur yang merugikan kreditur lainnya. Kedua, hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai doktrin debt recharacterization, tetapi Mahkamah Agung telah memastikan keberadaan doktrin tersebut dalam Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010. Adapun hukum kepailitan Amerika Serikat hanya mengandung pengaturan yang eksplisit mengenai doktrin equitable subordination, tetapi tidak mengenai doktrin debt recharacterization. Walaupun demikian, kedua doktrin tersebut telah dikembangkan oleh berbagai pengadilan di Amerika Serikat. Ketiga, pengaturan dan penerapan doktrin equitable subordination dan debt recharacterization di Amerika Serikat telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan di Indonesia. Walaupun demikian, terdapat beberapa kemiripan antara doktrin debt recharacterization yang terdapat di Indonesia dengan masing-masing doktrin equitable subordination dan debt recharacterization yang terdapat di Amerika Serikat.

---

The United States recognizes equitable subordination and debt recharacterization as doctrines aimed at ensuring protection for creditors from inequitable conduct by other creditors (especially shareholder-creditors). On the other hand, Indonesia does not recognize these doctrines. However, Mahkamah Agung in Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010 has applied the debt recharacterization doctrine to shareholder loans by referring to UU KPKPU and, in particular, Article 3 paragraph (2) of UU PT. Nevertheless, these legal instruments do not explicitly regulate the application of the debt recharacterization doctrine. Therefore, this study will analyze (1) the regulation and application of the debt recharacterization doctrine in Indonesia; (2) the regulation and application of the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States; and (3) the comparison of the regulation and application of these two doctrines in Indonesia and the United States. Through research using normative juridical method and qualitative approach, the following conclusions can be drawn. Firs, the bankruptcy law in Indonesia provides protection for creditors in obtaining their rights and preventing debtor actions that harm creditors. In this regard, the application of the debt recharacterization doctrine adds an additional dimension to that protection, namely preventing shareholder-creditors actions that harm other creditors. Second, Indonesian bankruptcy law does not explicitly regulate the debt recharacterization doctrine, but Mahkamah Agung has ensured the existence of this doctrine in Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010. As for the United States bankruptcy law, it only contains explicit regulations regarding the equitable subordination doctrine, but not regarding the debt recharacterization doctrine. Nevertheless, both doctrines have been developed by various United States courts. Third, the regulation and application of the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States have developed much more than in Indonesia. However, there are some similarities between the debt recharacterization doctrine in Indonesia and, respectively, the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States."

"Tulisan ini membahas implikasi dari ikatan-ikatan ritual sebagai suatu sarana kultural yang khusus untuk menjadi bagian dari masyarakat Bali. Dengan menggunakan contoh kasus suatu kelompok asal-mula (origin group) Bali Aga yang memiliki derajat tinggi, yakni Kabayan dari Wangaya Gede di Gunung Batukau, penulis berargumentasi bahwa sebagai suatu dimensi yang melengkapi atau yang menjadi alternatif dari keanggotaan dalam suatu kelompok asal-mula (origin group), subordinasi-ritual (ritual subordination) kepada para pemimpin kelompok itu menghasilkan suatu struktur hirarkhis yang bertentangan dengan ideologi egaliter yang selalu diasosiasikan dengan Bali Aga pada umumnya. Keunikan dari kelompok asal-mula Kabayan ini ialah terstrukturnya kelompok itu seputar suatu garis pusat (garis purusa). Dalam struktur itu, garis keturunan langsung dengan suatu kelompok kekerabatan berdasarkan satu garis keturunan (lineage) dari para pemimpin masa lalu yang memiliki prestige, merupakan hal yang amat penting. Keberadaan warga biasa (warga) yang melaksanakan subordinasi-ritual dalam bentuk masiwa ke garis purusa (memohon air suci yang diperlukan untuk ritualnya) merupakan kriteria yang relevan bagi keanggotaan dalam kelompok. Berdasarkan latar belakang etnografis tersebut, tulisan ini menunjukkan bahwa jauh dari kenyataan sebagai sub-kategori masyarakat Bali yang tidak memiliki penampilan hierarkhis kelompok asal-mula Bali Aga itu justru mewujudkan penampilan yang mirip dengan kelompok-kelompok bangsawan dalam masyarakat Bali umumnya. "

"ABSTRAKPenulis, dalam skripsi ini, menganalisis persoalan subordinasi pada empat cerpen yang terdapat di dalam buku Kumpulan Cerpen: Dua Kelamin Bagi Midin. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk subordinasi sebagai bentuk ketidakadilan gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Hasil penggambaran tersebut terbatas pada apa yang dapat disimpulkan dari objek penelitian, yakni tiap cerpen yang mewakili masalah subordinasi di dalam Kumpulan Cerpen Pilihan 1970-1980-an: Dua Kelamin bagi Midin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intrinsik dan pendekatan gender.

---

ABSTRACTThis study aims to describe the form of subordination as a form of gender inequality. The Author uses a descriptive-analytical method and makes a depiction which is restricted to the subordination issues in Kumpulan Cerpen Pilihan 1970-1980-an: Dua Kelamin Bagi Midin. The intrinsic approach is used in this thesis specifically in characterizations, setting, and gender approach to see the form of gender subordination."

"Tesis ini membahas teks kumpulan cerpen LTDKK dan teks film LTDKK melalui perspektif Gramscian terkait konteks masyarakat Indonesia di akhir dekade 1980-an. Fokus penelitian ini adalah menguraikan berbagai artikulasi kelompok remaja pada teks kumpulan cerpen LTDKK, serta berbagai disartikulasi terhadapnya melalui proses adaptasi. Dengan memahami kedua teks korpus sebagai medan negosiasi, penelitian ini juga menguraikan bentuk negosiasi, baik pada tataran tekstual maupun realita, serta perbedaan keberpihakan antara teks kumpulan cerpen dan teks film. Penelitian ini juga menelusuri cara tokoh-tokoh remaja dihadirkan pada teks film, sesuatu yang terkait familisme Orde Baru serta tiga pandangan stereotipikal atas remaja pada tataran realita. Simpulan yang didapat dari penelitian ini ialah, perubahan modalitas pada proses adaptasi menunjukkan bentuk disartikulasi, serta menempatkan kelompok remaja secara diskursif pada posisi subordinat. Adaptasi juga diketahui penggeser keberpihakan, dari semula berpihak pada kelompok remaja melalui teks kumpulan cerpen menjadi berpihak pada kepentingan bisnis pada teks film.

---

This thesis investigates the short stories collection LTDKK and its film adaptation through Gramscian perspective related to the context of Indonesian people in the late 1980s era. The focus of this study is to describe the various articulations of youth in the short stories collection, as well as the variety of disarticulations through its adaptation process. By understanding both texts as a field of negotiations, this study also outlines the form of negotiations, both at the level of textual and reality, as well as different alignments between the text of short stories collection and its film adaptation. This study explores how the youth characters in the text presented in the film adaptation in relation to New Order familism as well as three stereotypical views on youth at the level of reality. This study concludes that change in modalities of the adaptation process resulted in shaping the various disarticulations and put the youth in the subordinate position. Adaptation also known to shift the alignments, from originally sided with the youth in the short stories collection to be favorable for business interests in its film adaptation."