Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling tidak populer di mata rakyat adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah menaikan harga BBM dua kali. Pertama, pada bulan Maret 2005 dan kedua, pads bulan Oktober 2005. Dua keputusan Presiden Yudhoyono ini, merupakan keputusan yang sangat berani dan hesaran kenaikannya di luar perkiraan banyak pihak, sehingga memancing reaksi yang cukup keras.Untuk mendapatkan dukungan dan pengertian rakyat serta untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Presiden Yudhoyono melakukan komunikasi politik yang cukup intensif. Dalam melakukan komunikasi politik ini, selain dilakukan secara langsung, Presiden Yudhoyono juga memerintahkan institusil lembaga yang berada di bawahnya untuk aktif membantu melakukan komunikasi politik. Salah satu institusi dimaksud adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Presiden menaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam tipe penelitian etnografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa key informan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu inernal key informan dan ekstemal key informan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi humas dalam komunikasi politik kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ? Jadi penelitian ini merupakan sebuah studil analisis tentang fungsi (functional analysis) dan bukan studi tentang efektifitas atau dampakl basil aktifitas lembaga humas. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap aktifitas- aktifitas yang dilakukan oleh Depkominfo dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ini.Sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap fungsi humas yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika ini, penulis menggunakan konsep tentang fungsi pumas dart Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre (Kusumastuti, Frida 2002:23) yang mengatakan bahwa fungsi humas meliputi :1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal batik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan/ organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan/ organisasi;3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, balk internal maupun eksternal.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa Depkorninfo, dalam melakukan komunikasi politik Presiden Yudhoyono tentang kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah melaksanakan sebagian dari fungsi kehumasan sedangkan sebagian fungsi kehumasan yang lain, belum dilakukan oleh Depkominfo. Selain itu, dari penelitian ini, jugs terungkap bahwa Depkominfo belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis dalam menghadapi situasil kondisi krisis, sehingga penanganan komunikasi krisis masih bersifat ad hoc.Temuan lain adalah ternyata dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kenaikan BBM ini, Depkominfo tidak menugaskan pejabat strukturall unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk memimpin kegiatan ini, misalnya, Kepala Badan Informasi Publik atau Direktur Jenderal Samna Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam operasionalisasi tugas- tugas yang dibebankan tersebut, tidak maksimal hasilnya.Untuk pelaksanaan tugas- tugas sejenis yang dibebankan oleh Presiden kepada Depkominfo di masa depan, disarankan agar Depkominfo menerapkan fungsi kehumasan seutuhnya dan menugaskan pejabat stru kturall unit kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, sehingga hasil akhir yang lebih maksimal dapat lebih diharapkan.Dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi krisis, disarankan agar Depkominfo merumuskan/ menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis. Dengan adanya SOP yang baku ini, jika terjadi situasi atau kondisi krisis, Depkominfo dapat menjadi lebih siap sehingga penanganan komunikasi krisis tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih terencana dan sistematis.Sebagai implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan studi lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur efektifitas/ dampak aktifitas lembaga humas seperti Departemen Komunikasi dan Informatika."

"Peranan hubungan masyarakat atau public relations (PR) semakin dirasakan penting dalam menunjang keberhasilan program komunikasi perusahaan secara umum, maupun secara khusus dalam lingkup kegiatan pemasaran, baik pemasaran produk maupun jasa. Kegiatan ini umum dikenal sebagai marketing public relations. Sejalan dengan semakin dirasakan pentingnya dukungan PR, maka humas internal ataupun konsultan PR semakin pula diperlukan. Tesis ini menelaah kekuatan, kelebihan serta kekurangan dan kelemahan humas internal dan konsultan PR, dalam menjalankan peranannya ditinjau dari evaluasi kegiatan media relations dalam konteks marketing public relations. Industri yang menjadi bahan telaah adalah penerbangan, khususnya pembukaan jalur penerbangan baru Jakarta-Melbourne. Pemilihan industri penerbangan adalah karena sifatnya yang rentan terhadap krisis sehingga dukungan PR mutlak diperlukan. Tujuan penelitian adalah memberi masukan dan penimbangan dalam penetapan pilihan untuk mengelola secara internal divisi humas, atau memanfaatkan jasa konsultan, atau memakai kombinasi ke duanya. Dan bagaimana mengevaluasi kegiatan media relations sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan kualitas hubungan yang ada. Evaluasi dilakukan atas tahap persiapan dan implementasi program media relations, yaitu isi dan format materi informasi ke media massa, analisis isi liputan, dan wawancara dengan lima media massa berjangkauan nasional. Analisis isi liputan mengacu pada sistim skoring Quentin Bell. Metode penelitian adalah deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan sistim skoring Bell bermanfaat untuk menganalisa isi liputan secara sederhana namun meliput hampir semua aspek yang mewakili karakteristik yang dianggap panting oleh media. Hasil lainnya adalah kriteria keberhasilan media relations bukan kuantitas tapi kualitas liputan. Merpati Nusantara Airlines memperoleh liputan secara luas tapi dari sisi kualitas memiliki nilai skor lebih rendah dibandingkan Ansett Australia Airlines, sehingga kegiatan media relations Ansett Australia dikatakan lebih berhasil. Penerapan evaluasi dalam jangka panjang akan memungkinkan proyeksi hasil analisis kualitas kegiatan media relations secara lebih tepat. Data yang ada akan bermanfaat untuk memahami kelemahan dan kekuatan program PR dan karakteristik media secara lebih akurat, sehingga upaya perbaikan dan perencanaan dapat dilakukan lebih efektif. Sesuai tujuan dan karakteristik perusahaan, maka pilihan Merpati Nusantara Airlines untuk rnengelola humas secara internal sudah tepat, demikian pula Ansett Australia Airlines dalam memanfaatkan konsultan PR. Namun dalam melaksanakan peranan dalam media relations, hasil wawancara menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas masing-masing. Guna meningkatkan kinerja praktisi PR, penulis menyampaikan saran: diterapkannya analisis isi liputan secara intensif, ditingkatkannya upaya mendukung citra perusahaan bagi humas internal, dan pemahaman produk lebih mendalam oleh konsultan PR. Praktisi PR perlu lebih proaktif menjalankan peranannya dalam media relations. Evaluasi kegiatan PR secara berkala dan berkesinambungan perlu dilakukan, baik melalui analisis isi liputan maupun dengan membuka forum komunikasi dengan media massa sebagai mitra utama."

"Setelah Polri memisahkan dirinya dari ABRI sebagai lembaga yang mandiri, berusaha memperbaiki citra dan kinerjanya sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang memiliki jati diri dan profesionalisme dengan membawa visi dan misinya. Namun perubahan yang diharapkan menghadapi kendala yang besar khususnya citra buruk yang telah melekat selama ini dan berpengaruh terhadap upaya Polri dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.Fungsi strategi dan manajemen kehumasan bagi Polri diharapkan mampu dan efektif dalam mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat serta merumuskan, menjabarkan, mengkomunikasikan visi dan misi Polri baik secara internal maupun eksternal Polri.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan manajemen humas Polri dalam membangun citra Polri khususnya fungsi Polri, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan kajian secara kualitatif yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai strategi dan manajemen humas Polri. Metode pengambilan data ataupun pengambilan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan (key person) yang menjadi subjek dari penelitian ini agar mendapatkan informasi aktual. Informan yang dimaksudkan tidak hanya dari pimpinan Polri tetapi juga melibatkan unsur masyarakat luar. Selain itu juga pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil peneltian disajikan dalam bentuk naratif (life story).Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sejauh ini strategi dan manajemen kehumasan Polri dalam membangun citranya sebagai aparat penegak hukum belum begitu berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak faktor-faktor penghalang yang menghambat fungsi dan tugas humas kepolisian dalam membangun citra tersebut. Di samping itu pemahaman konseptual dan operasional kehumasan baik ditingkat pimpinan sampai ke bawahan belum sepenuhnya benar sehingga komitmen yang diberikan kepada pelayanan masyarakat masih dirasakan belum seoptimal seperti yang diharapkan masyarakat selama ini.Disarankan kepada pihak Polri untuk memperbaiki strategi dan manajemen kehumasannya dan bila diperlukan dapat meminta bantuan dari ahli komunikasi agar citra kepolisian lebih baik dimata masyarakat."

"Penelitian ini hendak membuktikan kebenaran anggapan bahwa perusahaan cenderung merekrut karyawan perempuan sebagai petugas hubungan masyarakat(humas) mereka. la juga mencari faktor- faktor yang mempengaruhi pertimbangan seorang perekrut memilih petugas humas laki-laki atau. perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis diskriminan. Penelitian menemukan bahwa ternyata memang terdapat kecendentngan persepsi bahwa pekerjaan humas lekat dengan atribut-atribut perempuan. Adapun faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi peritmbangan perekrut adalah persepsi perekrut mengenai distribusi kerja yang harus dilakukan petugas humas dan persepsi perekrut mengenai besarnya organisasi tempat ia bekerja."