Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPola penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan UU No. 22 tahun 1957 dan UU No. 12 tahun 1964 dirasakan tidak relevan lagi dengan perkembangan perburuhan, dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubunganindustrial. Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah prospek pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam menyelesaikan masalah perburuhan analisa penyelesaian hubungan industrial Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004.Hasil penelitian menunjukan bahwa pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian diluar pengadilan dan melalui sarana pengadilan. Keberadaan UU No. 2 Tahun 2004 dirasakan sangat efektif karena sangat singkat dan biaya murah. Prospek yang menjamin keadilan dan kepastian dirasakan dapat menjamin kepentingan buruh dan pengusaha."

"Pada tanggal 25 - 27 September 2015 yang lalu telah dilangsungkan Sustainable Development Summit 2015 di New York Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menegaskan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakanbagian dari agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan diberlakukan dalam 15 tahun ke depan. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, terintegrasi, dan tak terpisahkan, serta lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang hanya terdiri atas delapan tujuan dan 18 target. MDGs tidak secara eksplisit memiliki komponen energi di antara delapan tujuannya, namun akses terhadap layanan energi modern dipandang sebagai persyaratan utama dalam mencapai beberapa tujuan yang ada. Adapun tujuan SDGs dalam bidang energi menyatakan tentang jaminan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan kerjasama energi internasional, dan mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan teknologi energi yang modern dan berkelanjutan. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs terutama terkait dengan beban utang pemerintah, peran energi fosil yang masih besar dalam bauran energi,penggunaan energi yang belum efisien, dan pengembangan potensi energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperbarui rencana kebijakan energi nasional menyesuaikan dengan target SDGs, melakukan upaya terobosan dalam upaya pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan kapasitas SDM dan riset bidang energi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi dan analisis kebijakan dalam pengelolaan energi nasional untuk mengimplementasikan target SDGs di Indonesia."