Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009. Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks.Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat ini mulai timbul kerancuan mengenai hubungan definisi debitur dan kreditur itu sendiri dalam melakukan konsinyasi seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009.Penulis menyarankan agar hakim meneliti terlebih dahulu hubungan hukum antara para pihak sebelum mengabulkan permohonan konsinyasi, serta bagi para pihak agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah yang kompleks.

---

This thesis focuses on the relationship of debtor and creditor which are born from agreement as the basis to conduct consignment by analyzing the case studies of Decision No. 025/Pdt.G/2007/PN.JKT.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009) through judicial-normative method. Consignment is one of the ways to abolish an agreement, which to conduct it, a debtor and creditor relationship between parties is needed. Currenty, there?s a confusion regarding the definition of debtor and creditor relationship itself to conduct consignment, which was happened in the case of decision no. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009, where the agreement was actually not eligible, but later the consignment is still considered valid by those decisions, which was resulting uncertainty of debtor creditor definition.The author suggested that the judge should examine the legal relationship between the parties prior to grant consignment application, as well as for the parties to pay more attention to the provisions of the treaty -making so there will not be any complex problem."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungandan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metodepenelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan penetapannilai hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan rasio LTV Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 1 PBI nomor 18/16/PBI/2016 dan ketentuan Bank pada umumnya minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Perlidungan Hukum terhadap Debitur tidak terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dimana Debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan serta penafsiran nilai agunan dapat dilakukan dengan Penilai Independen. Perlindungan hukum kepada PT. Bank X terpenuhi yaitu PT. Bank X memiliki kewenangan menetapkan nilai hak tanggungandan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 UUHT mengenai eksekusi berdasarkan “Title Eksekutorial” pada SHT. Saran penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Publik. Kreditur sebaiknya menerapkan penilaian awal atas objek jaminan. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur secara khusus dan merinci mengenai ketentuan berapa besaran perhitungan nilai jaminan.

---

This research discusses the stipulation on the mortgage value which is lower than the debt value. In the Judgment of District Court of Kepanjen Number: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the stipulation of mortgage value of the collateral in terms of Freehold Title Number: 123/Tamanharjo is declared lower than the debt value. The

matter discussed in this research is the stipulation of mortgage value and the legal protection for the Debtor and the Creditor whose mortgages are lower than the debt

value. In responding such problem, this research applies the juridical normative legal research method with analytical descriptive approach. The data analysis made is on qualitative basis. The research result reveals that the stipulation of mortgage value is not

in accordance with the provision on ratio of LTV Article 6 Paragraph (1) letter a figure 1 PBI (Regulation of Bank Indonesia) Number 18/16/PBI/2016 and the Bank terms and

conditions in general which is minimum 125% of loan value. The legal protection for the Debtor is not fulfilled namely by virtue of Article 20 paragraph (2) of UUHT where

the Debtor has never been given the opportunity to conduct the privately-made sale as well as the collateral value interpretation can be conducted by the Independent

Appraiser. The legal protection for PT. Bank X is fulfilled namely PT. Bank X has the authority to stipulate the mortgage value and the provision of Article 20 paragraph (1) letter b juncto Article 14 UUHT regarding execution based on “Executorial Title” in SHT. The Public Appraiser can give the recommendation on the collateral assessment.

It is better if the Creditor applies the preliminary assessment of the collateral. The regulation should be made which arranges specially and in detail the provisions on how the amount of collateral value calculation is."

"Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

---

In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party."