Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kebutuhan informasi pimpinan dan staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara dengan informan yaitu para pimpinan dan staf yang berada di Komnas HAM. Analisis kebutuhan dilakukan dengan pendekatan audit informasi yang dikemukakan oleh Suzan Henczel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan informasi pimpinan dan staf berbeda, sesuai dengan tugas dan jabatan. Perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan dan staf melalui sumber informasi yang dimiliki. Penelitian menghasilkan suatu rekomendasi untuk meningkatkan peran perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pimpinan dan staf.

---

This research is about the information needs of the managers and staff of the National Committee on Human Rights (KOMNAS HAM), using case study method with the qualitative approach. Data was collected from the interview results with the managers and staff of National Committee on Human Rights (KOMNAS HAM) as the informants. The information needs analysis was conducted using the information audit model introduced by Susan Henczel.

The research result shows that the information needs of managers and staff are different, depending on their job descriptions. The library and its information sources collection has not been able to fulfill the information needs of managers and staff. The research gives recommendations to increase the library roles in fulfilling the information needs of managers and staff of National Committee on Human Rights (KOMNAS HAM)."

"It's no longer about just about having the "best" collection. As education shifts to a learner-centered environment, collection development must address the dynamic interplay between all stakeholders in the wider school community. Based on the latest educational theory and research, Hughes-Hassell and Mancall recommend a plan to operate school media centers in the midst of radical flux, while meeting students' information needs in a holistic context."

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menyampaikan data bahwa jumlah penduduk usia muda berusia 15-24 tahun di Indonesia berjumlah 43,5 juta orang. Akan tetapi, data BPS memaparkan bahwasanya tingkat TPT pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 8.48%. Salah satu amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk pemuda adalah hak atas pengembangan diri baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan hak pemuda atas pengembangan diri adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah usaha untuk membangun para pemuda agar dapat menjadi bonus demografi yang membantu masyarkaat Indonesia. Sebagai penghargaan atas Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan, Kemenpora akan memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP). Penghargaan KLP diberikan pada Kabupaten/Kota yang memenuhi empat aspek yakni ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersedian anggaran kepemudaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pelembagaan partisipasi pemuda. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan dari konsep Pengembangan KLP sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang Kepemudaan dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang Selatan yang mengatur mengenai pelayanan kepemudaan. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya Kota Tangerang Selatan sudah memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan dan telah memenangkan penghargaan KLP. Dalam rangka meningkat sumber daya manusia pemuda di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kota Tersebut. 

---

The Central Agency on Statistics (BPS) in 2015 presented data that the number of young people aged 15-24 years in Indonesia amounted to 43.5 million people. However, BPS data shows that the open unemployment rate in South Tangerang City in 2020 is 8.48%. One of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for youth is the right to self-development in terms of science, technology, art and culture. Steps that can be taken to give youth the right to self-development are through youth services. Youth awareness, youth empowerment and youth development are means for youth development so that they can become a demographic bonus that helps the Indonesian people. Every Regency/City that has a high commitment to the youth services, the Ministry of Youth and Sports will award the Regency/City Youth Friendly City/Regent award. Youth Friendly City award are given to regencies/cities that meet four aspects, namely the availability of youth regulations, availability of youth budgets, implementation of youth activities and institutionalization of youth participation. This thesis will focus on the discussion of the concept of KLP Development as a public service policy in the field of Youth and on the implementation of Regional Regulations (Perda) in South Tangerang City which regulates youth services. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study explain that the South Tangerang city already has a high commitment to youth services and has won the KLP award. In order to increase youth human resources in South Tangerang City, the South Tangerang City Government needs to optimize youth services in the City."