Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan anak merupakan masalah yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setalah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam ablutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yag seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan keadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitasnya pemasalahan perkawinana anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi sekitar 42.5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak."

"[ABSTRAKKondisi human security bagi perempuan dan anak, maupun ketahanan keluarga rentan tidak terpenuhi dalam perkawinan siri. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. Isbat nikah menjadi solusi untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sehingga perempuan dan anak dapat memperoleh haknya sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, mencapai kondisi human security, dan ketahanan keluarga.

---

ABSTRACTHuman security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience., Human security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience.]"

"Individu yang telah menikah cenderung kurang memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga sedangkan untuk menciptakan kualitas keluarga memerlukan kesiapan yang matang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat kesiapan menikah dengan kualitas kesehatan keluarga pada pasangan baru. Jenis penelitian analitik yang digunakan adalah studi observasi cross-sectional dengan metode pengambilan sampel Simple Random Sampling terhadap 108 responden individu yang telah menikah di tahun 2020-2023. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen mengenai skala kesiapan menikah yang diadaptasi dari penelitian Rislicha (2020) dan Family Health Scale yang kemudian ditranslasi ke bahasa indonesia dengan penerjemah tersumpah. Analisis uji statistik yang digunakan yakni Uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kesiapan menikah dengan kualitas kesehatan keluarga pada pasangan baru (p = 0,000). Peneliti merekomendasikan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada pasangan yang akan menikah.

---

Individuals who are married tend to be less prepared to build a household, while creating a quality family requires careful readiness. This study aims to identify the relationship between the level of readiness for marriage with the quality of family health in new couples. The type of analytical research used is a cross-sectional observation study with the Simple Random Sampling sampling method of 108 married individual respondents in 2020-2023. The research instrument used was an instrument on the marriage readiness scale adapted from research by Rislicha (2020) and the Family Health Scale which was then translated into Indonesian with a sworn translator. The statistical test analysis used is the Chi Square Test. The results showed that there was a relationship between the level of readiness for marriage and the quality of family health in new couples (p = 0.000). Researchers recommend health workers to provide health education to couples who are getting married."

"Penelitian ini membahas advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai respon legalisasi perkawinan bagi anak perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU tersebut mengatur batas usia perkawinan perempuan pada usia 16 tahun, yang masih dikategorikan sebagai usia anak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia dan ketiadaan respon pemerintah merevisi kebijakan telah menggerakan masyarakat sipil mengupayakan advokasi. Kelompok masyarakat sipil yang dimaksud adalah Koalisi 18+. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Koalisi 18+ mengadvokasi kenaikan batas umur pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kurun waktu 2014-2019. Pertanyaan penelitian akan dijawab menggunakan teori Aktivisme Politik oleh Pippa Norris. Menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur, ditemukan bahwa proses advokasi kebijakan dilakukan melalui tiga jalur yaitu, Uji Materi, pengajuan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan pengajuan Revisi Undang-Undang dengan menargetkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Dengan ini, Koalisi 18+ dapat dikategorikan sebagai agensi, tepatnya agensi modern. Adapun strategi yang dilakukan merupakan mixed action strategies, sementara target advokasi Koalisi 18+ dikategorikan sebagai state-oriented, karena pergerakannya ditujukan kepada tiga lembaga negara sekaligus (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Keberhasilan Koalisi 18+ ditandai dengan dikabulkannya permohonan uji materi 2017-2018 dan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Beberapa faktor yang signifikan pada keberhasilan ini yaitu, peluang politik, aliansi dengan aktor di dalam pemerintahan yang pro-perubahan, dan framing isu. Meskipun begitu, keberadaan Eva Kusuma Sundari sebagai gatekeeper perubahan UU dalam pemerintahan, menjadi faktor keberhasilan utama.

---

This study discusses the protection of children's rights as a response to the legalization of girls marriage in Law No. 1 of 1974. The law regulates age limit for women at 16 years, which still categorized as child age. The high rate of child marriage in Indonesia and the lack of government's response to policy revisions have moved civil society to seek advocacy. The civil society group in question is Koalisi 18+. This study addresses the question of Koalisi 18+ role in advocating increase of women's legal age for marriage in Law No. 1 of 1974 on Marriage throughout 2014-2019. Research questions will be answered with the theory of Political Activism by Pippa Norris. Using a qualitative approach with in-depth data collection methods and literature studies, it was found that the policy advocacy process was carried out through three channels, Judicial Review, submission of Regulations in Lieu of Law (Perppu), and submission of Law Revisions targeted Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law. With this, Koalisi 18+ can be categorized as an activism agency, a modern agency. The strategy adopted is a mixed action strategy, while the Koalisi 18+ targeted three state institutions at once (executive, legislative, and judicial), proofing it as state-oriented activism. The success of the 18+ Coalition marked by the granting of the 2017-2018 judicial review and the establishment of Law no. 16 of 2019. Some of the significant factors for this success are political opportunities, alliances with prochange actor in government, and issues framing. Even so, the existence of Eva Kusuma Sundari as a gatekeeper for changes to laws in the government, became the main success factor."

"Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata seorang Anak Luar Kawin harus diakui lebih dahulu untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak dan ibu yang melahirkannya. Namun setelah UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat 1 harus dibaca, ldquo;anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. rdquo; Makna hubungan hukum yang diberikan antara anak luar kawin dengan keluarga ibunya menyebabkan banyak interpretasi, apakah kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah atau sama dengan anak luar kawin yang diakui sah tanpa perlu pengakuan sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Apakah kemudian anak luar kawin khususnya golongan Tionghoa Non Muslim memiliki hak untuk mewaris secara penggantian terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibu? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Menerapkan asas hukum Lex Specialist Derogat Legi Generali, ketentuan dalam KUHPerdata merupakan ketentuan khusus mengenai hukum waris, sedangkan UU Perkawinan merupakan ketentuan umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 842 KUHPerdata, dalam hal mewaris secara penggantian tempat hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. Jika kedudukan Anak Luar Kawin ingin diperbaiki dengan memberikan hak-hak waris yang lebih baik, perlu dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di bidang hukum waris yang baru agar berlaku asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori terhadap KUHPerdata.

---

This thesis is about the inheritance rights of Children Born out of Wedlock in Place Fulfillment to his her mother rsquo s family inheritance for Non Muslims Chinese Ethnic after the enacted of Article 43 paragraph 1 Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010. The Law of Inheritance applied for Non Muslims Chinese ethnic is in Indonesian Civil Code. According to Civil Code, a child born out of wedlock must be recognized to create legal relationship between the child and his her mother. But after the enacted of Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010, Article 43 paragraph 1 must be read, ldquo a child born out of wedlock has legal relations with his her mother and the mother rsquo s family, and with a man as his her father who can be proven on the science basis and technology and or other evidence according to the law has blood relations, including legal relationships with his her father rsquo s family rdquo . The meaning of lsquo legal relationship rsquo given between the child born out of wedlock and the family of the mother raise more than one interpretations, whether child born out of wedlock after the Marriage Law has equal rights with the legitimate child or even without recognition from the mother born out of wedlock has the same position as the recognized child as mention in inheritance law in Civil Code. Do child born out of wedlock have the right of place fulfilllment in inheritance from his her mother and mother rsquo s family especially for Non Muslims Chinese Ethnic according to Article 43 1 Marriage Law This research was conducted by normative juridical research method with descriptive analytical and qualitative approach. In accordance to legal principle Lex Specialist Derogat Legi Generali, Civil Code is the special law concerning the inheritance law, whereas the Marriage Law is the general provision. Consequently Article 842 Civil Code, that stated inheritance by place fulfillment can only done by legitimate descendant, is applied to child born out of wedlock. If we are willing to give child born out of wedlock a better inheritance rights, it is necessary to enact legislation at the Law level in order to apply Lex Posterior Derogat Legi Priori principle to Civil Code."

"ABSTRAKPerkawinan adalah hubungan yang paling intim dari semuahubungan dekat lainnya dan merupakan salah satu tugasperkembangan yang harus dicapai oleh orang dewasa muda. Bilaperkawinan berjalan dengan baik, maka kepuasan yangdiberikannya lebih besar dibandingkan dengan kepuasan yangdiberikan oleh dimensi-dimensi lain dalam kehidupan.Kepuasan perkawinan berkaitan erat dengan tahapanperkembangan keluarga. Kepuasan perkawinan tampaknya mengikuticurnilinear path (arah garis lengkung), dimana kepuasanperkawinan paling tinggi pada saat pasangan baru menikah danbelum mempunyai anak, mencapai titik terendah ketika anakpertama berusia remaja, dari kemudian meningkat kembali ketikaanak pertama telah mandiri/keluar rumah (Rollins dan Cannondalam Lerner & Hultsch, 1983; Levenson) Capstensen, & Gottman,1993; Spanier, Lewis, & Cole, 1975; Strong & DeVault, 1989).Walaupun perkawinan diharapkan memberikan kepuasan padapasangan suami istri, tetapi dalam kenyataannya banyak jugapasangan yang akhirnya mengakhiri perkawinan mereka denganparceraian. Kasus perceraian terbanyak diakibatkan oleh adanyaperselisihan suami istri yang terus-menerus, sebanyak ,49.76%(Salaban, 1992); yang disebabkan antara lain oleh adanyahambatan komunikasi di antara suami istri. Munculnya masalahkomunikasi ini dapat dikarenakan tidak adanya intimacy diantara pasangan suami istri, karena intimacy adalah dasar darikomunikasi (Stephen dalam Strong & Devault, 1989).Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarikuntuk meneliti hubungan intimacy dengan kepuasan perkawinanpasangan suami istri pada tiga tahapan perkembangan keluarga,yaitu pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaprasekolah, pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaremaja, dan pasangan suami istri yang anak pertamanya telahmandiri/keluar rumah. Ketiga tahapan ini dipilih denganpertimbangan bahwa pada masa-masa tersebutlah kepuasanperkawinan sangat jelas terlihat, sehingga diharapkan hasilpenelitian ini nantinya dapat memperlihatkan adanyacurvelinear path (arah garis lengkung) dalam kepuasanperkawinan seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tujuanpenelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenaiperkawinan dan krisis yang terjadi pada tahap-tahapperkembangan keluarga tersebut, sehingga dapat diantisipasimasalah yang timbul dan dicari pemecahannya secara benar.Penelitian ini dilakukan di Jabotabek dengan subyekpasangan suami iatri yang berpendidikan minimal SLTA danmemiliki tingkat sosial ekonomi menengah keatas. Untukmengukur derajat intimacy, maka akan diberikan kuesionerintimacy dari Sternberg (1988). Sedangkan untuk mengukurkapuasan perkawinan akan digunakan skala kepuasan perkawinandari Spanier (1976) yaitu DAS (Dyadic Adjustment ScaIe) yangterdiri dari 4 subskala yaitu: dyadic consensus (kesepahaman) ,dyadic satisfaction (kepuasan dalam hubungan), dyadic cohesion(kebersamaan), dan affectional expression (ekspresi perasaan).Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa ada hubunganpositif dan bermakna antara intimacy dengan kepuasan pasangansuami istri dari seluruh tahapan perkembangan keluarga yangditeliti. Selain itu ditemukan bahwa kepuasan perkawinanternyata memang mengikuti arah garis lengkung (curvilinearpath), dimana kapuasan perkawinan tinggi pada pasangan suamiistri yang anak pertamanya usia prasekolah, menurun dengantajam pada pasangan suami istri yang anak pertamanya usiaremaja, kemudian meningkat kambali pada pasangan suami istriyang anak pertamanya telah keluar rumah/mandiri. Selain itujuga ditemukan bahwa kepuasan parkawinan suami lebih besardaripada kepuasan perkawinan istri, dan cara pasangan dalammemecahkan masalah sehari-hari di antara mereka berpengaruhterhadap kepuasan perkawinan dan intimacy mereka.Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka beberapasaran diajukan untuk mempebaiki penelitian lebih lanjut, yaitu: ditambahkan metode wawancara untuk mendapatkan gambaranyang mendalam dan menyeluruh dari kepuasan perkawinan danintimacy; penelitian melibatkan seluruh tahapan perkembangankeluarga untuk melihat apakah kepuasan perkawinan dan intimacydi Indonesia memang mengikuti curvelinear path (arah garislengkung); skala kepuasan perkawinan yang dipakai adalah hasilanalisa faktor karena diperkirakan sesuai dengan keadaan yangada di Indnesia. Sedangkan saran tambahan adalah sebaiknyabila Iembaga-lembaga dan para ahli yang kompeten dalam halkomunikasi orang tua dan remaja melakukan pelatihan tentangbagaimana menjadi orang tua dan remaja yang efektif.

---

"