Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini terutama mempersoalkan tentang relasi antar etnis Cina dan etnis Jawa yang ditandai oleh prasangka, keterbatasan interaksi dan kerusuhan anti Cina Kebanyakan ahli berpendapat, salah satu akar permasalahan utama terletak pada perlakuan diskriminatif dari penguasa terhadap masyarakat etnis Cina Dengan adanya upaya pemerintah di era reformasi untuk menghapus diskriminasi, tentunya akan membawa perubahan bagi relasi yang berlangsung antar kedua etnis tersebut, termasuk di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda. Namun perubahan tersebut tengah berlangsung dan belum sepenuhnya dapat dipahami.Stereotip yang berkembang dalam relasi antaretnis Cina dan Jawa, ditengarai sebagai salah satu landasan penting yang menentukan hubungan antaretnis dan mampu menggambarkan tentang kualitas relasi antaretnis. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengungkapkan pola relasi antar etnis Cina dan etnis Jawa di kalangan mahasiswa berdasarkan bekerjanya stereotip. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis adalah teori identitas sosial.Penelitian ini bersifat eksploratif dan merupakan penelitian awal untuk menegakkan hipotesis bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Secara metodologis menekankan sisi kontekstual dari data yang dikumpulkan.Subyek penelitian sebanyak 300 mahasiswa yang terdiri dari 226 mahasiswa etnis Jawa dan 74 mahasiswa etnis Cina di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi antar etnis Cina dan etnis Jawa di kalangan mahasiswa dapat terungkap berdasarkan bekerjanya stereotip dengan menggunakan teori identitas sosial sebagai dasar analisis. Hal yang terungkap diantaranya tentang stereotip etnis Cina dan etnis Jawa yang khas, faktor-faktor yang mendasari stereotip dan pola relasi antara kedua etnis yang dipengaruhi oleh kesempatan kontak, persepsi masing-masing etnis terhadap kemampuan etnis lain menjalin relasi sosial yang berkualitas. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pola relasi antara etnis Cina sebagai minoritas dan etnis Jawa sebagai mayoritas serta bagaimana identitas sosial positif diupayakan oleh masing-masing etnis."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembentukan dan pengembangan hubungan pertemanan antar etnis, khususnya antara etnis Betawi dan non-Betawi yang ada di Jakarta.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penetrasi sosial (Altman dan Taylor, 1973) sebagai teori utama, sedangkan teori zeduksi ketidakpastian, self-disclosure, teori pertukaran sosial dan manajemen konflik merupakan teori pendukung. Altman dan Taylor dalam teori penetrasi sosial mengemukakan adanya empat tahapan pengembangan hubungan, yaitu; tahap orientasi, tahap penjajakan pertukaran afektif, tahap pertukaran afektif dan tahap stabil. Sebagian besar dari kelima pasangan dalam penelitian ini melalui proses tahapan penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor tersebut, namun demikian cara dan waktu yang diperlukan untuk sampai kepada tahap stabil, masing-masing pasangan berbeda-beda.Dalam upaya memperoleh informasi tentang pasangannya, setiap narasumber menggunakan strategi yang berbeda-beda tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada, namun ketika hubungan berada pada tahap stabil, kelima pasangan tersebut sama-sama menggunakan strategi interaktif. Dalam setiap hubungan antarpribadi yang sehat tentunya tidak akan terlepas dari konflik. Semua nara sumber dalam penelitian ini sepakat bahwa konflik yang timbul harus diselesaikan secara baik dan dapat mengarah kepada peningkatan hubungan. Kendati demikian, pengelolaan konflik yang digunakan oleh kelima pasangan ini berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang ada serta tidak terlepas dari karakter masing-masing individu, misainya; nara sumber yang memiliki karakter pendiam seperti narasumber 7 (Hamzah), cenderung menggunakan cara avoiding dalam mengatasi konflik. Analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan paradigma constructivist terhadap kelima pasangan nara sumber yang terdiri dari satu pasangan laki-laki dengan laki-laki, satu pasangan perempuan dengan perempuan dan tiga pasangan laki-laki dengan perempuan."

"Studi/pembahasan mengenai kasus perkawinan antar agama bukanlah merupakan hal yang baru karena sudah sering kita jumpai melalui beberapa artikel/tulisan maupun pertemuan/seminar-seminar yang pernah diadakan. Asmin (1986) membahas status perkawinan antar agama yang ditinjau dari UU Perkawinan no.1/1974. Menurut Asmin, Undang-Undang (UU Perkawinan Nasional tsb belum mengatur soal perkawinan antar agama sehingga untuk kasus tsb kepastian hukumnya belum jelas. Berkenaan dengan hal itu, Asmin mengusulkan agar UU Perkawinan no.1/1974 tsb disempurnakan (khususnya untuk rumusan ps.57). Berbeda dengan Asmin, studi yang kemudian dilakukan oleh Wiludjeng (1991) maupun Noryamin (1995), tidak semata-mata mempelajari kasus perkawinan antar agama dari sudut hokum/perundang-undangan. Studi/penelitian yang dilakukan Wiludjeng maupun Noryamin dimulai dengan terlebih dulu menemukan dan mengungkapkan persoalan-persoalan yang bisa muncul sebagai akibat dari kasus perkawinan antar agama yang terjadi. Menurut Wiludjeng, untuk bisa memahami latar belakang terjadinya kasus-kasus perkawinan antar agama yang terjadi di Gereja Katolik, diperlukan pula pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan janji perkawinan campur yang terjadi di Keuskupan Agung Jakarta. Dengan memahami faktor-faktor tsb, diharapkan bahwa langkah-langkah penanganan terhadap kasus-kasus perkawinan antar agama di Gereja Katolik dapat dilaksanakan secara lebih tepat dan bijaksana. Sementara itu Noryamin dalam penelitiannya mencoba menganalisa kasus perkawinan antar agama yang terjadi di daerah Jogyakarta dari sudut pandangan sosiologis. Dalam studi yang dilakukannya, Noryamin mengungkapkan gejala-gejala sosial yang mewarnai kasus-kasus perkawinan antar agama yang terjadi di Jogyakarta. Ia melihat pentingnya memahami gejala-gejala tsb dalam keseluruhan konteks kehidupan sosial masyarakat di Jogyakarta, sehingga pada akhirnya penanganan terhadap kasus perkawinan antar agama dapat memperhitungkan segala kondisi masyarakat yang ada. Fakta menunjukkan bahwa kasus perkawinan antar agama banyak dibahas setelah dikeluarkannya UU Perkawinan no.1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaannya (ps.2, ay. 1), dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ps.2,ay.2). Rumusan dalam UU Perkawinan Nasional tsb telah memunculkan adanya tanggapan pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat. Tanggapan-tanggapan tsb juga didukung oleh situasi masyarakat yang dalam kenyataannya memang tidak bisa menghindar dari terjadinya kasus-kasus perkawinan antar agama. Dalam prakteknya, pelaksanaan pasal 2 UU Perkawinan no.1/1974 tsb memang tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Setelah dikeluarkannya surat edaran Mendagri tg1.17 April 1989 yang menegaskan kembali mengenai pelaksanaan UU Perkawinan no.1/1974 tsb, kasus perkawinan antar agama kembali hangat dibahas, khususnya pada tahun 1992. Pendapat/tanggapan mengenai kasus tsb-pun banyak bermunculan di media-media cetak. Contohnya: pendapat dari Bismar Siregar (Kompas,18 Januari 1992) ; Sjechul Hadi Permono (Kompas, 15 Januari 1992) ; Zakiah Daradjat (Kompas, 16 Januari 1992) ; Ali Said (Kompas, 21 Januari 1992); V.Kartosiswoyo (Kompas, 20 Januari, 1992); Rudini (Kompas, 30 Januari 1992). Semua tanggapan yang diberikan umumnya didasarkan pada pemikiran hukum tertentu yang oleh para ahli dianggap sebagai hukum yang paling benar. Dalam hal ini, sebagian besar para ahli mencoba mempertanggungjawabkan pendapatnya lewat hukum yang tertulis seperti halnya aturan-aturan negara dan agama. Kenyataan konkrit saat ini menunjukkan bahwa kasus perkawinan antar agama tsb tetap terjadi tanpa bisa dibendung. Bahkan di kelompok umat Cina Katolik paroki Mangga Besar Jakarta, kasus perkawinan antar agama tersebut memiliki jumlah yang cukup tinggi. Perkawinan antar agama yang banyak terjadi di Gereja Katolik Mangga Besar adalah perkawinan di kalangan sesama etnis Cina. Jadi, walaupun secara hukum hal tsb dipersoalkan, dalam kenyataannya kasus-kasus perkawinan antar agama di paroki Mangga Besar dapat tetap dilangsungkan lewat macam-macam jalur lain. Fakta sehari-hari telah menunjukkan bahwa persoalan perkawinan antar agama tidak hanya diselesaikan lewat jalur hukum tertentu saja. Maka keberadaan pluralisme hukum dalam kasus-kasus perkawinan antar agama sangatlah relevan untuk dikaji. Pluralisme hukum adalah kenyataan dimana beberapa sistem hukum/sistem normatif berperanan dan berinteraksi dalam arena sosial, sehingga dalam tindakan sosial tertentu sistem-sistem tsb bisa saling mempengaruhi sesuai dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung. Dalam konteks pluralisme hukum, konsep "hukum" tidak semata-mata dimengerti sebagai aturan yang bersifat yuridik saja. Benda-Beckmann (1990) melihat bahwa berbagai bentuk kekompleksan normatif yang ada dalam masyarakat juga bisa dilihat sebagai hukum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat tsb. Sally F.Moore (1983) berpendapat bahwa yang disebut hukum adalah segala sistem normatif yang dihayati oleh seseorang/kelompok sebagai sesuatu yang mengikat serta memiliki kekuatan yang bisa memaksanya berperilaku tertentu. Jadi. berbicara tentang pluralisme hukum berarti mau terbuka terhadap segala sistem normatif yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pranata hukum. Kasus-kasus perkawinan antar agama yang terjadi di paroki Mangga Besar telah memperlihatkan bahwa dalam mengatasi kasus perkawinan antar agama yang dihadapinya, masing-masing pasangan perkawinan campuran ybs tidak semata-mata berperilaku atas dasar hukum tertentu saja (misalnya: hukum negara atau hukum agama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa arena interaksi sosial yang paling banyak mempengaruhi kehidupan pasangan perkawinan antar agama di paroki Mangga Besar adalah lingkungan hidupnya sebagai orang-orang yang berkebudayaan Cina serta kondisi masyarakat sekitar yang mendesak pasangan yang bersangkutan untuk akhirnya memilih kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan dunia sosial sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan hidup pribadinya. Dalam hal ini jenis sistem normatif yang dipilih pasangan perkawinan campuran di paroki Mangga Besar memang banyak dipengaruhi oleh arena/lapangan interaksi sosial tsb di atas. Akhirnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyaknya kasus perkawinan antar agama yang terjadi di paroki Mangga Besar terutama sangat didukung oleh pola perkawinan yang dianut oleh umat Cina di Mangga Besar, yaitu perkawinan dengan sesama etnis Cina sendiri. Dengan pola perkawinan seperti ini kasus perkawinan antar agama ternyata tidak banyak membawa konflik. Dalam hal ini pasangan-pasangan perkawinan campuran yang ada tampaknya menyadari betul bahwa walaupun berasal dari agama yang berbeda, mereka masih memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sama sebagai orang Cina."

"Di latarbelakangi oleh kemajemukan budaya masyarakat Indonesia dan adanya pendapat yang menyatakan bahwa staf pengajar di Politeknik Negeri Jakarta memiliki hambatan untuk melakukan komunikasi dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain, maka penelitian ini memusatkan fokusnya pada komunikasi sosial antar etnis sebagai bahan pemikiran kita bersama. Umumnya kita cenderung untuk berpikir bahwa keragaman budaya dan etnik pasti akan mendorong komunikasi terpolarisasi dan menghalangi pengembangan komunikasi antarbudaya yang efektif. Tidak seharusnya demikian, keragaman malah diperlukan bagi komuniti untuk berkembang. Perbedaan harus ditangani secara konstruktif.Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan perspektif teoritikal pada interaksionisme simbolik. Di sini berusaha menjelaskan bagaimana orang-orang mengadaptasikan strategi komunikatif mereka dalam berbagai komunikasi tatap muka dengan berbagai macam orang lewat mekanisme pengambilan peran (role taking) atau pengambilan perpektif (perspektif taking). Penelitian ini mencoba mengkaji sifat hubungan antaretnis dalam proses berkomunikasi, yang dibagi dalam lima permasalahan yaitu: (1) sifat hubungan yang terdapat dalam organisasi; (2) stereotip; (3) iklim komunikasi; (4) aliran informasi dan (5) kepuasan kerja. Dari penelitian diperoleh bahwa belum terwujudnya pengembangan komuniti berdasarkan perbedaan, yang berarti belum adanya keterbukaan, bukan mutlak keakraban. Pentingnya keterbukaan sangat jelas, yang bisa ditempuh melalui tiga bentuk komunikasi, yakni secara monolog yang bersifat self-centered, dialog teknis untuk saling bertukar informasi serta dialog yang menyiratkan komunikasi antar individu.Keefektifan komunikasi dapat terganggu atau terhambat karena adanya faktor stereotip. sikap prasangka dan etnisentrisme yang terdapat pada salah satu atau berbagai pihak yang terlibat dalam suatu situasi pertemuan antarkelompok. Agar komunikasi sosial antaretnis dalam masyarakat heterogen dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan pemikiran dan upaya agar sikap antaretnis yang tidak mendukung, dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi keberadaannya apalagi dalam organisasi yang sangat heterogen.Pengembangan komuniti di organisasi sangatlah penting dan harus diupayakan agar tercapai keharmonisan internal dan kedamaian dalam hubungan-hubungan dengan orang lain, yang tentunya berdampak pada iklim di organisasi dan berpengaruh pula pada kepuasan kerja anggota organisasi. Apalagi tak lama kita akan memasuki era globalisasi. Oleh karenanya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Dan, harus ada keyakinan bahwa semakin banyak masing-masing individu melaksanakannya semakin besar kemungkinan pembentukan komuniti dan kedamaian dalam masyarakat, khususnya di organisasi PNJ."

"Perjalanan waktu kehidupan sampai dengan milenium III telah melahirkan sejumlah perubahan sosial, ekonomi, polilik serta perkembanan pengetahuan dan teknologi yang menciptakan kehidupan sosial tertentu di masyarakat. Kehidupan paradoks dan globalisasi sebagai karakter dan perkembangan kehidupan sosial di abad 21 lelah menyajikan situasi kehidupan sosial yang penuh dengan tantangan dan pilihan untuk dijawab oleh individu secara cepat.Agar mampu menghadapi situasi tersebut, terdapat dua faktor yang memegang peranan penting untuk diperhatikan oleh individu, yaitu diri pribadi dan penyesuaian diri. Diri pribadi sebagai variabel independen mencakup komponen konsep diri, harga diri, percaya diri, regulasi dlri yang ditampilkan me!alui domain fisik, relasi sosial, akademik, olahraga dan organisasi. Penyesuaian diri sebagai variabel dependen, berkaitan dengan besar usaha yang dilakukan mahasiswa menghadapi kehidupan sosial di abad 21 yang mencakup aspek gaya hidup, dunia kerja. perkembangan dunia, perkembangan teknologi-informasi-komunikasi. Fokus utama penelitian adalah diri pribadi yang dikaji dalam dua hal yailu struktur internal diri pribadi sebagai konstruk yang menununjukan integrasi komponen konsep diri, harga diri, pcrcaya diri. regulasi diri, serla meliputi model mekanisme pengaruh anlar komponen tersebut. Disamping penelitian diri pribadi juga dilakukan pengkajian konstruk penyesuaian diri yang memiliki aspek gaya hidup, dunia kerja, perkembangan dunia. perkembangan teknologi - informasi - komunikasi Serta model pengaruh diri prihadi terhadap penyesuaian diri dalam kehidupan sosial di abad 21.Subyek penelitian adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran program S-1 yang berusia sekitar 17 sampai dengan 22 tahun (N= 3041). Rancangan penelitian adalah expianarory research. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang bertujuan mengukur diri pribadi dan penyesuaian diri. Pengujian validitas dan realibilitas konstruk dalam alat ukur, digunakan analisis faktor konfirmatorik dalam LISREL versi 8.5.Pengujian hipotesis yang berkaitan dengan pengujian konstruk diri pribadi dan konstruk penyesuaian diri, digunakan analisis konfirmatorik satu tingkat dan dua tingkat. Pengujian hipotesis yang berkaitan dengan model mekanisme pengaruh antar komponen diri pribadi dan pengaruh diri pribadi terhadap penyesuaian diri, dilakukan melalui pengujian SEM (Structural Equation Modelling) pada program LISREL. Untuk memperoleh profil diri pribadi mahasiswa UNPAD yang mencakup empat komponennya digunakan perhitungan statistik deskriptif dalam bentuk nilai rata-rata dan nilai persentil ke25 dan ke-75.Hasil penelitian menggambarkan diri pribadi merupakan integrasi komponen konsep diri, harga diri, percaya diri dan regulasi diri dan memiliki mekanisme pengaruh antar komponen-komponen tersebut. Komponen percaya diri merupakan indikator paling kuat dalam tampilan diri pribadi. Hasil penelitian juga menggambadcan bahwa diri pribadi mahasiswa berpengamh terhadap penyesuaian dirinya di kehidupan sosial abad 21. Masalah yang ditemukan pada perkembangan diri pribadi mahasiswa UNPAD berkaitan dengan percaya diri dan regulasi diri."