Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini terdiri dari lima bab dimulai dari bab I yaitu Pendahuluan. Yang dibahas dalam bab ini meliputi : Latar Belakang, di dalamnya penulis mengungkap kembali eksistensi NU dengan cara membandingkan dengan organisasi Islam lainnya, juga diungkap pula apa sebab masyarakat sangat terikat kepada ulama' dan kyai bila dibanding keterikatan mereka pada pemimpin formalnya. Dalam bagian ini dibahas pula mengenai pondok pesantren, A1-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas dengan mengemukakan pendapat para ulama'. Masalah madzhab, perjuangan ulama' dan kyai semasa kolonial, kemerdekaan sampai saat sekarang ini juga dibahas. Mengakhiri pembahasan latar belakang ini, dikemukakan juga kaidah ushul fiqh perihal pembaharuan yang terdapat dalam tubuh NU. Perumusan Masalah Pada bagian ini penulis mencoba mencari dan mengumpulkan data-data di sekitar masalah mengapa NUJ menyatakan diri kembali ke khitah 1926, setelah lebih kurang selama 32 tahun meninggalkan khitahi 1926 dan bergerak dalam bidang politik. Penulis juga mencoba melihat pada struktur kepemimpinan NU yang terdiri dari dua bagian yaitu Syuriah dan Tanfidziyah"

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam berbagai segi kehidupan (agama, ideologi, budaya, adat, tradisi dan sebagainya). Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ini kecenderungan terciptanya polarisasi ideologi juga sangat tinggi. Sehingga upaya bangsa ini untuk merumuskan konsep yang tepat dalam penataan/menata masyarakatnya secara normatif maupun secara empirik politis mengalami kesulitan.Tujuan utama dari penelitian ini ialah :1. Mengidentifikasi dan mengekplisitkan prinsip-prinsip etis (moral) mengenai penataan masyaraka yang secara implicit termuat di dalam tradisi keagamaan dan komunitas NU.2. Mensistematiskan prinsip-prinsip dasar penataan masyarakat yang hidup dalam tradisi komunitas NU.3. Mengkaji secara kritis konsistensi dan relevansi prinsip-prinsip dasar tersebut terhadap pemberdayaan ?civil society" dalam praksis politik di Indonesia.4. Menemukan pemahaman baru dalam menafsirkan fenomena kepolitikan Nahdlatul Ulama dalam praksis politik Indonesia.Pada dasarnya penelitian ini mengikuti model penelitian mengenai masalah factual. Yaitu kajian mengenai pandangan dasar, sikap dan tindakan suatu komunitas keagamaan (Nahdlatul Ulama) terhadap realitas sosial dan politik yang mengandung prinsip-prinsip moral tertentu. Karena itu diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini."

"ABSTRAKStudi ini membahas interaksi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dengan NU dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Tegal yang melatarbelakangi Preferensi Politik Habib Bagir kepada pasangan calon Enthus Susmono dan Umi Azizah pada Pilkada Kabupaten Tegal 2013. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori preferensi endogen dan patron klien untuk menganalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan warga nahdliyin dan NU serta PKB dengan Habib masih bersifat patron-klien yang kuat. Interaksi politis Habib Bagir dengan NU dan PKB mempengaruhi pilihannya saat Pilkada Kabupaten Tegal 2013. Beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi politik Habib Bagir kepada pasangan Enthus Susmono dan Umi Azizah yaitu pertama, kedua pasangan ini dianggap mewakili kultur dan kepentingan NU dan memiliki loyalitas serta dedikasi tinggi untuk NU. Kedua, kesamaan visi misi karena kedekatan personal. Faktor ketiga adanya transmisi nilai kultural patron klien dalam pola hubungan interaksi antara Habib Bagir dengan NU dan PKB yang menjunjung tinggi pertimbangan ulama. Keempat, adalah peran sebagai ulama patron untuk mengayomi pengikutnya mengemban tanggung jawab menjadi pedoman memilih."

"Sejarah Perumusan Kembali ke Khittah NU 1926 hingga Muktamar Situbondo 1984), SKRIPSI, Januari 2000, Jurusan Asia Barat Program Studi Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir tahun 1984 melalui mukatamarnya di Situbondo, menyatakan sikap kembali ke khittah 1926. Sebelum menjadi keputusan penting Munas Situbondo dan dipertegas kembali pada Muktamar setahun kemudian, gagasan kembali ke khittah 1926 ini sudah melalui proses perjalanan panjang, berdasarkan introspeksi dari kalangan tokoh-tokohnya sendiri, yakni dari kalangan alarm dan generasi muda NU. Karena kiprahnya sebelum itu bukan saja telah mengabaikan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat sesuai misinya mengembangkan ajaran ahlussunnah wal jarna'ah, melainkan juga telah menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan pada tingkat interen NU. Dalam perjalanan yang ironis tersebut, NU dapat pula diibaratkan seperti pisau cukur yang hanya digunakan untuk mengiris bawang rnerah, yang berarti tidak sesuai dengan peran sesungguhnya. Penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan kembali ke khittah 1926 yang mencapai tahap kematangannya pada pemikiran K.H. Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda pembaharu NU yang tergabung dalam Majelis 24 dan Tim Null. Dan rumusan-rumusan yang digulirkan inilah yang kemudian secara meyakinkan diterima sebagai keputusan monumental pada Munas dan Muktamar ke-27 Situbondo, yang selanjutnya diakui sebagai naakah resmi khittah NU 1926. Dari basil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan yang terlalu berlebihan kepada orientasi politik, menjadikan peran dan prestasi NU selalu dikaitkan dengan sebnah prestise jabatan atau kekuasaan yang justru pada perkembangannya menghambat kemajuan serta kejayaan NU. Sebagai upaya mengembalikan kejayaannya yang pernah dicapai pada periode awal berdirinya, langkah kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa NU berkiprah dengan landasan dan sikap yang sesuai dengan wawasan keagamaannya. Sementara itu, keputusan kembali ke khittah 1926 sewajarnya akan membawa beberapa konsekuensi logis dan tantangan ke depan NU, baik secara organisatoris maupun politis. Secara organisatoris misalnya, NU akan mengembalikan pola. kepemimpinannya kepada supremasi ulama. Hal ini disebabkan sebagai organisasi keagamaan. (arniyyah dintyah), NU memerlukan kharisma ulama yang berperan sebagai pemandu, pengelola dan sekaligus pengawas program-program NU. Sedangkan secara politis, NU telah meninggalkan gelanggang politik praktis dan memfokuskan kegiatannya pada peran sosial kemasyarakatan yang lebih terkoordinasi. Tujuan luhur dan strategis ini akan tercapai manakala Para pemimpin NU, baik pada tataran masyarakat maupun dalam kepengurusannya tetap konsisten dan menjadikan butir-butir khittah 1926 sebagai panduan dalam berkiprah, bukannya sebagai ajang mencari kebenaran dan kepentingan pribadi semata. Upaya selanjutnya yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan pemahaman tentang khittah NU 1926 kepada masyarakat secara umum, sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan NU tentang khittah 1926 beserta perangkat program dan nilai-nilai keagamaan yang mendukungnya."

"Landreform pada tahun 1960-1965 merupakan salah satu agenda revolusi Indonesia selama pemerintahan Soekarno. Landreform hadir sebagai kebijakan reforma agraria yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengintensifkan penggunaan lahan melalui pendistribusian lahan kepada petani penggarap dengan membatasi kepemilikan tanah individu. Dalam penerapannya, Landreform memunculkan konflik nasional dan lokal di tengah Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Partai politik saat itu, PKI, PNI, dan NU menjadi aktor dibalik manipulasi, terlibat aksi sepihak, dan alasan terhambatnya penelesaian Landreform. Ketika kemudian terjadi Gerakan 30 September 1965, pelaksanaan Landreform mecapai kebuntuan. Banyak kemudian penelitian mengangkat aksi sepihak sebagai bagian tidak terlepaskan selama pelaksanaan Landreform. Aksi sepihak menguat pada tahun 1964 menampakan konflik horizontal di pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur yang memiliki pedesaan luas dengan mayoritas kepemilikan lahan individu, tanah wakaf, dan pesantren. Dari banyak penelitian mengenai aksi sepihak dan Landreform di Jawa Timur, ditemukan lebih menekankan PKI dan PNI sebagai lakon utama, menyisihkan NU. Padahal NU menjadi partai paling kuat secara politik pada Pemilu 1955, serta memiliki jaringan pesantren yang membentuk kultur Islam Tradisional di Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan perspektif lain mengenai konflik yang terjadi selama pelaksanaan Landreform di Jawa Timur yang menempatkan NU dan PKI sebagai lakon yang memiliki benturan kepentingan, serta pihak yang berperan dalam kekerasan yang terjadi selama aksi sepihak di Jawa Timur.

---

Land reform in 1960-1965 was one of the agendas of the Indonesian revolution during the Soekarno's Era. Land reform comes as an agrarian reform policy stipulated under the Basic Agrarian Law of 1960 intensifying land use through the distribution of land to sharecroppers by restricting individual land ownership. In its application, land reforms gave rise to national and local conflicts in the midst of the West Irian Confrontation and the Malaysian Confrontation. Political parties at that time, the PKI, PNI, and NU were the actors behind the manipulation, aksi sepihak, and the reasons for hampering the completion of the land reform. When the 30 September 1965 Movement then took place, the implementation of the land reform reached a deadlock. Much later research raised aksi sepihak as an inseparable part during the implementation of land reform. The Aksi Sepihak strengthened in 1964, revealing horizontal conflicts in rural Java, especially East Java, which has large villages with the majority of ownership of individual land, waqf land, and pesantren. From many studies on aksi sepihak and land reforms in East Java, it was found to emphasize the PKI and PNI as the main actors, setting aside NU. Though NU became the most politically powerful party in the 1955 Election and had a network of pesantren that formed the traditional Islamic culture in East Java. For this reason, this research aims to provide another perspective on the conflicts that occurred during the implementation of land reforms in East Java, which placed NU and PKI as actors with conflicts of interest, as well as those who played a role in the violence that occurred during aksi sepihak in East Java."

"Tesis ini bertujuan untuk memahami peran Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal, kendala dan tantangannya, serta strategi dalam memengaruhi kebijakan terkait program pemberdayaan komunitas purna-PMI. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitataif dengan studi kasus pada Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi langsung sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif dan tergolong ke dalam penelitian terapan (applied research). Kerangka teoritik yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan komunitas dan menitikberatkan kepada peran pelaku perubahan/aktor (agent of change). Tesis ini menunjukkan hal baru, yang masih jarang dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan komunitas purna-PMI. Tesis ini mengungkapkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. NU Kabupaten Cilacap melakukan berbagai program pemberdayaan bagi para purna-PMI (termasuk keluarganya) di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap melalui suatu wadah komunitas lokal “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. Pengurus Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap sebagai pelaku perubahan/aktor (agent of change) menjalankan berbagai peran dan keterampilan guna mendukung keberhasilan serta keberlanjutan berbagai program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas purna-PMI.

---

This research aims to understand the role of the Nahdlatul Ulama (NU) of Cilacap Regency in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in their areas of origin, the constraints and challenges, and strategies in influencing policies related to the empowerment program. This research used the qualitative methodology with a case study of Lakpesdam and Fatayat NU in Cilacap Regency Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews, focus group discussion, and participatory observation while the secondary data was collected by literature review. The techniques of data analysis were processed by open coding, axial coding, and selective coding. This research is an explanatory qualitative and belongs to applied research. The theoretical framework refers to the community empowerment and the role of agents of change. The novelty of this thesis is about the empowerment of the community of the ex-Indonesian Migrant Workers which has rarely been studied by previous studies. This thesis indicates the importance of the role of religious-based civil society organizations in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers in their areas of origin. The NU of Cilacap Regency iniciates the community empowerment programs for the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in Danasri Kidul Village Nusawungu District Cilacap Regency through the local community “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. The roles and skills of Lakpesdam and Fatayat NU of Cilacap Regency as agents of change support the success and the sustainability of FWBM’s community empowerment programs. This study concludes that religious-based civil society organizations tend to have a strong commitment to the implementation and the sustainability of the ex-Indonesian Migrant Workers community empowerment programs. "