Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dalam dinamika keamanan internasional sejak akhir abad ke-20 memicu kemunculan aktor baru dalam sektor keamanan dan pertahanan yang berbentuk perusahaan. Aktor yang dikenal dengan nama Private Military Company (PMC) ini menyediakan jasa kekuatan dan keahlian militer serta komponen pendukung dalam operasi militer. Kemunculan aktor ini kemudian menantang monopoli negara dalam sektor militer, dan melalui kerjasama yang dilakukan dengan negara, juga dapat mempengaruhi otoritas negara. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis sejauh mana PMC dapat mempengaruhi otoritas negara, melalui kajian terhadap literatur-literatur yang membahas mengenai dampak penggunaan PMC oleh negara.

---

The transformation on global security environment after the end of Cold War and the 9/11 attack on World Trade Center spur the growth of a new actor that works in security and defense sectors. These actors are companies that generate profit by providing military-grade security and defense power and expertise to the market, known as Private Military Companies. These companies possess the ability to affect state?s authority through their interaction. This paper intends to examine and analyze how far these PMCs able to affect state's authority by analyzing literatures that explain the impact of PMC growth and usage by state."

"Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang.

---

The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less. "

"Disertasi ini meneliti teks A-Mawahib al-Mustarsalah 'ala at-Tuhfah al-Mursalah. Ia merupakan komentar dari At-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi karya Muhammad b. Fadlillah al-Burhanfuri. Empat pertanyaan penelitian yang diajukan: siapa pengarang teks AlMawahib al-Mustarsalah, bagaimana meneliti empat naskah yang diperoleh, apa isi teks, dan bagaimana kaitan isi teks dengan pemikiran tokoh sufi di dunia Islam dan di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan suntingan teks, terjemah, dan telaah syarh wahdat al-wujud yang terkandung di dalam teks. Penelitian ini merupakan penelitian filologi dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan seperti kodikologi, teori resepsi, pendekatan tematik dan historis, serta teori-teori dalam dunia tasawuf. Penelitian ini berhasil menjelaskan siapa pengarang teks yaitu Ibrahim b. Abi Bakr asy-Syami al-Azhari al-Asyi asy-Syafi'i, atau singkatnya Ibrahim al-Asyi, juga berhasil menerangkan bagaimana menyajikan suntingan teks, mengungkap isi teks yang umumnya terkait dengan ajaran wahdat al-wujud, serta menjelaskan kaitan isi teks dengan pemikiran sufi di dunia Islam seperti Ibnu 'Arabi, Ibnu al-Farid, Al-Kasyani, Al-Burhanfuri, Al-Junaid dan Al-Qusyairi, serta sufi di Nusantara yaitu Syams adDin as-Sumatra'i.

---

This dissertation researches the text of A-Mawalib al-Mustarsalah 'ala at-Tuhfah al-Mursalah. Tt was a commentary of a well-known treatise of Sufism namely AvTuhfah al-Mursalah ila Ruh an-Nabi written by Muhammad b. Fadlillah alBurhanfuri. Four research questions were proposed: who was the author of the text, how to research four available manuscripts, what are the contents of the text, and how is the relation of the text content to the Sufi's thoughts in Islamic worlds and Nusantara at that time. The objectives of the research are to present text edition, translation and study of wahdat al-wujud's commentary. This is a philological research by using some methods and approaches such as codicology, reception theory, thematical and historical approaches, and theories in Sufism. This research successfully explains who is the author, namely Ibrahim b. Abi Bakr asy-Syami alAzhari al-Asyi asy-Syafi'i, or in short, Ibrahim al-Asyi; how to present text edition; how to describe the contents of the text that generally deal with the teaching of wahdat al-wujud or wnity of Being, and how to explain the relation of the text to Sufi's thoughts in Islamic worlds such as Ibnu 'Arabi, Ibnu al-Farid, Al-Kasyani, Al-Burhanfuri, Al-Junaid and Al-Qusyairi, and to Sufi's thought in Nusantara namely Syams ad-Din as-Sumatra'i."