Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuaidengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikankebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifatpromotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapiFormularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanankesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in

Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of

diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.

In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of

other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure

of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative

research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11

people toexplorein depthinformation. The results showed that all

threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that

puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive

and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement

NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities,

GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by

integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas."

"ABSTRAKPenerapan Jaminan Kesehatan Nasional dan sistem pembayaran INA-CBGs merupakan hal baru dalam sistem kesehatan di Indonesia, dan merupakan sistem pembayaran utama yang dilakukan oleh RSUPN CM pada saat ini. Penggunaan PPK sebagai standar pelayanan kedokteran masih merupakan hal yang baru di Indonesia dan belum pernah dievaluasi penggunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara jenis pembedahan, kepatuhan menggunakan PPK terhadap kendali mutu dan kendali biaya. Dari 82 sampel yang didapat, didapatkan 54,9% dilakukan tatalaksana dengan laparoskopi dan 45,1% dengan laparotomi, sedangkan dari sisi kepatuhan menggunakan PPK hanya didapatkan 25,6% kasus ditalaksana sesuai dengan PPK yang ada. Rentang perbedaan pembiayaan yang dikeluarkan RSUPN CM dan yang dibayarkan BPJS cukup besar dengan median persentase yang dibayarkan hanya 75% atau dengan kerugian yang dialami oleh RSUPN CM mencapai Rp 5.160.954,-. Rerata lama perawatan untuk laparoskopi adalah 3 hari dan untuk laparotomi adalah 4 hari, komplikasi hanya didapatkan pada 1 kasus dan tidak ada mortalitas pada periode penelitian ini. Dari hubungan antara jenis pembedahan dan kendali biaya tidak didapatkan hubungan yang signifikan dengan nilai p 0,503, sedangkan hubungan antara jenis pembedahan dan kendali mutu didapatkan bahwa bedah laparoskopi 36 kali lebih besar memiliki risiko lama perawatan tidak sesuai (p<0,001), secara umum dapat diartikan bahwa pada tindakan laparoskopi terdapat risiko sebesar 32 kali kendali mutu akan tidak sesuai jika dibandingkan dengan tindakan laparotomi. Sedangkan dari hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dengan kendali biaya didapatkan kepatuhan menggunakan PPK yang baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang sesuai, begitu juga kepatuhan menggunakan PPK yang tidak baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang tidak sesuai. Hal yang sama juga didapatkan pada hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dan kendali mutu. Secara keseluruhan dari 82 kasus yang ditangani, hanya terdapat 3 (3,7%) kasus yang ditangani dan memiliki kesesuaian kendali mutu juga kendali biaya dan sebagian besar atau 48 kasus (58,5%) memiliki kendali biaya dan mutu yang tidak sesuai. Dapat disimpulkan bahwa jenis pembedahan berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya, sedangkan kepatuhan menggunakan PPK tidak berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya.

---

ABSTRACTThe implementation of National Health Coverage and INA-CBGs system payment is recently adapted in health care system in Indonesia and the main payment system in RSUPN CM. The implementation of clinical pathway is also newly adapted in Indonesia and never been evaluated for its use. This research aim to find the correlation between the type of surgery, adherence to clinical pathway with quality and cost control. From 82 samples, 54,9% underwent laparoscopy and 45,1% laparotomy, only 25,6% samples had good clinical pathway adherence. The median percentage of difference between the cost and the payment received by RSUPN CM is 75% with median loss of Rp 5.160.954,- per patient. The mean for length of stay for laparoscopy is 3 days and for laparotomy is 4 days, only 1 major complication and no mortality recorder during this research. There was no significant correlation between type of surgery and cost control (p=0,503) but we found a significant correlation between type of surgery and quality control, the relative risk for unsuitable length of stay for laparoscopy was 36 (p<0,001). As we evaluated for the correlation with quality control and laparoscopy, there was 32 times relative risk for unsuitable quality control compared to laparotomy. The adherence to clinical pathway was not correlated with cost control, good clinical pathway adherence was not correlated with good quality control and bad clinical pathway adherence was not correlated to bad quality control as well. The same result also applied to the correlation of adherence to clinical pathway and quality control. Overall from 82 samples only 3 (3,7%) that has good quality and cost control, 48 samples (58,5%) has bad quality and cost control. We conclude that the type of surgery was correlated with quality and cost control, the adherence to clinical pathway was not correlated with quality and cost control."