Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis norrnatif dengan data skunder sebagai sumber datanya. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk telematika khususnya iPad, apakah Randy dan Dian yang menjual delapan buah iPad tanpa manual bahasa Indonesia yang mereka lakukan melalui kaskus dapat digolongkan sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penerapan Pasa! 62 jo. Pasal 8 ayat (1) Humfj Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini laksa menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAGIPERJ5/2009 sebagai dasar penuntutan. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri tersebut iPad belum terrnasuk barang yang wajib disertakan manual bahasa Indonesia. Hal ini membuat laksa seakan-akan melupakan peraturan telmis dalam melakukan penuntutan, padahal maksud mereka adalah melindungi konsumen. Manual bahasa Indonesia sendiri dapat memudahkan konswnen dalam menggunakan iPad yang barn mereka beli.

---

This thesis discusses how the form of legal protection of the consumers of telematics products, especially iPad, whether Randy and Dian can be classified as 'pelaku usaha' in accordance with the 1999 Consumer Protection Law (UUPK). Randy and Dian had been charged with violating the 1999 Consumer Protection Law by selling Apple iPads without Indonesian manuals. This thesis also discusses the application of artice 62 jo. Article 8 paragraph (1) subparagraph j of the 1999 Consumer Protection Law and artcle 52 jo. article 32 paragraph (1) on the 1999 Telecomunication Law in this case. Prosecutors previously demanded a five-month jail tenn for both. They used the Ministry of Trade Republic . Indonesia .. Reguation No. 191MDAG/ PERJ512009 as the basis of the prosecution. However, in reference to a 1999 Trade Minister Decree, iPad is not classified as an electronic device that must come with an Indonesian language manual. This makes the prosecutor seemed to forget the tecnical regulation."

"Penyelenggara sistem elektronik yaitu penyelenggara video game, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap turnamen electronic Sport yang menggunakan video game buatannya. Tanggung jawab ini menjadi penting karena turnamen eSport merupakan salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk mempromosikan video game buatannya. Selain itu turnamen tersebut mempertaruhkan hadiah berupa uang tunai yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu perlu dipahami penerapan hukum di Indonesia sehubungan dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada penyelenggaraan turnamen eSport. Skripsi ini akan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik pada turnamen eSport, dikhususkan dari rezim hukum telematika sehingga fokus utama analisis adalah sistem elektronik yang digunakan pada saat turnamen. Sistem elektronik tersebut adalah video game yang mana didasari oleh game mechanic. Agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas, penelitian akan menggunakan kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian terhadap kasus-kasus pada turnamen Counter Strike: Global Offensive dipilih karena masalah-masalah yang timbul disebabkan oleh kondisi dari video game namun fokus pembahasan terhadap kasus-kasus tersebut hanyalah pada tanggung jawab para atlet eSport tanpa memperhatikan tanggung jawab yang dimiliki oleh Valve selaku penyelenggara video game. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dalam dunia eSport masih kurang memperhatikan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut dari segi hukum

---

Electronic system operators, namely video game organizers, should have responsibilities for electronic sports tournaments that use their video games. These responsibilities are important because eSport tournaments are one of the main means for companies to promote their video games. In addition, the tournament stakes prizes in the form of cash which are not small in amount. For this reason, it is necessary to understand the application of law in Indonesia in connection with the responsibilities of electronic system operators in organizing eSport tournaments. This thesis will analyze based on Indonesian laws and regulations the responsibilities of electronic system organizers in eSport tournaments, specifically from the telematics legal regime so that the main focus of the analysis is the electronic system used during the tournament. The electronic system is a video game which is based on game mechanics. In order to provide a clearer picture, this research will use cases from the Counter Strike: Global Offensive tournament. Therefore, the research method used is normative juridical. Research on cases in the Counter Strike: Global Offensive tournament was chosen because the problems that arose were caused by video game conditions but the focus of discussion on these cases was only on the responsibilities of eSport athletes without regard to the responsibilities of Valve as the organizer of the video games. This incident shows that in the world of eSports there is still little attention to the responsibilities of electronic system operators, so this needs to be discussed further from a legal perspective."