Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3) dan (4) dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah berkewajiban atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada saat kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta (investor), berdasarkan teori-teori hukum, Pemerintah masih memiliki peranan atas pengelolaan proyek infrastruktur tersebut. Hal ini disebabkan adanya kepentingan publik dan juga adanya pembatasan oleh Pemerintah kepada investor atas faktor¬faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi, khususnya masalah tarif dan pengadaan tanah. Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian khususnya penelitian dokumen proyek infrastruktur jalan tol sebagai studi kasus dan bahan-bahan literatur hukum baik peraturan perundang¬undangan maupun buku-buku ilmiah ilmu hukum, juga bahan¬bahan literatur sekunder ataupun tersier lainnya, peneliti menyimpulkan Pemerintah dapat dan harus memberikan jaminan kepada investor khususnya dalam tanggung jawabnya terhadap kewajiban hutang."

"ABSTRAKSelama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACTBetween 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Jalan tol merupakan sarana infrastruklur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui varibel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan unluk memperkocil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantilatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta return yang dianggap menguntungkan.Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. Monte Carlo simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh World Bank Institute menjadi bagian dari Infrisk model untuk lceperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk probabilistic simulation dan multi-period VAR (Value at Risk) sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, debt service coverage ratio dan social benefit from the project.Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dcngan demikian pihak lender hanya akan menerima konselcwensi terhadap debt-financed yang rendah.Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan pemeliharaan jalan tol di dalam Kota berbasiskan manajemen proyek dari PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) secara sistematis. Skripsi ini menggunakan teknik penelitian survei secara langsung di jalan tol untuk mengetahui tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif dengan basis PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola pemeliharaan jalan tol dalam pengelolaan pemeliharaan jalan tol dengan basis PMBOK® Guide. Dengan demikian, diharapkan jalan tol tersebut dapat menjadi sebuah akses jalan yang lebih baik.

---

The thesis discusses the management of toll road maintenance in the city based on project management from PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) systematically. This thesis uses survey technically as technical research to know the purpose of research. The reasearch method used in this thesis is descriptive qualitative and quantitative with PMBOK® Guide (Project Management Book of Knowledge) as basis study. Based on these results, it is expected to provide input to administrator of toll road maintenance in managing toll road maintenance on the basis of PMBOK® Guide. Thus, the toll road is expected to become a better road access."

"Dengan dicanangkannya percepatan pembangunan infrastruktur yang antara lain juga mencakup pembangunan 1600 km jalan tol dalam 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah sudah melakukan perombakan pada regulasi yang mempermudah untuk berinvestasi bisnis jalan tol yang bankable dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Konsep yang mendasari jalan tol adalah suatu konsep pendanaan dimana dana pembangunan jalan tol sepenuhnya diperoleh dari pemakai jalan tol melalui pengenaan tarif tol. Sedangkan investor dibantu lembaga-lembaga pendanaan dalam hal ini berfungsi sebagai ""jembatan"" agar jalan tol yang bersangkutan dapat diwujudkan dan menghasilkan pendapatan. Industri jalan tol merupakan proyek yang sangat dipengaruhi risiko dan ketidakpastian dimana timbulnya risiko dan ketidakpastian akan mempengaruhi investor merencanakan investasi proyek jalan tol.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi risiko yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko (risk response planning) investor jalan tol dalam berinvestasi jalan tol. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan studi kasus pada investor jalan tol antara lain ; PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan konsultan jalan tol yaitu, PT. Perentjana Djaya. Dan untuk mendapatkan prioritas urutan identifikasi risiko menggunakan metode analisa data Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice dan SPSS versi 13.Setelah melakukan pengujian data dan pasing grade derajat signifikan > 0.050 menurut output Expert Choice, maka didapat hasil bahwa faktor internal lebih dominan dari pada faktor eksternal, dimana prioritas berdasarkan kriteria yaitu identifikasi risiko dan risk attitude memberikan kontribusi hasil yang signifikan. Sedangkan urutan prioritas identifikasi risiko berdasarkan subkriteria adalah; variabel penentuan besaran tarif, perkiraan biaya konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, perkiraan volume lalu lintas, tingkat pengembalian investasi, masa konsesi, kematangan dalam mengambil keputusan, profesionalitas sikap, dan keterlambatan penyelesaian proyek.

---

By proclaiming of acceleration of infrastructure reconstruction that includes development 1600 km toll road in the following five years, the government has made radical changes in regulation which is to get easier in bankable toll road business investment that settled by the Ordinance no.38/2004 that is about road and the Governmental Regulation No.15/2005 that is about toll road. The best concept of toll road is funding concept which all fund completely taken from the toll road consumers through the toll fare imposition. Whereas, the investor is helped by funding organizations, that has function as "the bridge", so that the toll road project can be appreciated and get income.

This project has been a project that's very affected by risk and uncertainty that will touch the investor to give an account of toll road investment. This research is conducted to get to know which risk identification that's influenced the risk response planning, for the investor in toll road investment. For that, a case study has been made to three local toll road investors : PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, and one toll road consultant named PT. Perentjana Djaya. And to get the priority risk factor, all data are done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method, Expert Choice software and SPSS version 13.

After analyzing all datas and passing grade significant degree > 0.050, and also according to the expert choice output, this research determines that internal factors are more dominant than the external ones, that the factor priority based on the criteria is risk identifying and risk attitude give a significant contribution result. Whereas, a sequence of factor based on sub-criteria is (in order rank) variable of fare determination, estimation of construction, operation, and maintenance cost, estimation of traffic volume, restitution level of investment, concession period, well done in decision making, professional behave, and project finishing delay."