Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan telaah filosofis terhadap sistem demokrasi dalam masyarakat pluralis saat ini, yang mana kondisi di dalamnya terjadi penyingkiran subyek sehingga menjadi subyek bagian yang tak memiliki bagian. Hal ini memberikan celah bagi terjadinya kesalahan hitung yang memunculkan kondisi ketidaksetaraan. Praktik-praktik polis dalam masyarakat, melalui logika polisinya memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan subyek-subyek di dalam sistem. Adanya pengklasifikasian dalam hal apapun menurut Rancière merupakan kondisi ketidaksetaraan. Menanggapi masalah ketidaksetaraan ini, terdapat solusi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara subyek berada dalam posisi politiknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam merebut kesetaraannya. Tindakan politik yang dapat dilakukan subyek adalah dengan melalui disensus yang berwujud pada deklasifikasi. Terkait dengan permasalahan di atas, polis juga tidak dapat begitu saja dihilangkan, namun cara yang dapat dilakukan adalah dengan terus menerus mengungkap apa yang tersembunyi di dalam polis. Disensus sebagai jalan untuk mengkonfrontasi partisi sensibilitas dengan cara berpartisipasi aktif sebagai subyek politik untuk merebut kesetaraan. Upaya ini merupakan bentuk politik demokratisasi sebagai proses disensus. Tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya menyertakan seluruh subyek dalam sistem demokrasi, sehingga setiap subyek dapat mencapai kesetaraannya secara aktif. Aspirasi yang diperjuangkan pada tulisan ini merupakan suatu kritik terhadap sistem demokrasi yang menyingkirkan subyek-subyek di dalam sistem.

---

This thesis is an exploration of philosophical about democracy system in the pluralist society today, in which the elimination of subject occurs. Therefore, this would be the subject that is called the part that has no part. The calculation error might arise and this also could lead to the inequality. Moreover, the police practice in society that exists through its policy of logic will lead to the distribution of the sensibility of subject classification in the system.

According to Rancière, inequality will occur whenever classification exists in whatever situation. In regards to the inequality, there is an alternative that could potentially solve this issue. This could be solved if the subject in their political position participates actively in gaining their equality. For instance, subject can do a tangible dissensus in declassification.

In this case, it does not necessarily mean that a police could be removed. It would be better if we do investigation frequently to reveal something that is hidden in the police. Dissensus is a way to confronting partition of the sensibility through the active participation in achieving equality as a political subject. These efforts are form of political democracy as a dissensus process.

This thesis aims to remind us about the importance of including the entire subject in the democracy system, and thus, every subject can achieve its equality actively. The aspiration in this thesis is a criticism toward democracy system that eliminates subjects in the system."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada dilema demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional di berbagai negara, khususnya Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya sebagai pisau analisa, tesis ini akan menjelaskan bagaimana sekuritisasi pengawasan siber merupakan bagian integral dari fenomena national surveillance state. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber, sehingga terlihat bagaimana perdebatan demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat demokrasi-pengawasan siber adalah perlombaan teknologi. Kedua, pada akhirnya demokrasi harus menghasilkan keseimbangan dengan praktik pengawasan siber yang sesuai dengan budaya politik negara dan hak asasi manusia universal. Ketiga, segala regulasi kebijakan siber di Indonesia menggunakan pendekatan "state centric", sehingga belum memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

---

ABSTRACTThis thesis is approved in the dilemma of democracy and cyber surveillance in national security agreements. The purpose of this thesis is to examine the critical phenomenon of surveillance in national security in various countries, especially Indonesia. To get updated results, researchers used qualitative methods with in-depth interviews and document evidence analysis. Lawrence Lessig, as well as Jack Balkin and Sanford Levinson with their national surveillance phenomena as a knife of analysis, this thesis will explain how the securitization of cyber surveillance is an integral part of the nation's national surveillance phenomenon. Then the researcher also uses the concept of democracy and the concept of national security to examine the use of cyber surveillance, so as to allow the use of democracy and cyber surveillance in national security. The results of the research and discussion in this thesis are in accordance with the challenges taken by the focus of the study so that the following are found: First, the main component of the cyber democracy-supervision debate is the technological race. Second, democracy must ultimately strike a balance with cyber surveillance practices that are compatible with political culture and universal human rights. Third, all cyber policy regulations in Indonesia use "state centric", so it has not provided clarity to ensure the security of individuals, devices and networks in cyberspace."